Jakarta, (11/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta empat kabupaten yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu dalam rangka percepatan pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. 

Revitalisasi akan mengedepankan sistem budi daya yang ramah lingkungan. Setiap kawasan akan dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta area vegetasi sebagai filter alami untuk menjaga ekosistem laut.

Hasil koordinasi menyepakati dukungan pemerintah daerah diantaranya program ini manjadi bagian Program Strategis Nasional (PSN). Pemerintah daerah juga berkomitmen membantu sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendataan penggarap tambak, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempermudah proses perizinan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah membantu menyiapkan tenaga kerja lokal khususnya masyarakat penggarap sesuai keahlian dan kebutuhan pelaksanaan program.

“KKP terus bergerak mewujudkan revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat. Setelah penandatanganan nota kesepakatan, kami langsung melanjutkan dengan sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan budi daya perikanan. Kemarin kami duduk bersama sekretaris daerah dan kepala dinas dari provinsi dan empat kabupaten untuk menyatukan langkah,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (11/7).

Sementara itu menurut Direktur Ikan Air Laut, Ikhsan Kamil, target revitalisasi ini yaitu peningkatan produktivitas tambak dari 0,6 ton menjadi 144 ton per hektare per tahun. Volume produksi bisa mencapai 1,18 juta ton dengan nilai sekitar Rp30,65 triliun serta membuka lapangan kerja bagi lebih dari 119.000 orang di sektor hulu dan hilir,” terang emil.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program revitalisasi tambak Pantura bertujuan mengubah lahan tambak tidak produktif menjadi kawasan budi daya perikanan bernilai tinggi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Penataan akan mencakup zona budi daya, zona pendukung, dan zona penghijauan.

Program ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk turut mempercepat pembangunan fasilitas pendukung baik di hulu maupun hilir untuk memperkuat ekosistem perikanan budi daya nasional.