JAKARTA, (31/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya tancap gas untuk terus menggulirkan berbagai program prioritas nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sektor Kelautan dan Perikanan. Melalui pengawalan ketat dan berkelanjutan dari Inspektorat Jenderal, berbagai capaian terkait Tata Kelola Keuangan, Akuntabilitas, Reformasi Birokrasi, dan Integritas juga akan melengkapi dan memperkuat capaian program strategis nasional di sektor Kelautan dan Perikanan.

Empat tahun berturut-turut Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas penyajian Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Tren nilai temuan pemeriksaan BPK-RI juga terus menunjukkan penurunan dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari 6,3 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 4,6 miliar rupiah, bahkan penurunan ini sangat signifikan dari nilai temuan pada tahun 2016 yang mencapai 174,95 miliar rupiah dan tahun 2017 yang mencapai 36,33 miliar rupiah saat mendapatkan opini disclaimer”. “Tingkat tindak lanjut rekomendasi juga secara umum menunjukkan tren yang terus meningkat, rata-rata 84,30% selama 5 tahun terakhir dengan capaian tertinggi 87,43% pada tahun 2023, jauh melampaui target BPK sebesar 75%.

Dalam hal akuntabilitas, pada tahun 2024 KKP meraih skor 84,01 atau predikat A atas penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, KKP meraih skor 3.61 atau pada Level 3 dari penilaian BPKP.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga menunjukkan capaian yang memuaskan dengan skor 91,70 atau pada kategori A-. Dalam hal pembangunan integritas, KKP hingga tahun 2024 telah berhasil membangun total 109 unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

Diharapkan di tahun 2025 ini capaian-capaian positif ini akan terus meningkat. Keseluruhan capaian kinerja positif tersebut tidak lepas dari pendampingan dan pengawasan berkelanjutan dari Inspektorat Jenderal. Pada pelaksanaannya, pengawasan dilakukan dengan strategi embedded advisory dan collaboration Quality Control-Quality Assurance dengan Unit Kerja Eselon I, dan pelaksanaan Post Audit sebagai bentuk perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) serta sinergi pengawasan program prioritas antar instansi. Melalui strategi tersebut, Itjen terus mendorong unit-unit kerja untuk melakukan perbaikan. Termasuk mendorong penerapan teknologi baru, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Langkah ini sejalan dengan mandat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, bahwa Inspektorat Jenderal harus memberikan pengawasan secara berkelanjutan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan, mencegah tindak kecurangan dan meningkatkan kualitas pencapaian program KKP.

Inspektorat Jenderal memiliki peran krusial dalam mengawal pengawasan internal, menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program serta memastikan setiap kebijakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tantangan sektor kelautan dan perikanan sangat dinamis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, implementasi ekonomi biru, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pengawasan yang cermat dan evaluasi berkelanjutan sangat dibutuhkan.