SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.013/SJ.5/I/2024

JAKARTA, (17/1) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terus memperkuat kolaborasi tata kelola pembangunan ekonomi biru melalui pilar Kesehatan Biru (Blue Health) dalam kerangka National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mitra pembangunan lainnya. Hal ini menjadi salah satu strategi kunci untuk melaksanakan mandat Blue Health Task Force NBAAP dalam mendukung pencapaian target RPJMN dan komitmen global.

“Program prioritas ekonomi biru KKP selaras dan mendukung Agenda Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional. Kegiatan yang telah dilakukan Ditjen PKRL khususnya juga akan bermuara pada ocean health dan ocean account,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Sesditjen PRL) Kusdiantoro  sebagai Co-Chair pada pilar Blue Health Task Force bersama dengan USAID, UNEP dan BRGM saat pembahasan dan penyusunan bahan steering committee NBAAP untuk Blue Health Task Force.

NBAAP diluncurkan pada 14 November 2022 pada agenda KTT G20 di Bali. Kemitraan strategis ini merupakan upaya percepatan pencapaian target RPJMN dan KKI 2020-2024 pada sektor kemaritiman dan kelautan dengan empat pilar utama yaitu kesehatan biru (blue health), pangan biru (blue food), inovasi biru (blue innovation), dan keuangan biru (blue financing) di mana masing-masing pilar tersebut dibentuk task force.

“National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) ini diinisiasi untuk mempercepat pencapaian pembangunan sektor kemaritiman dan kelautan sesuai dengan RPJMN, KKI dan agenda global lainnya. Untuk itu NBAAP akan memainkan peran penting dalam mencapai visi menjadi negara maju pada tahun 2045. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendukung penuh komitmen program NBAAP” terangnya.

Lebih lanjut disebutkannya sebagai tindak lanjut pertemuan pre-steering committee pada 15 Desember 2023 lalu, khususnya untuk Blue Health Task Force perlu menghimpun masukan dari stakeholders terkait tentang kegiatan yang dapat mendukung pilar blue health dan roadmap ekonomi biru 2045 yang disusun oleh Bappenas.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Kementerian Koordinastor Bidang Kemaritiman dan Investasi Andreas A. Hutahaean menjelaskan bahwa kemitraan tersebut tidak hanya terbatas pada ranah pemerintah saja. Kolaborasi bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan perspektif unik yang dimiliki masing-masing mitra dapat mendorong inovasi, mempromosikan berbagi pengetahuan dan meningkatkan upaya peningkatan kapasitas dalam skala global.

“Saat ini kami sedang melakukan pemetaan program yang akan digunakan sebagai data dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang. Langkah selanjutnya, kami akan menggunakannya untuk merumuskan strategi dan menyusun rencana aksi untuk mencapai agenda biru,” terangnya.

Pertemuan yang dihadiri pula oleh instansi pemerintah terkait tersebut bertujuan untuk menghimpun bahan dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan program Blue Health Task Force yang akan disampaikan pada pertemuan Steering Committee NBAAP pada akhir Januari 2024 dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi. Hasil pertemuan Steering Committee NBAAP akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 dan masukan arah pengembangan sektor prioritas Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045.

KKP memiliki peran penting karena ditunjuk sebagai koordinator Blue Health Task Force yang keanggotaannya terdiri dari Kementerian dan Lembaga terkait, lembaga PBB dan 12 mitra pembangunan.  Target Blue Health Task Force selaras dengan program proritas ekonomi biru KKP yaitu kawasan konservasi laut, perencanaan tata ruang laut, indeks kualitas laut, restorasi ekosistem pesisir dan mengurangi sampah laut.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terus menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif bagi kesejahteraan bangsa melalui diplomasi maritim serta kerja sama dengan berbagai negara untuk mewujudkan strategi pembangunan ekonomi biru (blue economy) yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT