JAKARTA, (3/10) – Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan hijau dan pengendalian perubahan iklim melalui penguatan kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM) untuk pengurangan emisi karbon.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (Dirjen PRL) Kartika Listriana mengungkapkan kerja sama JCM antara Indonesia dan Jepang telah berjalan sejak 2013. Hingga saat ini, terdapat 60 proyek JCM di Indonesia dengan potensi pengurangan emisi sekitar 746 ribu ton CO2e per tahun serta peluang mobilisasi pendanaan iklim hingga USD 400 juta melalui perdagangan karbon.

“Kerja sama Indonesia – Jepang melalui JCM adalah contoh nyata bagaimana kebijakan, inovasi dan kemitraan dapat berjalan beriringan. Kita tidak hanya mendorong pengurangan emisi namun juga menghadirkan peluang investasi berbasis ekonomi biru yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (3/10).

Kartika yang pekan lalu hadir pada talkshow “Joint Crediting Mechanism Outreach for Indonesia” di Jepang, melanjutkan, JCM tidak hanya berfungsi sebagai skema perdagangan karbon namun juga menjadi instrumen penting untuk mempercepat alih teknologi rendah emisi, mendorong investasi hijau, dan memberikan insentif finansial baru bagi sektor swasta melalui kredit karbon berintegritas tinggi.

Selain itu, untuk menjajaki kerja sama di bidang konservasi mangrove, restorasi pesisir, tata kelola laut berkelanjutan, riset serta pengembangan sumber daya manusia, beberapa pertemuan dilakukan dengan mitra seperti Sumitomo Corporation dan Sasakawa Peace Foundation (SPF).

Penguatan Kerja Sama

Ke depan, Indonesia dan Jepang akan menyiapkan Implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk sistem kredit karbon, yaitu Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia (SPEI) dan Joint Crediting Mechanism (JCM) Jepang. Melalui MRA ini, kedua negara akan saling mengakui sistem kredit karbon masing-masing yang ditargetkan dan mengizinkan pertukaran kredit karbon yang telah tersertifikasi, untuk membantu mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) masing-masing negara dan mendorong pasar karbon global.  

Kartika turut menekankan peran penting Indonesia dalam mendorong tata kelola karbon biru, yaitu melalui percepatan legalisasi dan perencanaan ruang laut untuk karbon biru dan program ekonomi biru di 17 lokasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan 1 lokasi percontohan di provinsi Jawa Tengah, yang diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi internasional dalam mendukung ekonomi biru dan pencapaian target iklim global.

Langkah ini menjadi bukti konkrit komitmen KKP yang kini memasuki usai ke-26 tahun, dalam menata ekosistem karbon biru untuk kepentingan nasional bahkan global. “Karbon biru ini aset strategis Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui pilot project di Jawa Tengah, Indonesia ingin menunjukkan bahwa tata kelola karbon biru dapat menjadi model yang nyata dan terukur,” pungkasnya.

Inisiatif tersebut juga akan diusung sebagai pencapaian penting Indonesia pada COP30 di Belém sehingga dunia dapat melihat kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga laut sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru di perairan Indonesia terutama untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut serta kemaslahatan masyarakat pesisir.