Jakarta, 21 Agustus 2025 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) menggelar Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP Tahun 2025, Kamis (21/8). Kegiatan ini diikuti oleh PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia, tim penilai Monev, serta para petugas layanan informasi publik.

Dalam sambutan Kepala BHKLN Zaki Mubarok yang dibacakan oleh Plh. Kepala BHKLN Desri Yanti menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Sosialisasi ini merupakan agenda penting untuk memperkuat komitmen kolektif terhadap keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2024, KKP berhasil mempertahankan predikat Informatif di tingkat nasional dengan nilai yang terus meningkat dan berada di peringkat 9. Prestasi ini adalah hasil kerja keras Bapak/Ibu semua, baik di Eselon I maupun di UPT,” ungkap Desri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Monev KIP Tahun 2025 akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, meliputi:

1. Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh seluruh PPID Pelaksana disertai bukti dukung,

2. Verifikasi dan validasi oleh Tim Penilai,

3. Klarifikasi dan presentasi bagi unit kerja tertentu, dan

4. Penetapan hasil Monev serta pemberian apresiasi bagi PPID Pelaksana terbaik lingkup KKP.

Pada kesempatan tersebut, KKP juga memperkenalkan aplikasi PELIKAN (Sistem Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik KKP) sebagai inovasi baru untuk mendukung Monev agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Pusat Data dan Informasi KKP yang telah berkolaborasi dengan Biro Humas dan KLN dalam membangun aplikasi PELIKAN. Kolaborasi lintas unit seperti ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan kita dalam memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Desri juga mengajak seluruh jajaran PPID Pelaksana untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Monev 2025 agar kualitas keterbukaan informasi publik di KKP semakin meningkat.

“Sosialisasi hari ini menjadi sarana menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh unit kerja siap mengikuti Monev. Semoga ikhtiar bersama ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan terpercaya,” pungkasnya.