SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.273/SJ.5/IX/2026
SINGAPURA, (16/9) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan cetak biru pengelolaan laut Indonesia berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy) di hadapan para pemimpin global, investor, ilmuwan, dan organisasi filantropi pada forum internasional AT ONE Impact Week 2026 di Singapura belum lama ini. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan konservasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat pesisir, Menteri Trenggono menegaskan arah baru pembangunan kelautan Indonesia yang menempatkan kesehatan laut sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam sesi Ocean Ecosystem, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa ekonomi biru bukan sekadar program sektoral, melainkan arsitektur besar pengelolaan laut Indonesia yang dirancang untuk menjawab tantangan krisis iklim, penurunan biodiversitas, serta kebutuhan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Indonesia memajukan agenda Ekonomi Biru melalui lima prioritas utama. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencakup 30 persen dari wilayah perairan kami pada tahun 2045. Kedua, menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan," ujar Menteri Trenggono, Rabu (16/9).
Di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono, KKP mengimplementasikan lima kebijakan Ekonomi Biru yang menjadi fondasi transformasi sektor kelautan dan perikanan nasional. Selain perluasan kawasan konservasi dan penangkapan ikan terukur, kebijakan tersebut mencakup pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan (sustainable aquaculture), penguatan pengelolaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik di laut.
Melalui kebijakan tersebut, Menteri Trenggono mendorong perubahan paradigma dari eksploitasi sumber daya menuju pengelolaan laut yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi.
"Pendekatan kami didasarkan pada prinsip sederhana, perlindungan laut dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilihat sebagai tujuan yang saling bersaing. Keduanya harus maju bersama. Tujuan kami tidak hanya untuk mengonservasi ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya," tegasnya.
Dalam forum yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan internasional tersebut, Menteri Trenggono juga mengajak dunia untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menjaga keberlanjutan laut. Menurutnya, tantangan kelautan yang dihadapi dunia saat ini membutuhkan pendekatan lintas negara, lintas sektor, dan berbasis aksi nyata.
"Melindungi laut membutuhkan gotong royong global. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, begitu pula dunia usaha, ilmuwan, dan lembaga filantropi. Ketika seluruh pihak bersatu, komitmen dapat diwujudkan menjadi aksi dan dampak yang nyata," ujarnya.
Melalui forum internasional tersebut, Menteri Trenggono menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu penggerak utama agenda Ekonomi Biru dunia. Dengan target 30 persen kawasan konservasi laut pada 2045 serta implementasi lima kebijakan prioritas Ekonomi Biru, Indonesia terus membangun model pengelolaan laut yang menempatkan konservasi sebagai investasi strategis bagi ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan generasi mendatang.
Selain mempromosikan cetak biru Ekonomi Biru Indonesia di forum internasional, Menteri Trenggono turut melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Chairman TPC (Tsao Pao Chee), Frederick Chavalit Tsao, Founder NO.17 Foundation, Tai Sook Yee, serta Head of Group Corporate Partnerships TPC, Alice Ong. Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret untuk memperluas kolaborasi global dalam mendukung agenda Ekonomi Biru Indonesia, khususnya pada bidang blue carbon, ocean stewardship, dan pembangunan ekonomi pesisir berkelanjutan.
Melalui dialog tersebut, dibahas berbagai peluang kerja sama yang menghubungkan potensi sumber daya pesisir Indonesia dengan dukungan investasi, pembiayaan inovatif, kemitraan strategis, serta pengembangan proyek berdampak yang memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.
