SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.452/SJ.5/XII/2024

JAKARTA, (7/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan kebijakan ekonomi biru pada pada The 8th China-Southeast Asian Countries Marine Cooperation Forum (Forum Kerja Sama Kelautan Cina dan Negara-Negara Asia Tenggara ke-8), akhir November lalu, di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) KKP I Nyoman Radiarta pada keynote speech-nya berjudul “Implementation of Blue Economy Policies in Indonesia” di acara tersebut.

Nyoman menyampaikan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilandaskan pada visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Asta Cita nomor 2-8. KKP berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kemandirian pangan berbasis ekonomi biru, dan pembangunan infrastruktur kelautan yang berkelanjutan. 

“Selain itu, Asta Cita menjadi basis untuk mengoptimalkan potensi kelautan sekaligus menghadapi tantangan besar seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran laut. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor kelautan menjadi penggerak utama menuju Indonesia Emas 2045, yang menyejahterakan masyarakat pesisir dan ekonomi kelautan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman.

Karena itu, menurut Nyoman, Indonesia harus menjadikan laut sebagai episentrum pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan harus menjadi fokus dalam perumusan kebijakan, penelitian dan inovasi teknologi, serta pembangunan ekonomi dan industri. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu kesehatan laut, kekayaan laut, dan kemakmuran laut, serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan KKP melalui lima kebijakan Ekonomi Biru yang mengutamakan ekologi sebagai panglima. Kelima kebijakan tersebut terdiri dari perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

“Penting bagi kita semua untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendukung perumusan lima kebijakan Ekonomi Biru, yang merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tak terpisahkan. Perluasan kawasan konservasi laut merupakan kebijakan utama dalam pelaksanaan Ekonomi Biru. Memastikan lingkungan laut yang sehat tempat semua kehidupan laut dapat tumbuh dan berkembang biak. Menuju stok ikan yang berkelanjutan, peningkatan produksi oksigen, dan peningkatan penyerapan karbon,” tutur Nyoman.

Menurutnya, untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan ekonomi biru, Indonesia tengah mengembangkan berbagai infrastruktur teknologi, salah satunya Ocean Big Data. Ocean Big Data merupakan sistem yang dibangun melalui perangkat berbasis teknologi pemantauan pesisir, laut, dan udara, seperti radar, sensor pengukuran kualitas air dan laut, drone bawah air, drone udara, dan satelit nano. 

Data dari kapal penangkap ikan dapat dikirim secara daring melalui penggunaan aplikasi e-PIT (Elektronik-Penangkapan Ikan Terukur). Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dapat mendukung pengambilan keputusan untuk pengelolaan dan pemantauan sumber daya ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan. 

Selain itu, KKP mengembangkan aplikasi Ocean Accounting Indonesia yang digunakan sebagai indikator keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Melalui perangkat ini, dapat diukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pencemaran, dan kerusakan dengan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi sebagai penambah kekayaan laut Indonesia. Aplikasi ini juga akan memprediksi dampak izin pemanfaatan ruang laut setiap kapal penangkap ikan terhadap kondisi, kualitas, dan fungsi ekologi laut dalam jangka menengah dan panjang.

Adapun khusus untuk memantau aktivitas kapal penangkap ikan, KKP mengembangkan aplikasi Integrated Maritime Intelligent Platform yang dapat mengidentifikasi kapal, memberikan peringatan terhadap pelanggaran penangkapan ikan, dan melihat indikator utama produktivitas perikanan.

Sementara itu, Nyoman juga mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, profesional, pelaku industri, akademisi, dan mahasiswa sangat penting dalam memastikan kelestarian ekosistem laut. Mereka memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan dengan berfokus pada empat hal.

Pertama, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatkan kapasitas SDM. Ketiga, mendorong pengembangan usaha, melakukan penelitian, dan mendorong inovasi. Keempat, berkontribusi pada inisiatif layanan masyarakat, pendidikan, dan pelatihan.

“Dengan bekerja sama, kita dapat mendorong solusi inovatif, mempromosikan kebijakan berkelanjutan, dan menginspirasi inisiatif global. Saya berharap setiap peserta menjadi katalisator perubahan, berkontribusi pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang maju, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, mewujudkan keunggulan di era Masyarakat 5.0,” pungkas Nyoman.

Humas BPPSDM