Detail Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan amanah pada pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap organisasi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan. Laporan tersebut disusun mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Sekretariat Ditjen. PSDKP selama tahun anggaran berjalan, Sekretariat Ditjen PSDKP menyusun Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Pada triwulan I Tahun 2026, di tengah dinamika kebijakan pemerintah pada awal tahun anggaran yang ditandai dengan efisiensi anggaran, Sekretariat Ditjen PSDKP berhasil mencatatkan capaian kinerja melalui Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP tercapai sebesar 107,47%. Pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja keras dan serta kolaborasi seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Ditjen PSDKP. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin, dengan harapan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya.