Detail Akuntabilitas Kinerja

Kinerja organisasi wajib dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan dan dituangkan dalam Laporan Kinerja (Lkj). Hal tersebut sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Sekretariat Ditjen. PSDKP selama tahun anggaran berjalan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Pada tahun 2025 atas kinerja yang telah ditorehkan dengan dinamika kebijakan pemerintah di awal tahun anggaran 2025, Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP sebesar 113,11%. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh pimpinan dan pegawai Sekretariat Ditjen PSDKP. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sinergi dan kerjasamanya, semoga di periode selanjutnya tetap dapat mempertahankan sinergi dan kerjasama yang lebih baik.