Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Bulan Juni 2026

Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Triwulan I Tahun 2026

Laporan Kinerja (LKj) periode Tahun 2025 ini disusun sebagai manifestasi akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan program kerja. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi objektif untuk memacu efektivitas kinerja di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Ditjen PSDKP digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2026. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan lima Sasaran Program dan delapan Indikator Kinerja yang terdiri dari tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan satu Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2026. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026 mencapai 116,53, dengan kategori Istimewa. Seluruh IKU Ditjen PSDKP tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan amanah pada pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap organisasi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan. Laporan tersebut disusun mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Sekretariat Ditjen. PSDKP selama tahun anggaran berjalan, Sekretariat Ditjen PSDKP menyusun Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Pada triwulan I Tahun 2026, di tengah dinamika kebijakan pemerintah pada awal tahun anggaran yang ditandai dengan efisiensi anggaran, Sekretariat Ditjen PSDKP berhasil mencatatkan capaian kinerja melalui Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP tercapai sebesar 107,47%. Pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja keras dan serta kolaborasi seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Ditjen PSDKP. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin, dengan harapan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat, sekaligus perwujudan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Disusun secara objektif, LKj ini diharapkan menjadi sarana evaluasi yang efektif sekaligus pendorong untuk peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) dan Logical Framework sebagai kerangka strategis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Fokus pelaksanaan program selama Triwulan I Tahun 2026 mencakup lima bidang utama: 1. Pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP); 2. Operasional pusat pengendalian; 3. Penyediaan logistik dan pengawakan kapal pengawas; 4. Operasional armada pengawasan; 5. Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas. 6. Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Pengawas Kita patut bersyukur, karena berbagai indikator kinerja strategis berhasil dicapai secara optimal, khususnya dalam mendukung kinerja Eselon I serta prioritas kementerian. Hal ini tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran, baik di pusat maupun di lapangan. Kami menyadari bahwa keberhasilan hari ini adalah hasil dari kerja keras kolektif, dan tantangan ke depan memerlukan komitmen yang lebih besar. Oleh karena itu, laporan ini juga kami posisikan sebagai dasar refleksi dan rujukan dalam proses perbaikan berkelanjutan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Direktorat POA. Semoga, laporan ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam mendorong terciptanya birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.