Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) menghasilkan keputusan konkret yang mempercepat implementasi aksi iklim berbasis kelautan. Indonesia menilai pengakuan terhadap peran laut dalam mengatasi perubahan iklim perlu ditindaklanjuti melalui penguatan kebijakan, pendanaan adaptasi, serta mekanisme perdagangan karbon yang terukur dalam kerangka Persetujuan Paris (Paris Agreement).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa laut memiliki peran strategis dalam agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Karena itu, penguatan aksi iklim berbasis kelautan perlu didukung kebijakan yang konsisten, pendanaan yang memadai, serta mekanisme implementasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi ekosistem laut dan masyarakat pesisir.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menegaskan bahwa prioritas Indonesia adalah membawa aksi iklim berbasis kelautan (ocean-climate action) dari tahap dialog menuju implementasi nyata, dengan memanfaatkan mekanisme yang telah tersedia dalam Konvensi Perubahan Iklim PBB dan Persetujuan Paris. Upaya tersebut harus mencakup dua aspek sekaligus, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Indonesia mendorong agar laut mendapatkan pengakuan yang lebih kuat sebagai bagian dari solusi perubahan iklim global. Namun, pengakuan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah implementasi yang nyata, dengan tetap menghormati kondisi dan prioritas nasional masing-masing negara,” ujar Koswara dalam intervensi Indonesia pada pembahasan agenda kelautan di COP31.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP dalam Ministerial Pair Informal Consultation on the Ocean yang diselenggarakan Presidensi COP31 pada Sabtu (14/11) di Antalya, Turki. Pertemuan yang dipimpin pasangan menteri dari Kanada dan Palau tersebut dihadiri lebih dari 70 negara (Parties), kepala delegasi, serta pimpinan kelompok negosiasi untuk membahas prioritas dan hasil yang diharapkan terkait agenda kelautan dalam COP31.
Koswara menyampaikan tiga hasil utama yang diharapkan Indonesia dari COP31. Pertama, memasukkan isu kelautan secara substantif dalam keputusan utama (cover decision) COP31 dan CMA. Indonesia menyambut pengakuan Presidensi terhadap solusi berbasis kelautan dan penguatan Dialog Kelautan dan Perubahan Iklim (Ocean and Climate Change Dialogue), tetapi mendorong agar hasil dialog tersebut ditindaklanjuti melalui keputusan yang lebih konkret.
Indonesia juga mengusulkan peta jalan kelautan multiyear yang bersifat sukarela dan fasilitatif, selaras dengan siklus Persetujuan Paris serta berorientasi pada penyediaan sarana implementasi (means of implementation). Langkah ini dinilai penting karena sebagian besar aksi kelautan yang tercantum dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) direncanakan berlangsung setelah 2030. Dengan demikian, Inventarisasi Global kedua (Second Global Stocktake) diharapkan dapat mengukur kondisi dasar dan kemajuan awal pelaksanaan aksi iklim berbasis kelautan.
Kedua, memperkuat integrasi isu kelautan dalam hasil perundingan terkait adaptasi dan pendanaan iklim. Indonesia mendorong pengakuan ekosistem karbon biru (blue carbon), seperti mangrove dan padang lamun, sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan pesisir. Selain itu, Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) perlu mencerminkan kontribusi adaptasi berbasis ekosistem pesisir dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara.
Aksi iklim berbasis laut juga perlu mendapatkan porsi yang nyata dalam upaya peningkatan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat (tripling adaptation finance). Indonesia turut menekankan pentingnya akses pendanaan untuk merespons dampak perubahan iklim di wilayah pesisir yang berlangsung secara perlahan (slow-onset coastal impacts), termasuk kerugian non-ekonomi melalui mekanisme Dana Respons terhadap Kehilangan dan Kerusakan (Fund for Responding to Loss and Damage).
Ketiga, mempercepat kemajuan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris (Article 6), khususnya pengembangan metodologi karbon biru dalam mekanisme pengkreditan karbon. Indonesia menempatkan ekosistem padang lamun (seagrass) sebagai salah satu prioritas pengembangan metodologi tersebut, dengan tetap memastikan otorisasi nasional, integritas lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat pesisir.
Indonesia juga menekankan bahwa seluruh hasil kesepakatan harus berpedoman pada prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), menghormati kontribusi yang ditetapkan secara nasional, serta bersifat fasilitatif tanpa menciptakan pemeringkatan kepatuhan maupun beban pelaporan baru. Agenda Aksi COP31 dan Peta Jalan Kelautan COP31 harus melengkapi, bukan menggantikan, keputusan formal yang disepakati para pihak.
Ke depan, Indonesia menyatakan kesiapan untuk melanjutkan dialog dan bekerja sama dengan seluruh negara pihak guna memastikan isu kelautan memperoleh ruang pembahasan yang teratur dan terprediksi dalam proses negosiasi iklim global. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat ekonomi biru melalui perlindungan ekosistem laut dan pesisir, sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor kelautan terhadap ketahanan iklim.
HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN
JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293
Email: humas.kkp@kkp.go.id
Call Center KKP: 141