Itjen KKP terus berkomitmen untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan PBJ di lingkungan KKP. PBJ merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan anggaran negara. Di lingkungan KKP, PBJ mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pekerjaan jasa konsultansi hingga pekerjaan kontruksi seperti pembangunan infrastruktur di pelabuhan perikanan, SKPT, maupun gedung, serta pekerjaan pengadaan bahan makanan, dsb.

Tantangan utama dalam PBJ adalah memastikan bahwa proses tersebut bebas dari penyimpangan, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, Itjen KKP berperan sebagai pengawas internal yang independen dan objektif, tetap melaksanakan pendampingan guna memberikan keyakinan bahwa setiap kegiatan PBJ dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Untuk itu, Juli ini beberapa bentuk pengawasan intern yang dilaksanakan antara lain:

1. Reviu Dokumen Lelang Jasa Konsultan Detailed Engineering Design (DED) dan Pengawasan Pembangunan Tambak Udang Modern di Kab. Bolaang Mongondow Utara, Prov. Sulawesi Utara pada Ditjen Perikanan Budi Daya
2. Reviu atas Progres Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar) di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pembahasan Progres Fisik Pembangunan Gedung Administrasi II/Gedung Simulator di Politeknik KP Karawang, Provinsi Jawa Barat
4. Reviu Dokumen Tender Docking Kapal Pengawas Orca 01 TA 2025 pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada
5. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Administrasi II/Gedung Simulator Pada Politeknik KP Karawang, Provinsi Jawa Barat
6. Reviu atas Permohonan Addendum Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Le Meulee SKPT Sabang
7. Reviu Penambahan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana di Luar Kawasan Pelabuhan SKPT Moa dan Morotai (Pasar) pada Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSPKP

Reviu dokumen lelang untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen lelang telah sesuai dengan ketentuan dan standar biaya. Reviu dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Beberapa poin yang umumnya diawasi adalah proses penetapan harga satuan, kesalahan aritmatik, kelengkapan data dukung survei harga pasar, kesesuaian antar dokumen lelang, dsb. 

Adapun reviu progres pekerjaan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa progres pekerjaan yang disampaikan oleh Kontraktor Pelaksana bersama Konsultan Pengawas telah sesuai ketentuan, serta memberikan saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan. Beberapa hal yang umumnya menjadi perhatian dalam reviu antara lain deviasi pelaksanaan terhadap target, keakuratan perhitungan progres pekerjaan, dsb.

Reviu addendum pekerjaan maupun penambahan pekerjaan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas kepada Manajemen/Kepala Satker bahwa dokumen Permohonan Adendum maupun penambahan item paket pekerjaan, telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Ruang lingkup reviu dapat mencakup perubahan nama Perusahaan, perubahan rekening Perusahaan, dan perubahan NPWP Perusahaan, pekerjaan tambah-kurang, dsb.

Melalui pengawasan yang lebih ketat dan berkesinambungan, KKP berharap dapat meningkatkan efektivitas program-program prioritas maupun pengadaan barang/jasa yang dijalankan. Dengan adanya pendampingan pengawasan intern, KKP berharap agar setiap dana yang dikeluarkan untuk program-program ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, serta memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Update tambahan kegiatan pendampingan PBJ Agustus-September:

1. Reviu Draft Addendum Ke-2 Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar) Proyek IISAP pada Ditjen Perikanan Budi Daya
2. Reviu Tender Docking Kapal Pengawas Hiu 16 Tahun 2025 pada Stasiun PSDKP Belawan
3. Pengawasan Lainnya Dalam Rangka Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium TA 2025 pada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) di Prov. DK Jakarta
4. Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan Penghitungan Pembayaran Termin Ke-1 Pembangunan Gedung Administrasi II/Gedung Simulator Politeknik KP Karawang, Provinsi Jawa Barat
5. Reviu Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Rancang Bangun (RB) Penyelesaian Modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Eks Tambak Inti Rakyat (TIR) Karawang, di Provinsi DKI Jakarta
6. Reviu Dokumen DED untuk Beberapa Bangunan Darat di PPN Pengambengan dan PPN Kejawanan pada Proyek IFP-IFM Phase-I (IDN-1055)
7. Pendampingan Pengukuran Ruang Kerja Kantor Pusat KKP di Provinsi DKI Jakarta
8. Reviu Pembayaran Kontrak Penyusunan Grand Design Ocean Monitoring System (OMS) Tahun 2025 pada Direktorat Konservasi Ekosistem di Prov. DKI Jakarta
9. Reviu atas Hasil Reviu Dokumen DED oleh CMC untuk Bangunan Darat di PPN Pengambengan pada Proyek IFP-IFM Phase-I (IDN-1055) di Provinsi DKI Jakarta
10. Pembahasan Dokumen Teknis dan Administrasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan di BBP3KP
11. Pendampingan pada Pembahasan Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS untuk PBJ Konstruksi Pembangunan KNMP Tahun 2025
12. Reviu Atas Termin I Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur Seawall Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa

13. Reviu Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi Kegiatan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di BLUPPB Karawang, Provinsi Jawa Barat

14. Reviu (lanjutan) Draft Addendum Ke-2 Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar) Proyek IISAP di Provinsi DKI Jakarta

15. Reviu Lanjutan Dokumen DED untuk Beberapa Bangunan Darat di PPN Pengambengan dan PPN Kejawanan pada Proyek IFP- IFM Phase-I (IDN-1055) di Prov. DKI Jakarta

16. Reviu Atas Permohonan Adendum III Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi SKPT Sabang di Prov. DKI Jakarta 

17. Pengawasan Lainnya Dalam Rangka Persiapan Pengadaan Alat Laboratorium TA 2025 pada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) di Prov. DK Jakarta