Dalam rangka untuk terus memastikan pelaksanaan PHLN Lautra berjalan sesuai dengan perencanaan, Itjen KKP melaksanakan berbagai pemantauan, termasuk uji petik terhadap lokasi-lokasi pelaksanaan LAUTRA.

Pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk mengatahui capaian dan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk pencapaian tujuan kegiatan PHLN Oceans for Prosperity –LAUTRA pada Sekretariat Ditjen PKRL, Direktorat KEBP dan Direktorat Jasa Kelautan. Beberapa fokus pemantauan tersebut mencakup: 1) Realisasi Anggaran PHLN Oceans for Prosperity – LAUTRA, 2) Persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Beberapa pemantauan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pemantauan Proyek PHLN Ocean for Prosperity - LAUTRA TA 2025 Komponen 1. Infrastruktur dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan pada Direktorat Konservasi Ekosistem
2. Pemantauan Proyek PHLN Ocean for Prosperity - LAUTRA TA 2025 Komponen 2. Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi pada Direktorat Jasa Bahari
3. Pemantauan Proyek PHLN Ocean for Prosperity - LAUTRA TA 2025 Komponen 1. Infrastruktur dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Pemantauan Proyek PHLN Ocean for Prosperity - LAUTRA TA 2025 Komponen 1. Infrastruktur dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Pemantauan Proyek PHLN Ocean for Prosperity - LAUTRA TA 2025 Komponen 4. Manajemen Proyek pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan
6. Uji Substansi Pemantauan Kegiatan Proyek PHLN LAUTRA TA 2025 pada Satker BPSPL Denpasar, Prov. Bali 
7. Uji Substansi Pemantauan Kegiatan Proyek PHLN LAUTRA TA 2025 pada Satker BPSPL Makassar di Prov. Sulawesi Selatan     
8. Uji Substansi Pemantauan Kegiatan Proyek PHLN LAUTRA TA 2025 pada Satker BKKPN Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur      
9. Uji Substansi Pemantauan Kegiatan Proyek PHLN LAUTRA TA 2025 pada Satker LPSPL Sorong di Prov. Papua Barat Daya
10. Reviu Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Komponen 2.1 Proyek Ocean for Prosperity Infrastructure for Coral Reef Area-LAUTRA TA 2025 pada Ditjen Perikanan Budi Daya di Provinsi DKI Jakarta
11. Lanjutan Pemantauan Proyek PHLN Ocean for Prosperity - LAUTRA TA 2025 Komponen 1. Infrastruktur dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan pada Direktorat Konservasi Ekosistem
12. Lanjutan Pemantauan Proyek PHLN Ocean for Prosperity - LAUTRA TA 2025 Komponen 2. Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi pada Direktorat Jasa Bahari di Prov. DKI Jakarta    
13. Lanjutan Pemantauan Proyek PHLN Ocean for Prosperity - LAUTRA TA 2025 Komponen 1. Infrastruktur dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Prov. DKI Jakarta   
14. Lanjutan Pemantauan Proyek PHLN Ocean for Prosperity - LAUTRA TA 2025 Komponen 4. Manajemen Proyek pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan di Prov. DKI Jakarta

Sebagai informasi, Proyek Laut untuk Kesejahteraan (Lautra) merupakan inisiatif revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Lautra merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi laut dan perikanan terumbu karang, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal di 11 Provinsi, yaitu NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Melalui empat komponen utama yakni penguatan kelembagaan konservasi, pembangunan ekonomi lokal, pembiayaan berkelanjutan (blue financing), dan manajemen proyek terpadu, KKP menargetkan lebih dari 75 ribu penerima manfaat langsung, termasuk 30 persen kelompok perempuan pesisir.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) mengelola kegiatan PHLN Oceans for Prosperity Project – LAUTRA mulai Tahun 2023 s.d. 2028 yang didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia senilai US$ 210 juta terdiri atas pinjaman/loan senilai US$ 200 juta dan hibah/grant senilai US$ 10 juta.