BONTANG, (14/8) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR mengurai permasalahan dan menjaring berbagai masukan nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Bontang, Kalimantan Timur.

Tim KKP mendampingi kunjungan kerja reses anggota Komisi IV DPR RI di Bontang pada Selasa (12/8) lalu. 

Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ady Candra mengatakan pihaknya telah mencatat berbagai fasilitas yang dibutuhkan nelayan Bontang untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap, diantaranya fasilitas cold storage dan pabrik es untuk menunjang kualitas hasil tangkapan.

“Kami juga mencatat bahwa kolam PPI Tanjung Limau perlu dilakukan pengerukan untuk memudahkan alur pelayaran kapal-kapal milik nelayan. Kita akan koordinasikan lebih lanjut dengan dinas perikanan daerah setempat,” ungkapnya dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (14/8).

Lebih lanjut Ady menerangkan para nelayan juga meminta pemerintah agar melakukan kajian tentang penggunaan alat penangkapan ikan purse seine pada jalur 1B sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyatakan akan terus mengawal usulan para nelayan Bontang dalam menunjang rantai pasok hasil perikanan, termasuk kebutuhan cold storage dan pabrik es.

“Kami sangat terbuka menerima aspirasi dan masukan dari para nelayan. Sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat termasuk dukungan dari PT Pupuk Kaltim dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Meningkatkan Pendapatan Nelayan

Sementara itu Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan Komisi IV DPR RI terhadap nelayan Bontang. Menurutnya, hadirnya cold storage berkapasitas 10 ton dapat mendukung aktivitas nelayan serta meningkatkan pendapatannya yang kedepannya dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menegaskan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas KKP. Meski demikian, Latif selalu mengingatkan untuk mencapai kesejahteraan, menjaga kelestarian sumber daya ikan menjadi yang utama, sehingga dapat berjalan beriringan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di berbagai pihak mengatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP dapat menjadi solusi sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini, seperti ancaman krisis pangan, pemanasan global, hingga pemerataan pertumbuhan ekonomi.