Jakarta, (28/4) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menerima kunjungan audiensi DPRD Kab. Pekalongan beserta Dinas Kelautan dan perikanan, Dinas Priwisata Kab. Pekalongan. Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka mengkonsultasikan strategi optimalisasi pengelolaan wisata bahari sebagai upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya pesisir Kab. Pekalongan.

Wakil Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Ruben menyampaikan bahwa pengelolaan wisata bahari di Kab. Pekalongan masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan anggaran, aksesibilitas yang belum memadai, serta kejelasan status lahan. Sebagian besar destinasi wisata dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga diperlukan dukungan program pemerintah pusat serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Menanggapi hal tersebut Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ahmad Aris menyampaikan KKP menegaskan bahwa pengembangan wisata bahari tidak hanya bergantung pada pengajuan proposal, tetapi juga membutuhkan kesiapan aspek kelembagaan, regulasi, serta skema kerja sama yang jelas. Pengelolaan wisata di Wonokerto menjadi salah satu contoh praktik yang baik, di mana peningkatan pendapatan masyarakat turut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial di tingkat lokal.

Selain itu, peluang pengembangan wisata bahari juga terbuka melalui program rehabilitasi mangrove dan karbon biru yang menjadi prioritas nasional di wilayah pantai utara jawa. Program ini memiliki potensi ekonomi melalui skema perdagangan karbon, namun memerlukan kesiapan berupa kejelasan lahan, model kemitraan, serta dukungan aktif dari pemerintah daerah dan DPRD.

KKP turut menekankan pentingnya penyusunan proposal yang komprehensif dan komunikasi yang intensif dalam mengakses program pendanaan, khususnya untuk perencanaan anggaran tahun mendatang. Di sisi lain, isu abrasi pantai, keterbatasan akses jalan, serta keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove masih menjadi perhatian utama yang perlu segera ditangani, tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, disepakati perlunya pembentukan tim lintas sektor, pemetaan status lahan secara menyeluruh, serta integrasi program ke dalam dokumen perencanaan desa agar memperoleh dukungan anggaran yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan wisata bahari yang berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Pekalongan.

HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN