Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Sekitar 75% wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan yang mengandung sumber daya perikanan yang melimpah dan menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat Indonesia di wilayah pesisir.

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan, baik sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan. Berdasarkan data KUSUKA tahun 2024, jumlah pelaku usaha di sektor ini tercatat lebih dari tiga juta orang, yang terdiri atas nelayan (43,3%), pembudidaya (44,15%), petambak garam (0,6%), pemasar (9,11%), dan pengolah (2,84%). Sekitar 90% di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir di berbagai daerah Indonesia.

Tantangan yang dihadapi UMKM sektor kelautan dan perikanan masih berkisar pada terbatasnya akses terhadap pembiayaan, keterbatasan pengetahuan dalam mengelola keuangan, dan minimnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Kondisi ini berkaitan dengan masih terbatasnya tingkat literasi keuangan masyarakat secara umum di Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%.

Capaian literasi keuangan nasional tersebut belum dapat menggambarkan kondisi spesifik pelaku UMKM di sektor kelautan dan perikanan yang memiliki karakteristik usaha, pola pendapatan, serta tantangan geografis yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan literasi keuangan yang lebih terfokus di tingkat sektoral guna memperoleh gambaran yang lebih akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pemberdayaan yang tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) Indonesia melalui program Global Quality Standard Programme (GQSP) melakukan pemetaan literasi keuangan terhadap 329 UMKM sektor kelautan dan perikanan. Tujuan pemetaan ini untuk merancang program pelatihan dan pendampingan literasi keuangan yang tepat sasaran menuju UMKM kelautan dan perikanan naik kelas.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan UMKM di sektor kelautan dan perikanan masih beragam. Sebagian besar berada pada kategori tinggi (34%), menengah (47%), sedang (16%), dan rendah (4%). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar UMKM sektor ini mampu bertahan secara operasional, namun mereka belum optimal dalam mengelola keuangan secara strategis, mengakses sumber pembiayaan formal, serta memanfaatkan teknologi keuangan untuk pengembangan usaha.

Temuan pemetaan tersebut menegaskan perlunya kebijakan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Beberapa rekomendasi yang diusulkan antara lain sebagai berikut : Pertama, literasi keuangan perlu diintegrasikan ke dalam seluruh program pemberdayaan UMKM dengan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM. Literasi ini sebaiknya menjadi prasyarat utama dalam pemberian bantuan permodalan maupun penyaluran bantuan pemerintah.

Kedua, penguatan pemanfaatan digitalisasi keuangan tidak cukup berhenti pada penggunaan pembayaran digital semata. Digitalisasi perlu diperluas hingga mencakup pencatatan, pembukuan, serta perencanaan keuangan usaha agar pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan transparan.

Ketiga, peningkatan peran perempuan menjadi hal penting. Perempuan yang banyak terlibat dalam sektor pengolahan dan pemasaran terbukti memiliki sikap keuangan yang lebih konsisten dan stabil. Mereka berpotensi besar menjadi agen literasi keuangan di tingkat komunitas, khususnya di wilayah pesisir.

Keempat, dibutuhkan kolaborasi lintas pihak antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga perbankan, penyuluh perikanan, koperasi, serta organisasi masyarakat. Sinergi ini akan membantu membangun ekosistem literasi keuangan yang berkelanjutan bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan.

Kelima, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi kunci untuk menilai efektivitas program literasi keuangan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan indikator literasi keuangan yang spesifik bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar perumusan kebijakan ke depan.

Pada akhirnya, literasi keuangan bukan sekadar kemampuan menghitung angka, melainkan pondasi bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan untuk naik kelas. Dengan literasi yang kuat, dukungan kebijakan yang terarah, dan sinergi lintas sektor, UMKM pesisir dapat menjadi motor utama dalam mewujudkan ekonomi biru Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Sumber:

Trias Alamsari, Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP)