Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ternate menggelar kegiatan Coffee Morning Pembahasan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal (CPIB Kapal) pada 12 Desember 2025. Kegiatan yang berlangsung di Cafe Bukit Bintang, Kota Ternate, ini bertujuan meningkatkan sinergi dan pemahaman bersama dalam penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, khususnya di wilayah Maluku Utara.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sektor perikanan, antara lain Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, perwakilan Penyuluh Perikanan, Unit Pengolahan Ikan (UPI) eksportir seperti PT Harta Samudera, PT KMS, CV MTM, CV MNM, dan Koperasi Santo Alvin Pratama, serta perwakilan asosiasi perikanan HNSI, AP2HI, dan MDPI. Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam mendorong percepatan sertifikasi CPIB Kapal.

Kepala BPPMHKP Ternate, Arsal, S.St.Pi., M.P., dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan ikan di atas kapal merupakan titik kritis dalam menjaga mutu hasil tangkapan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kapasitas nelayan dalam menerapkan sistem jaminan mutu menjadi hal yang sangat penting guna memastikan kualitas produk perikanan hingga diterima oleh Unit Pengolahan Ikan.

Melalui sesi diskusi, sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya masih rendahnya jumlah kapal yang tersertifikasi CPIB, khususnya kapal berukuran di bawah 5 GT. Selain itu, keterbatasan fasilitas dasar di atas kapal, seperti alat pengukur suhu dan sarana sanitasi, masih menjadi tantangan dalam penerapan standar CPIB Kapal.

Diskusi juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir nelayan dan pelaku usaha agar lebih mengutamakan mutu dibandingkan kuantitas hasil tangkapan. Penerapan sistem grading mutu ikan serta pemberian insentif harga dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan sejak di atas kapal.

Selain itu, peserta diskusi turut membahas tantangan terkait kelengkapan dokumen kapal, alur bongkar muat di pelabuhan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung mutu. Dalam hal ini, peran aktif UPI, PPN, dan asosiasi perikanan dinilai sangat penting dalam pembinaan, pendampingan, dan penguatan sistem jaminan mutu di tingkat nelayan dan pemasok bahan baku.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam percepatan Sertifikasi CPIB Kapal, melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara terstruktur kepada nelayan, menyusun dan melaksanakan program Bimbingan Teknis SKPI tahun 2026, serta melakukan pendampingan perizinan kapal. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir semakin kuat dan mampu meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku Utara.