Tarakan, 2025 — Badan Mutu Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tarakan menghadiri undangan Wali Kota Tarakan dalam rangka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tarakan. Pertemuan ini mengusung tema Penguatan Sinergi dan Inovasi Daerah untuk Menjaga Stabilitas Inflasi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan yang dihadiri oleh para Kepala Dinas Kota Tarakan, Direktur Bank Indonesia Kalimantan Utara, Kepala Pelindo, Kepala Pelabuhan Malundung Tarakan, Kepala Bandara Juwata Tarakan, dan SPPG Tarakan ini membahas berbagai strategi pengendalian inflasi serta perluasan program gizi masyarakat.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Tarakan ditunjuk sebagai pilot project oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dalam program Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang difokuskan pada subsidi ongkos angkut komoditas pangan strategis. Saat ini, penjajakan kerja sama telah dilakukan dengan Kabupaten Enrekang untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit, serta dengan Kabupaten Sidrap untuk beras dan telur, yang akan dituangkan dalam kesepakatan resmi antar daerah.

Data BPS menunjukkan bahwa inflasi Kota Tarakan hingga Triwulan II masih dalam kategori aman dan terkendali. Namun, komoditas ikan bandeng dan ikan layang terindikasi sebagai penyumbang inflasi akibat keterbatasan stok dan tingginya harga di pasar.

Sementara itu, program MBG juga menjadi fokus bahasan. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menaikkan target penerima manfaat MBG dari 40% menjadi 100% pada tahun 2025. Namun, rendahnya realisasi di Tarakan masih menjadi tantangan, mengingat baru terdapat satu SPPG yang beroperasi. Meski realisasi MBG meningkat, dampaknya terhadap inflasi masih terbatas, dengan proyeksi peningkatan inflasi pangan bergejolak sebesar 0,37% dan inflasi umum sebesar 0,04% pada Triwulan IV 2025.

Melalui pertemuan ini, BPPMHKP Tarakan menegaskan komitmennya untuk Maju Bersama KKP dalam mendukung stabilitas pangan dan peningkatan gizi masyarakat secara berkelanjutan.