MAKASSAR, 27 Mei 2025 – Badan Mutu KKP Makassar menghadiri Pertemuan Reguler I Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Kehadiran Badan Mutu KKP Makassar dalam forum ini menegaskan komitmen mereka dalam memastikan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan tuna. Hal ini krusial untuk meningkatkan mutu dan nilai jual di pasaran, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting terkait pengelolaan perikanan tuna di Sulawesi Selatan. Diskusi mencakup kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tuna, serta upaya pemerintah untuk mengantisipasi penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat yang akan berlaku pada 9 Juli 2025. Selain itu, dilakukan sosialisasi kebijakan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal perikanan, serta pemaparan progres rencana kerja KPBP Tuna Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2026. Progres dan rencana kerja Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (LPPWPPNRI) 713 dan upaya integrasinya dengan KPBP Tuna Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi fokus pembahasan.

Pertemuan reguler KPBP Tuna ini menjadi wujud nyata dari pengelolaan perikanan tuna secara bersama-sama. Ini juga upaya untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang saling mendukung pengelolaan perikanan tuna di Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih efektif dan berkelanjutan.