Jakarta, 15 Juli 2025 — Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) bertindak aktif dalam mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menandatangani kerja sama bersama Kementerian Keuangan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas dan tata kelola keuangan publik di sektor kelautan dan perikanan .

Penandatanganan kerja sama ini bertujuan membentuk sistem pengelolaan PNBP yang lebih terbuka dan akuntabel. Fitur yang akan diadopsi meliputi penggunaan dashboard data terpadu, aliran data yang efisien, integrasi sistem informasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat. Semua itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP serta mencegah potensi penyimpangan 

Melalui inisiatif ini, sektor kelautan dan perikanan menunjukkan keseriusannya menjunjung prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Kolaborasi lintas lembaga tersebut dianggap sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem tata kelola yang bersih, efisien, dan berdaya saing.

Dengan mengadopsi sistem manajemen PNBP yang terintegrasi dan transparan, diharapkan terwujud kepercayaan publik terhadap pengelolaan potensi negara di sektor kelautan serta kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Badan Mutu KKP bersama Kemenkeu telah menegaskan sinergi demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.