Batam, 8 Januari 2025 – Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan terbaru di sektor kelautan dan perikanan, Badan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Badan Mutu KKP) Batam, Kepulauan Riau, menyelenggarakan kegiatan Coffee Morning sekaligus Sosialisasi Aturan Terbaru Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) bersama para pelaku usaha perikanan.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai namun produktif ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih dekat antara Badan Mutu KKP dengan pelaku usaha, sekaligus menyampaikan informasi terkini terkait regulasi dan kebijakan teknis penerbitan SMKHP yang menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu dan keamanan produk hasil perikanan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan sejumlah poin penting mengenai ketentuan baru penerbitan SMKHP, termasuk aspek legalitas usaha, persyaratan teknis, standar sanitasi, serta proses evaluasi dan verifikasi lapangan. Penyesuaian aturan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebutuhan industri perikanan dan standar internasional yang terus berkembang.

Kepala Badan Mutu KKP Batam, Darwin Syah Putra dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mendukung peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang menjadi salah satu sentra strategis ekspor hasil perikanan.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami berharap terjadi dialog terbuka antara regulator dan pelaku usaha, sehingga proses sertifikasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya bersama dalam menjamin kualitas dan keamanan produk perikanan nasional," ujar beliau.

Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh para pelaku usaha perikanan, yang juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai masukan serta kendala teknis yang mereka hadapi di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Badan Mutu KKP Batam berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor usaha dalam mewujudkan sistem jaminan mutu hasil perikanan yang andal, adaptif, dan berkelanjutan.