PERATURAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN

Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan

UNDANG-UNDANG

  1. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  2. UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
  3. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
  4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  5. UU No. 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)
  6. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  7. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
  8. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  9. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  10. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
  11. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  12. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
  13. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
  14. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
  15. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
  16. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
  17. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  18. UU No. 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat
  19. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
  20. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
  21. UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
  22. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
  23. UU No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut
  24. Perpu No. 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

PERATURAN PEMERINTAH

  1. PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
  2. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
  3. PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
  4. PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
  5. PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
  6. PP No. 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
  7. PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
  8. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
  9. PP No. 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
  10. PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
  11. PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
  12. PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
  13. PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan
  14. PP No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia
  15. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
  16. PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
  17. PP No. 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
  18. PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
  19. PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
  20. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
  21. PP No. 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna
  22. PP No. 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Usaha Mina serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Usaha Mina
  23. PP No. 1 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
  24. PP No. 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
  25. PP No. 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  26. PP No. 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  27. PP No. 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
  28. PP No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
  29. PP No. 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Hasil Laut dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina
  30. PP No. 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Samodra Besar
  31. PP No. 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan Penggabungannya ke dalam Perusahan Perseroan (Persero)

PERATURAN PRESIDEN

  1. Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  2. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
  3. Perpres No. 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak lainnya Bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri
  4. Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)
  5. Perpres No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
  6. Perpres No. 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
  7. Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar
  8. Perpres No. 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993)

KEPUTUSAN PRESIDEN

  1. Keppres No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
  2. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
  3. Keppres No. 2 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009
  4. Keppres No. 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
  5. Keppres No. 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
  6. Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
  7. Keppres No. 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
  8. Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
  9. Keppres No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
  10. Keppres No. 1 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keppres No. 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia Pacific Region (Infofish)
  11. Keppres No. 126 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
  12. Keppres No. 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
  13. Keppres No. 178 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
  14. Keppres No. 145 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan
  15. Keppres No. 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asin yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara
  16. Keppres No. 22 Tahun 1998 tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru
  17. Keppres No. 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional
  18. Keppres No. 55 Tahun 1995 tentang Penghibahan Kapal Penangkap Ikan kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
  19. Keppres No. 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
  20. Keppres No. 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan
  21. Keppres No. 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia

INSTRUKSI PRESIDEN

  1. Inpres No. 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut

PERATURAN MENTERI

Permen KP Tahun 2011 (Sumber : http://www.infohukum.kkp.go.id/index.html )

  1. Permen KP No PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan
  2. Permen KP No PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  3. Permen KP No PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  4. Permen KP No PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  5. Permen KP No PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan
  6. Permen KP No PER.06/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
  7. Permen KP No PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  8. Permen KP No PER.04/MEN/2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
  9. Permen KP No PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  10. Permen KP No PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  11. Permen KP No PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan

Permen KP Tahun 2010 (Sumber : http://www.infohukum.kkp.go.id/index.html )

  1. Permen KP No PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
  2. Permen KP No PER.29/MEN/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
  3. Permen KP No PER.28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan
  4. Permen KP No PER.27/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Perikanan Tuna
  5. Permen KP No. PER.26/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
  6. Permen KP No. PER.25/MEN/2010 tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan
  7. Permen KP No. PER.24/MEN/2010 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  8. Permen KP No. PER.23/MEN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
  9. Permen KP No. PER.22/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan
  10. Permen KP No. PER.21/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
  11. Permen KP No. PER.20/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan Bagi Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Milik Asing
  12. Permen KP No. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
  13. Permen KP No. PER.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan Ikan
  14. Permen KP No. PER.17/MEN/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
  15. Permen KP No. PER.16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 30(Tiga Puluh Gross Tonage) sampai dengan 60 (Enam Puluh Gross Tonage) Kepada Gubernur
  16. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
  17. Permen KP No. PER.13/MEN/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
  18. Permen KP No. PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
  19. Permen KP No. PER.11/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pengolahan dan Analisis Data dan Sampel Perikanan Diluar Negeri
  20. Permen KP No. PER.10/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
  21. Permen KP No. PER.09/MEN/2010 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan (Tugas Pembantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota
  22. Permen KP No. PER.08/MEN/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
  23. Permen KP No. PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
  24. Permen KP No. PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014
  25. Permen KP No. PER.05/MEN/2010 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
  26. Permen KP No. PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan
  27. Permen KP No. PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
  28. Permen KP No. PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan
  29. Permen KP No. PER.01/MEN/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan

Permen KP Tahun 2009 (Sumber : http://www.infohukum.kkp.go.id/index.html )

  1. Permen KP No. PER.30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. Permen KP No. PER.29/MEN/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010
  3. Permen KP No. PER.28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan
  4. Permen KP No. PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan
  5. Permen KP No. PER.26/MEN/2009 tentang Tata Kerja Tim Penilai Instansi dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
  6. Permen KP No. PER.25/MEN/2009 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
  7. Permen KP No. PER.18/MEN/2009 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (Angquilla spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
  8. Permen KP No. PER.19/MEN/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
  9. Permen KP No. PER.20/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
  10. Permen KP No. PER.21/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok
  11. Permen KP No. PER.22/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut
  12. Permen KP No. PER.23/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Kelautan
  13. Permen KP No. PER.24/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Jatiluhur
  14. Permen KP No. PER.17/MEN/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
  15. Permen KP No. PER.16/MEN/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan, dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
  16. Permen KP No. PER.15/MEN/2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya
  17. Permen KP No. PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari
  18. Permen KP No. PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
  19. Permen KP No. PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap
  20. Permen KP No. PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  21. Permen KP No. PER.10/MEN/2009 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
  22. Permen KP No. PER.09/MEN/2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2003 tentang Persyaratan Pengeluaran Nener (Benih Bandeng) dari Wilayah Republik Indonesia
  23. Permen KP No. PER.07/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya
  24. Permen KP No. PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  25. Permen KP No. PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan
  26. Permen KP No. PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
  27. Permen KP No. PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas
  28. Permen KP No. PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
  29. Permen KP No. PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Permen KP Tahun 2008

  1. Permen KP No. PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau kecil dan Perairan di sekitarnya
  2. Permen KP No. PER.19/MEN/2008 tentang Perubahan atas Permen KP No. PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
  3. Permen KP No. PER. 18/MEN/2008 tentang Akreditasi terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  4. Permen KP No. PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  5. Permen KP No. PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  6. Permen KP No. PER.13/MEN/2008 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
  7. Permen KP No. PER. 12/MEN/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang KP
  8. Permen KP No. PER.10/MEN/2008 tentang Perubahan atas Permen KP No. PER. 04/MEN/2007 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen KP
  9. Permen KP No. PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen KP
  10. Permen KP No. PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang ( Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  11. Permen KP No. PER.07/MEN/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan
  12. Permen KP No. PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara
  13. Permen KP No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap
  14. Permen KP No. PER.03/MEN/2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen KP
  15. Permen KP No. PER.02/MEN/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang KP
  16. Permen KP No. PER.01/MEN/2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia

Permen KP Tahun 2007

  1. Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari suatu Area ke Area lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
  2. Permen KP No. PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
  3. Permen KP No. PER.18/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
  4. Permen KP No. PER.17/MEN/2007 tentang Pencabutan Permen KP No. PER.11/MEN/2007 tentang Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang Diberikan Bantuan Selisih Harga
  5. Permen KP No. PER.15/MEN/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penertiban Izin Usaha Obat Ikan
  6. Permen KP No. PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan
  7. Permen KP No. PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina
  8. Permen KP No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
  9. Permen KP No. PER.11/MEN/2007 tentang Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang Diberikan Bantuan Selisih Harga
  10. Permen KP No. PER. 09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan Hidup sebagai Barang Bawaan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
  11. Permen KP No. PER.08/MEN/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen KP No. PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen KP
  12. Permen KP No. PER.07/MEN/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP No. PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen KP
  13. Permen KP No. PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
  14. Permen KP No. PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Permen KP Tahun 2006

  1. Permen KP No. PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan dalam Hal Transit
  2. Permen KP No. PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan
  3. Permen KP No. PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan
  4. Permen KP No. Per.18/Men/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
  5. Permen KP No. PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Ikan
  6. Permen KP No. Per.13/Men/2006 tentang Perubahan Permen KP No.Per.07/Men/2005 tentang Organisasi dan TataKerja Departemen KP
  7. Permen KP No. PER.11/MEN/2006 tentang Perubahan Permen KP No. PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
  8. Permen KP No. PER.10/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Laut
  9. Permen KP No. PER.09/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar
  10. Permen KP No. PER.08/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau
  11. Permen KP No. PER. 07/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut
  12. Permen KP No. PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar
  13. Permen KP No. PER.05/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan
  14. Permen KP No. PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan

Permen KP Tahun 2005

  1. Permen KP No.Per.18/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
  2. Permen KP No.Per.15/Men/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial
  3. Permen KP No.Per.14/Men/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
  4. Permen KP No.Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
  5. Permen KP No.Per.12 /Men/2005 tentang Pemberian Keringanan kepada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan Berukuran Lebih Dari 30 Gross Tonnage (GT) Sampaid Dengan 60 Gross Tonnage (GT)

Peraturan Bersama Menteri

  1. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri KP Nomor : 27/M-Dag/Per/6/2007 Nomor : Pb.01/Men/2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
  2. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri KP Nomor : 50/M-Dag/Per/12/2007 Nomor : Pb.02/Men/2007 tentang Perpanjangan Masa berlaku Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/6/2007 dan Nomor Pb.01/Men/2007
  3. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri KP No. 37/M-DAG/PER/12/2005 No. SKB.05/MEN/2005 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI

Kepmen KP Tahun 2011

  1. Kepmen KP No. KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan

Kepmen KP Tahun 2010

  1. Kepmen KP No. KEP.39/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010
  2. Kepmen KP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
  3. Kepmen KP No. KEP.24/MEN/2010 tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010
  4. Kepmen KP No. KEP.22/MEN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/INPASSING Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan
  5. Kepmen KP No. KEP.15/MEN/2010 tentang Penggunaan Nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
  6. Kepmen KP No. KEP.09/MEN/SJ/2010 tentang Prosedur Oprasional Standar dan SERVICE LEVEL ARRANGEMENT untuk Impor Komoditas Ikan dalam Kerangka Indonesia NATIONAL SINGLE WINDOW di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan
  7. Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelola Perikanan Negara Republik Indonesia
  8. Kepmen KP No. KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebaranya

Kepmen KP Tahun 2009

  1. Kepmen KP No. KEP.79/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Larasati sebagai Benih Bermutu
  2. Kepmen KP No. KEP.78/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Udang Vaname Unggul Nusantara I
  3. Kepmen KP No. KEP.77/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Best Sebagai Galur Unggul Induk Ikan Nila
  4. Kepmen KP No. KEP.71/MEN/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmen KP No. KEP. 39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
  5. Kepmen KP No. KEP.70/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Puih dan Laut di Sekitarnya di Provinsi sumatera Barat
  6. Kepmen KP No. KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku
  7. Kepmen KP No. KEP.68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di sekitarnya di Provinsi Papua
  8. Kepmen KP No. KEP.67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Anyer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
  9. Kepmen KP No. KEP.66/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konserwasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan
  10. Kepmen KP No. KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
  11. Kepmen KP No. KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
  12. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
  13. Kepmen KP No. KEP.38/MEN/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
  14. Kepmen KP No. KEP.25/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan
  15. Kepmen KP No. KEP.23/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
  16. Kepmen KP No. KEP.13/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu
  17. Kepmen KP No. KEP.12/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat
  18. Kepmen KP No. KEP.11/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
  19. Kepmen KP No. KEP.10/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
  20. Kepmen KP No. KEP.09/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
  21. Kepmen KP No. KEP.08/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
  22. Kepmen KP No. KEP.07/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Kepmen KP Tahun 2008

  1. Kepmen KP No. KEP. 63/MEN/2008 tentang Komisi Tuna Indonesia
  2. Kepmen KP No. KEP. 50/MEN/2008 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan
  3. Kepmen KP No. KEP.03/MEN/2008 tentang Penugasan Penasehat Menteri Menteri KP Tahun 2008

Kepmen KP Tahun 2007

  1. Kepmen KP No. KEP.33/MEN/2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan
  2. Kepmen KP No. KEP.32/MEN/2007 tentang Pakaian Seragam Kerja dan Atribut bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan
  3. Kepmen KP No. KEP.31/MEN/2007 tentang Perubahan Kepmen KP No. KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen KP
  4. Kepmen KP No. KEP.21/MEN/2007 tentang Perubahan Kepmen KP No. KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen KP
  5. Kepmen KP No. KEP.11/MEN/2007 tentang Unit Akuntansi Departemen KP
  6. Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2007 tentang Pencabutan Kepmen KP No. KEP.55/MEN/2004 tentang Penetapan Wilayah Sumatera sebagai Kawasan Karantina terhadap Ikan Mas dan Koi
  7. Kepmen KP No. KEP.05/MEN/2007 tentang Pencabutan Kepmen KP No. KEP.40/ MEN/2002 tentang Penetapan Pulau Jawa dan Pulau Bali sebagai Daerah Terjangkit Penyakit Koi Herves Virus pada Ikan Mas dan Koi
  8. Kepmen KP No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
  9. Kepmen KP No. KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminanan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi

Kepmen KP Tahun 2000 - 2006

  1. Kepmen KP No. KEP.19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
  2. Kepmen KP No. KEP.08/MEN/2006 tentang Penetapan Nama Kantor Pusat Departemen KP
  3. Kepmen KP No. KEP.34/MEN/2004 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
  4. Kepmen KP No. KEP.25/MEN/2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen KP
  5. Kepmen KP No. KEP.22/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen KP yang Berasal dari Pungutan Perikanan
  6. Kepmen KP No. KEP.21/MEN/2004 tentang Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan untuk Pasar Uni Eropa
  7. Kepmen KP No. KEP. 18/MEN/2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan KP Tahun 2001 – 2004
  8. Kepmen KP No. KEP. 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
  9. Kepmen KP No.Kep. 17/Men/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen KP
  10. Kepmen KP No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
  11. Kepmen KP No. 03 Tahun 2000 tentang Rincian Susunan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
  12. Kepmen KP selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam No. 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

INSTRUKSI MENTERI

  1. Insmen KP No. INS.01/MEN/2009 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawas Melekat di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
  2. Insmen KP No. INS.01/MEN/2006 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
  3. Insmen KP No. INS.01/MEN/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Departemen KP

PERATURAN LAIN

  1. SE KP No. SE.01/SJ/KU.210/I/2010 tentang Persiapan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  2. SE Sekjen No. SE.1032/SJ.4/KU.240/IV/2005
  3. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-120/PB/2006 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Permodalan Lingkup Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Departemen KP
SELANJUTNYA...