m-MAIL KKP

Info Media

LIBATKAN NELAYAN DALAM PENGADAAN KAPAL
21/11/2012 - Kategori : Info Media
LIBATKAN NELAYAN DALAM PENGADAAN KAPAL

BATAM, KOMPAS - Kelompok nelayan penerima bantuan kapal Inka Mina wajib dilibatkan dalam proses pengadaan kapal. Hal itu guna mengantisipasi tersendatnya operasi kapal Inka Mina di sejumlah wilayah. Program bantuan kapal Inka Mina ditargetkan sebanyak 1.000 kapal pada tahun 2010-2014. Total anggaran untuk pengadaan 1.000 kapal itu sebanyak Rp 1,5 triliun. Hingga tahun 2012 terealisasi sebanyak 521 unit.

Menurut Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementrian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini, di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/11), pemerintah berencana merevisi pedoman umum pengadaan kapal bantuan Inka Mina tahun 2013. Revisi itu di antaranya kelompok usaha bersama (KUB) atau koperasi penerima bantuan harus ditetapkan pemerintah daerah sebelum tender kapal dilaksanakan. Dengan demikian, kelompok nelayan itu ikut merencanakan pembuatan kapal sesuai dengan kebutuhan kelompok.

Selain itu, jika kapal Inka Mina yang telah diserahkan ke kelompok nelayan tidak bisa dioperasikan dalam enam bulan, kapal bantuan itu akan ditarik dan dialihkan ke KUB lain dalam satu provinsi atau provinsi lain. Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan, saat ini tercatat lima provinsi bermasalah dalam pengadaan dan pengoperasian kapal, yakni Bengkulu, Sumatera Barat, Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Selatan.

Tender pengadaan kapal Inka Mina sebanyak empat unit tahun 2012 di Bengkulu gagal, Sumatera Barat belum mengoperasikan  bantuan kapal sejak tahun 2011, serta Sulawesi Selatan tidak sanggup melaksanakan tender pengadaan kapal Inka Mina. Papua Barat dinilai paling bermasalah akibat pengadaan bantuan lima kapal Inka Mina, dari total delapan kapal bantuan tahun 2011, hingga kini tidak sampai. Adapun pada tahun 2010, nelayan tidak mau menerima bantuan kapal.

"Masih ada daerah yang belum siap dalam pengadaan dan operasional kapal bantuan Inka Mina. Tahun depan, kami akan memperbaiki proses tender dan memperkuat konsultan pengawasan,"ujar Zaini.

Terkait dengan hal itu, pemerintah akan menghentikan bantuan kapal untuk kelima provinsi pada tahun 2013
 
 
Sumber: KOMPAS tanggal 21 November 2012 Hal.18

Tulisan Terkait