m-MAIL KKP

Berita

TIM VERIFIKASI REFORMASI BIROKRASI SAMBANGI KKP
14/08/2012 - Kategori : Berita
TIM VERIFIKASI REFORMASI BIROKRASI SAMBANGI KKP

KKP NEWS || Tim  Teknis Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang dipimpin Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. Ismail kemarin siang (13/8) menyambangi  Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Kunjungan ini diterima oleh Sekretaris Jenderal KKP, Dr. Gellwynn Jusuf.

Menurut Gellywnn yang juga selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi (RB) KKP, kedatangan tim teknis UPRBN untuk melaksanakan verifikasi lapangan terhadap dokumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan KKP. Atas dasar itu, Gellywnn menyatakan kesiapan KKP atas dilaksanakannya verifikasi lapangan oleh Tim Independen.

KKP semenjak tahun 2008 telah bekerja secara optimal dengan menyerahkan usulan Reformasi Birokrasi KKP yang merujuk pada RPJPN 2005-2025, RPJMN 2005-2009, RPJMN 2009-2014, KEP.28/MEN/2010 dan kebijakan anggaran berbasis kinerja, serta dilengkapi dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi. “Hal ini merupakan wujud komitmen nyata KKP dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup KKP maupun secara nasional yang sedianya sudah tertanam jauh sejak 2008 silam,” sambung Gellwynn.

Tim verifikasi lapangan tersebut berjumlah delapan orang yang terdiri dari unsur MenPAN dan RB serta para akademisi dari Universitas Indonesia. Sebelumnya, sejak 26 September 2011, KKP telah mengirimkan usulan RB KKP. Disamping itu, KKP terus membenahi sembilan program reformasi birokrasi, agar hasilnya semakin dapat berdampak. Hal tersebut lanjut gellywnn, ditandai dengan nilai laporan keuangan dari BPK yang tercatat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), LAKIP dengan nilai B serta nilai integritas dari KPK sebesar 7,46 sehingga KKP masuk kedalam sepuluh institusi terbaik dalam pelayanan publik merujuk penilaian KPK.

KKP kian menunjukkan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diharapkan akan terciptanya birokrasi yang memiliki budaya kerja dengan integritas dan kinerja yang tinggi, proses dan prosedur kerja yang jelas, tersusunnya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif  dan sesuai dengan prinsip-prinsip 
good governance.

Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Ismail sendiri menyampaikan apresiasinya kepada KKP, atas komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara KKP dan Tim UPRBN. Dalam kesempatan tersebut, Ismail turut menyampaikan permintaan maaf atas terlambatnya proses verifikasi di lapangan, meski dokumen usulan RB KKP telah disetor ke MenPAN dan RB pada 26 September 2011. Pasalnya, lanjut Ismail, hal itu terkendala karena adanya transisi kebijakan di Kementerian PAN dan RB.
           
Adapun Tim Independen telah melakukan verifikasi lapangan diantaranya, manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan pengawasan intern, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Hasil verifikasi selanjutnya akan dilaporkan kepada komite pengarah yang diketuai Wakil Presiden. Kemudian hasil verifikasi tersebut akan dibahas bersama-sama antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR.

Tulisan Terkait