m-MAIL KKP

Info Media

Pemerintah Akan Benahi Kisruh Kapal Nelayan
13/10/2011 - Kategori : Info Media
Pemerintah Akan Benahi Kisruh Kapal Nelayan

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Kelautan dan Perikanan berjanji segera melakukan pembenahan terhadap kisruh kapal bantuan nelayan.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Dedy Sutisna, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (12/10).

Tahun 2010. dari target bantuan 60 unit kapai nelayan berbobot mati 30 ton, realisasinya hanya 46 kapal. Dari 46 kapal Inka Mina yang disalurkan, sebanyak tujuh kapa) hingga kini belum beroperasi

Tujuh kapal bantuan Inka Mina yang belum beroperasi, antara lain, berada di Kabupaten Kota Baru (Kalimantan Selatan). Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari (Papua Barat), dan Pesisir Selatan (Sumatera Barat). Selain itu, Ende (Nusa Tenggara Timur), Maluku Tenggara, dan Merauke.

Anggaran untuk pengadaan kapal bantuan mencapai Rp 1,5 miliar per unit Hingga tahun

2014. ditargetkan pengadaan kapal bantuan nelayan mencapai 1.000 unit dengan total alokasi APBN Rp 1.5 triliun.

Dedy mengemukakan, pembenahan kemelut bantuan kapal dilakukan dengan memperbaiki pedoman umum pembangunan kapal perikanan.

Bantuan kapal berbobot mati minimal 30 ton per unit bertujuan menggantikan kapal nelayan kecil dan memperluas daya jelajah. Kelompok usaha bersama (KUB) nelayan penerima bantuan kapal wajib menyerahkan kapal mereka yang berukuran lebih kecil ke dinas kelautan dan perikanan.

Pihaknya juga akan memanggil kepala-kepala dinas kelautan dan perikanan daerah pada 18 Oktober 20U guna menggali persoalan operasional kapal bantuan di daerah.

Terkait standar mesin kapal yang tidak sama. Dedy mengemukakan, pihaknya telah mene-tapkan standar penggunaan mesin berupa mesin kapal. Sepanjang memenuhi standar, mesin kapal dapat menggunakan mesin buatan Jepang ataupun mesin buatan China.

Tanggung jawab

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan ketepatan pemberian kapal bantuan nelayan.

Program kapal bantuan nelayan yang salah sasaran dan tidak bisa dioperasikan di beberapa wilayah menunjukkan program itu tidak menyentuh nelayan. Banyaknya masalah hambatan perizinan juga menunjukkan lemahnya sinergi pemerintah pusat dengan daerah.

"Pemerintah ceroboh dalam mengelola bantuan kapal untuk nelayan," ujar Riza.

Mcnurut pedoman umum pembangunan kapal perikanan Inka Mina yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, bantuan kapal senilai Rp 1,5 miliar per unit itu mencakup kasko, mesin penggerak dan perlengkapan, alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan, serta peralatan dan perlengkapan kapal

Dana itu juga mencakup biaya operasional awal kapal, pengurusan surat-surat kapal dan perizinan, serta biaya administrasi. Hasil tangkapan wajib dilaporkan.

Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengemukakan, persoalan bantuan kapal nelayan dinilai bukan masalah serius. Persoalan itu akan segera ditangani.

Tahun ini, KKP menargetkan penambahan bantuan kapal sebanyak 253 unit dengan total anggaran mencapai Rp 379,5 miliar. (LKD
 
Sumber: Kompas,14Oktober2011, Hal.19 

Tulisan Terkait