Kerja sama Indonesia - Amerika Serikat terus ditingkatkan secara aktif dengan melibatkan unit teknis terkait demi melaksanakan program kerja Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) yang saat ini telah memasuki tahap implementasi. Langkah nyata kerja sama ini diwujudkan dalam upaya merespon tantangan dan tindakan pencegahaan terkait kerusakan lingkungan, mitigasi bencana pesisir, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta adaptasi terhadap perubahan iklim. *Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo*, mengungkapkan hal ini saat menerima kunjungan *Kerrri Ann Jones, Assistant Secretary of State for Ocean, Environment, Scientific Affairs* dari Amerika Serikat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu  (16/5).

Dikatakan Sharif, IMACS (Indonesia Marine and Climate Support) merupakan sebuah program bantuan hibah dari USAID sebagai perwujudan kerja sama bilateral RI-AS. Berbagai bentuk kerja sama lainnya terus ditingkatkan a.l. Kerja sama dengan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Marine Protected Area Governance (MPAG), dan Joint Commission Meeting (JCM) on Science and Technology.  Seiring dengan itu, Program Kawasan Konservasi Laut (Marine Protected Area/MPA) diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia dalam mengembangkan kawasan konservasi laut seluas 20 juta hektar pada tahun 2020, melalui pengelolaan secara efektif dan berkelanjutan dengan mengembangkan sistem kawasan konservasi perairan nasional.

“Program Konservasi Laut Government (MPAG) merupakan program lanjutan dari Coral Triangle Support Program (CTSP) - Indonesia yang bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapai komitmen 20 juta hektar kawasan konservasi laut (MPA) hingga tahun 2020, serta tercapainya pengelolaan MPA yang efektif di Indonesia,” jelas Sharif.

Program MPAG yang berlangsung selama tiga tahun (2012 – 2015) akan dikawal oleh lima konsorsium LSM yaitu Conservation Indonesia (CI), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF), Coral Triangle Center (CTC) dan Wildlife Conservation Society (WCS) sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Program MPAG memiliki tiga komponen penting yakni pembentukan sistem program Daerah Laut Dilindungi MPA nasional, pengelolaan MPA secara efektif pada wilayah-wilayah terpilih serta assessment sistem pengelolaan keuangan pemerintah terkait penerimaan hibah asing.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam persiapannya, maka KKP akan mengkordinasikan sosialisasi MPA di lingkungan KKP yang didukung rencana official launch program MPA dengan pihak-pihak terkait. Rencananya, Program MPA akan diluncurkan secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada pertengahan tahun 2012.

Sharif menyatakan, Program MPA sejalan dengan upaya KKP dalam perbaikan dan pengelolaan kawasan konservasi laut (MPA) untuk melindungi keanekaragaman hayati dan produksi perikanan. Sebagai bagian dari MRP USAID, MPAG bekerja sama dengan IMACS dan NOAA dalam kegiatan integrasi MPA dengan perikanan berkelanjutan melalui penetapan indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management *(EAFM), dan pembangunan kapasitas Sumber Daya Manusia. Indonesia mendapat bantuan dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui lembaga milik AS  yang bergerak di bidang pembangunan
internasional, (USAID) senilai US$ 800 ribu untuk kerjasama penelitian AS-Indonesia dalam rangka memelihara keanekaragaman hayati laut dan

Tak hanya itu, KKP secara aktif menjalin kerja sama untuk mengkoordinasikan langkah strategis dengan NOAA perihal tindak lanjut rencana kerja sama penelitian blue carbon, kelanjutan penelitan INDEX Halmahera, capacity building and training in beta analysis, technical expert assistance, dan Joint Corridor Exhange.Hal ini terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan,Monitoring, Controlling and Surveillance, Developing Capacity in Stock Assessment, danMarketing. Tak kalah pentingnya, KKP-NOAA akan melakukan pembaharuan  Nota Kesepahaman (MoU) yang akan berakhir pada bulan September 2012.

Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan dan ridhoNya pula, pada pagi hari ini seluruh bangsa Indonesia, insya Allah tetap diberikan kesehatan dan limpahan karunia untuk secara bersama menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 104 tahun 2012.

Saudara-saudara peserta upacara yang saya cintai

Hari/Tanggal	:	Senin, 21 Mei 2012
Waktu	:	Pukul 08.00 wib
Inspektur Upacara	:	Kepala Badan Pengembangan SDM KP
Tempat	:	Lapangan Upacara Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan

        

---

Persiapan Upacara

Panitia Pengadaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Loka PSPL Serang pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, Direktorat Jenderal KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan    : Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Loka PSPL Serang
Lingkup pekerjaan    : Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Loka PSPL Serang

Nilai total HPS    : Rp 62.474.500,- (Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
Sumber pendanaan    : APBN Tahun Anggaran 2012(Apabila dana tidak Tersedia/tidak cukup tersedia karena kebijakan Pemerintah maka pengadaan batal dengan sendirinya dan penyedia jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun)

 

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memenuhi persyaratan memiliki IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), SBU Jasa Pengawasan Konstruksi dan Instalasi Bangunan (31001) / Jasa Pengawasan Konstruksi dan Instalasi Teknis Sipil (31002).

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi:
Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik ( SPSE ) pada alamat website LPSE : lpse.kkp.go.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.


                Serang, 15 Mei 2012

        Panitia Pengadaan Barang/Jasa
            Satker Loka PSPL Serang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk memerangi maraknya IUU Fishing yakni, dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembenahan dan penguatan  kelembagaan pengawasan di lokasi industrialisasi perikanan dan di daerah dengan tingkat kerawanan dan pelanggaran perikanan yang terbilang cukup tinggi. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dalam sambutannya, pada kegiatan GEMPITA Regional V di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Rengas, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (10/4).
 
Atas dasar itu, Sharif menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan diantaranya di Entikong, dan Badao di Kalimantan Barat  dengan tujuan untuk meningkatkan peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka memerangi illegal fishing. Penguatan infrastruktur bertujuan guna mengakomodir kepentingan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan a.l. melalui pembenahan dermaga untuk kapal pengawas, serta detention centre untuk tempat penampungan awak kapal yang terlibat illegal fishing dan fasilitas lainnya untuk operasional pengawasan. “ Pembenahan dan penguatan kelembagaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ditujukan untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dengan titik berat pada peningkatan frekuensi pengawasan illegal fishing dan transshipment,” jelasnya.
 
Ia mengemukakan, dengan meningkatnya intensitas pemantauan atas keberadaan dan pergerakan kapal perikanan, yang didukung dengan analisis data hasil pemantauan maka peningkatan penanganan pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin. Terkait sinergitas pengawasan serta percepatan penyelesaian kasus tindak pidana perikanan, KKP telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi penegak lainnya seperti  TNI AL dan POLRI, Kejaksaan serta Pengadilan yang tergabung dalam wadah Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan. Tak hanya itu, peran kelompok masyarakat terus ditingkatkan melalui peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Sebagai informasi, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terus gencar dilaksanakan KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebanyak Rp 912 miliar dalam setahun (data Balitbang-KP tahun 2010). Belum lagi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari kapal-kapal pelaku illegal fishing serta barang bukti ikan yang berhasil dirampas untuk negara. “Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan akan terus dioptimalkan untuk menekan illegal fishing dan destructive fishing yang secara nyata telah menyebabkan kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan dan kerugian yang besar secara ekonomi,” tegas Sharif.

Kendati masih  terbatasnya kapal pengawas perikanan yaitu hanya memiliki 24 kapal  dari kebutuhan idealnya sebanyak  90 unit Kapal Pengawas, bahkan dari 24 Kapal Pengawas tersebut 12 kapal diantaranya sudah berusia 8-10 tahun dan perlu peremajaan tetapi itu tak menyurutkan komitmen kkp dalam menjalankan fungsi dan tugasnya demi menegakkan hukum dan pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Perlu diketahui, hasil operasi pemberantasan kegiatan illegal fishing yang dilaksanakan KKP terus menerus menunjukan angka yang signifikan. Kegiatan pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing  yang terus gencar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP RI. Secara nasional pada tahun 2012 Ditjen PSDKP telah memeriksa 1150 kapal, dan menangkap 39 (tiga puluh sembilan) kapal, terdiri dari 11  (sebelas) kapal berbendera Indonesia dan 28 (dua puluh delapan) kapal berbendera asing.

Sementara itu, menurut Dirjen PSDKP, Syahrin Abdurrahman, untuk Stasiun PSDKP Pontianak tercatat sebanyak 65 kapal masih terdapat di UPT Ditjen PSDKP ini. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal pelaku illegal fishing yang diproses sejak tahun 2008 sampai dengan yang terkini. 21 kapal telah memperoleh putusan tetap (inkracht),  19 kapal proses hukum Kasasi, 11 kapal proses hukum Banding, 5 kapal proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan dan 9 kapal hasil tangkapan terakhir dalam proses Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak. Sementara terkait dalam hal anggaran, Ditjen PSDKP hanya dapat melaksanakan operasional Kapal Pengawas selama 180 hari pada tahun 2012 ini.

Kapal-kapal pelaku illegal fishing tersebut selanjutnya menjalani proses hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satker-satker PSDKP yang berada di lokasi terdekat.  Di samping itu, stasiun PSDKP Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang di dukung oleh 24  satuan kerja dan pos pengawasan yang tersebar di berbagai  Provinsi di Indonesia, diantaranya Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dikatakannya, infrastruktur di Stasiun PSDKP Pontianak secara bertahap telah dibangun sejak Tahun 2007. Sementara pada Tahun 2011, telah berdiri sebuah kantor pengawasan, yang befungsi sebagai pusat administrasi dan pengendali kegiatan di seluruh wilayah kerjanya. Selain itu, stasiun PSDKP Pontianak yang membawahi daerah perbatasan, maka Stasiun PSDKP Pontianak dijadikan tempat ad hock kapal-kapal hasil tangkapan dan proses penyidikannya. Tahun 2012 terdapat 12 kasus dengan rincian tujuh kasus sedang dalam proses penelitian dan lima proses penyidikan. 

Selain fungsi pengawasan tersebut, KKP juga akan mempecepat laju pelaksanaan dari konsep industrialisasi perikanan melalui Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Perikanan (GEMPITA). Sjarief Widjaja  Kepala Badan Pengembangan SDMKP menjelaskan bahwa, Gempita merupakan jawaban untuk mengejar percepatan IPTEK dan perkembangan bisnis. GEMPITA mengedepankan keberhasilan pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan nilai tambah usaha sektor kelautan dan perikanan sehingga dapat memotivasi kelompok lainnya dalam bentuk suatu gerakan berskala nasional yang memberi semangat entrepreneur untuk mendukung pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi industrialisasi perikanan. Sementara itu, eksistensi profesionalisme seorang penyuluh perikanan sebagai seorang pendamping program utama KKP, pencatatan data, pendamping teknologi kelautan dan perikanan untuk membantu misi KKP guna membentuk sentra-sentra kelompok yang bankable.“Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan perikanan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas,”sambungnya.

Dikatakannya, dalam membangun episentrum pertumbuhan industrialisasi kelautan dan perikanan diperlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penyediaan SDM yang tangguh, inovatif, dan kompeten. Menurutnya, dukungan tersebut di antaranya melalui penyediaan paket-paket teknologi yang terekomendasikan untuk memperlancar kegiatan industrialisasi kelautan dan perikanan, penyediaan pendampingan oleh penyuluh, serta pelaksanaan pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi para pelaku utama. Seiring dengan itu, dalam mendukung Sumber Daya Manusia yang ada di Kalimantan Barat KKP telah menerjunkan sebanyak 158 orang penyuluh perikanan. sementara, secara nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mempersiapkan sebanyak 8.000 tenaga penyuluh bidang perikanan yang disebar di seluruh wilayah Indonesia. Sjarief memaparkan, bahwa penyuluh perikanan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat karena berhubungan langsung dengan pelaku utama/ pelaku usaha perikanan yaitu nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan. Kegiatan GEMPITA ini pelaksanaannya disinergikan dengan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan menggelar apel siaga pengawas, peresmian Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, peninjauan kapal tangkapan ikan ilegal, dan sosialisasi illegal fishing dan destructive fishing di Indonesia serta strategi penanganannya. Turut diresmikan pula pada kesempatan tersebut Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL).


Jakarta, 11 Mei 2012
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
 
 

 

Indra Sakti, S.E, M.M

Narasumber:

1. Syahrin Abdurrahman, SE
   Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (HP.  081311111123)
2. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., FRINA
   Kepala Badan Pengembangan SDMKP (HP. 08111991920)
3. Indra Sakti, SE, MM
   Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 0818159705)

 

Yth. 

    1. Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta;
    2. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung;
    3. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak;
    4. Kepala Stasiun PSDKP Belawan;
    5. Kepala Stasiun PSDKP Tual.

       Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dibidang pengawasan sumberdaya kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan akan menyelenggarakan kegiatan ”Temu Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan Tingkat Nasional”, diharapkan Saudara menugaskan nama-nama terlampir untuk hadir pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu-Jumat/23-25 Mei 2012
Waktu	:	Jadwal terlampir
Tempat	:	Planet Holiday Hotel Jalan Raja Haji, Sei Jodoh Batam Kepulauan Riau

 

      Biaya akomodasi dan konsumsi selama kegiatan ditanggung oleh Panitia sedangkan biaya perjalanan peserta dari tempat asal ke lokasi kegiatan (pulang pergi) dibebankan kepada anggaran Pangkalan/Stasiun PSDKP asal masing-masing peserta.
      Konfirmasi kehadiran sudah dapat kami terima paling lambat tanggal 16 Mei 2012 dengan menghubungi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Lt. 16 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3523130, (021) 3519070 ext. 1626 Fax . (021) 3523130, atau melalui Saudara Rakhmad Bakti Santosa (081 548 541 013) dan Aditya Sudirman (081808663642).

       Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Alamat: PPN Tanjungpandan Jl. Laks. RE. Martadinata, Tanjungpandan, Belitung

---

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor:02/PAN.GAP/V/2012

 

Panitia Pengadaan Jasa Fisik Konstruksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi secara elektronik sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) dan memenuhi persyaratan Kualifikasi kecil bidang arsitektur sub bidang bangunan-bangunan non perumahan lainnya beserta perawatannya, Akte Perusahaan / Perubahannya, memiliki SIUJK, SBU, SITU,SIUP yang masih berlaku.

3. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik ( SPSE ) pada alamat website LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan : [www.lpse.kkp.go.id]

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
Dapat dilihat pada website LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan

5. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bakohumas yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 bertempat di Gedung. Sudarsono Dit. Pol Air Baharkam Polri, Jalan RE Martadinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Divisi Humas Polri RP mengadakan Sosialisasi dengan tema ”Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah perairan Indonesia oleh Polri guna mencegah terjadinya tindak pidana dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri”. Dilanjutkan Peninjauan ke Kapal Kutilang.

Acara yang dihadiri Direktur Polisi Perairan Baharkam Polri (Brigjen Pol. Drs. Budi H. Untung), Kepala Biro Penerangan dan Masyarakat (Brigjen Polisi Drs. Taufik, MH, Irjen Pol Drs. S. Usman Nasution, SH., MH (Kadivhumas Polri, Para Pejabat Divisi Humas Polri, Polisi Perairan Baharkam Polri dan anggota Bakohumas. Forum tersebut dibuka dengan sambutan Dr. James Pardede, MM (Ketua Pelaksana Bakohumas) yang diwakili Sekretaris Bakohumas, Mariaman Purba.

Ia mengatakan bahwa, Secara Rutin diadakan Forum Bakohumas secara berkesinambungan dengan tujuan membentuk ikatan silaturahmi antara Lembaga negara, Kementerian dan lembaga-lembaga yang ada. Penegakan hukum kita, low enforcement ada 3 (Tiga) yang perlu kita lihat : Pertama; sejauhmana kesadaran masyarakat didalam melakukan penegakan hukum itu sendiri, Kedua; sejauhmana aparat hukum didalam melakukan penegakan hukum, Ketiga; bagaimana perangkat peraturan untuk menata kesemuanya itu. Harapan kedepan, Indonesia sebagai negara hukum diharapkan bisa memberikan konspirasi yang baik terhadap pengamanan. Pengamanan perairan bukan hanya tugas Polri tetapi tugas bersama. Tugas polri dalam hal pengamanan sangat berat, dengan bantuan seluruhnya kita dapat mengatasi itu bersama. Kedepan bagaimana meningkatkan citra kita dimata dunia Internasional terutama dalam meningkatkan citra positif tentang Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan tetap menjaga negara kesatuan RI.

Dalam sambutan tertulisnya, Karopenmas Divhumas Polri yang mewakili Kadivhumas Polri mengatakan Dalam instruksi Presiden No.3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan e-Government, dimana pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Bangsa kita adalah negara yang besar yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke yang dihubungkan oleh laut Indonesia yang sangat luas memiliki kandungan yang sangat besar, dijaga dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Sangat disayangkan, masyarakat kita tidak banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana menjaga, mengamankan sumberdaya itu.

Forum ini mengambil tema tersebut diatas, sengaja dipilih mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia yang tidak semuanya dapat terawasi pihak kepolisian sehingga tindak pidana sangat besar menyangkut Illegal Fishing, Illegal maining,Trafficking in Person, Penyelundupan, narkotika, pembajakan dsb.

"ARNAVAT DARPA MAHE" karena dilaut kami bangga, itulah semboyan POLAIR. Direktorat Kepolisian Perairan dalam penyelenggaraan Pengamanan dan Penegakan Hukum di wilayah perairan NKRI secara umum dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menekan jumlah tindak pidana, dibuktikan dengan hasil tugas operasional dan kekayaan negara yang berhasil diselamatkan, ungkap Ditpolair Baharkam Polri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa/5/2012).


    






 

Nomor    :     Peng.92.1/BKKPN-PPBJ/V/2012

                        ttd

Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa

 

 

download attachment :

Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan Indonesia adalah ”Maju di dunia dengan Industrialisasi, melalui ; 1). Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan kesejakteraan rakyat, 2). Peningkatan daya saing dan modernisasi berorientasi pasar. 3). Swasembada dan manajemen kelautan dan perikanan berkelanjutan, integrasi hulu dan hilir berwawasan lingkungan.  Dengan kata lain Industrialisasi Kelautan dan Perikanan adalah proses perubahan sistim produksi untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan skala produksi sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui modernisasi yang didukung dengan arah kebijakan terintegrasi antara kebijakan ekonomi makro, pengembangan infrastruktur, sistem investasi, IPTEK dan SDM untuk kesejahteraan rakyat. 

Rumput laut merupakan salah satu komoditas pengembangan industrialisasi sektor budidaya di samping udang, patin dan bandeng.  Rumput laut (seaweed) di Indonesia sudah lama dikenal oleh masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pesisir. Rumput laut merupakan salah satu komoditas yang termasuk dalam mata dagang internasional dan menjadi produk andalan hasil-hasil perikanan, selain ikan, udang, teripang dan kerang-kerangan.  Dari bahan mentah rumput laut telah dikembangkan ratusan jenis produk yang dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain industri makanan, farmasi, kedokteran, kosmetik, kertas dan lain-lain. 

 

Kabupaten Luwu Timur yang berjarak sekitar 565 km sebelah utara Kota Makassar ( Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan ) terdiri dari 4 (empat) wilayah kecamatan Pesisir, yaitu Kecamatan Malili, Wotu, Burau dan Angkona, dan 17 desa pesisir. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah  6.944,88 km2. Luas Kawasan Minapolitan 1.455,19 km2. (20,95 % dari Luas LuwuTimur), potensi tambak sebesar 10,841 Ha, budidaya laut 2.620 Ha, air tawar 1,500 Ha dan mangrove 8.672,4 Ha. Jumlah Rumah Tangga Perikanan sebesar 6443 RTP.  Wilayah ini memiliki 5 danau, yaitu Danau Matano, Danau Mahalona  Danau Taparang Masapi, Danau Lantoa dan Danau Towuti. Kawasan Minapolitan Malili ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Panjang garis pantai 117,4 km dengan luas perairan otonom 48.050 km2 memungkinkan wilayah Luwu Timur berpotensi untuk pengembangan industrialisasi rumput laut. Rumput laut merupakan produk unggulan di Kabupaten Luwu Timur yang diproduksi di keempat kecamatannya, yaitu : 1). Kecamatan Burau, potensi lahan rumput laut Eucheuma cotonii 1500 Ha, 2). Kecamatan Wotu, potensi rumput laut Eucheuma cotonii 800 Ha. 3). Kecamatan Angkona, potensi rumput laut Eucheuma cotonii 200 Ha dan  4). Kecamatan Malili potensi rumput laut Gracillaria sp 4.052 Ha. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Aertembaga, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial dibidang usaha perikanan, menyelenggarakan pelatihan Penanaman dan Pemanenan Rumput Laut bagi Pembudidaya di desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para pembudidaya rumput laut sehingga taraf hidupnya juga akan lebih meningkat.  Penyelenggaraan kegiatan tersebut berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Aertembaga  Nomor : 35 / BPPP-BTG/DL.210/Kpts/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
   
Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 6 (enam) hari, mulai tanggal  10 s.d 15 April 2012, diikuti pembudidaya rumput laut sejumlah 30 ( tiga puluh ) orang. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur (Ir. Zakaria Bakrie, M.Si), bertempat di Kantor Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Yang bersamaan dibuka dengan pelatihan Pengolahan dan pemasaran Rumput laut, Jarak Kecamatan Burau ke ibukota Kabupaten ( Malili )  ± 2 jam di tempuh dengan kendaraan roda empat.  

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur (Ir.Zakaria Backri, M.Si) dalam sambutannya  mengatakan, perhatian pemerintah daerah untuk sektor perikanan sangat besar, dengan adanya pelatihan ini diharapkan para pembudidaya rumput laut di kecamatan Wotu lebih bersemangat lagi dalam membudidayakan rumput laut, mengingat potensi lahan untuk penanaman  yang tersedia siap untuk dikelola secara optimal.

Apresiasi yang besar disampaikan kepala desa Bawalipu (Mansjur) atas kesempatan masyarakat/pembudidaya rumput laut mengikuti pelatihan ini, Di harapkan kepada peserta untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha budidaya rumput laut, karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Begitu juga kalimat yang disampaikan Kepala Balai Diklat Perikanan Aertembaga Bitung (Pola S.T. Panjaitan, A.Pi, MM) yang bertatap muka langsung dengan peserta pelatihan di lokasi praktek, “untuk mencapai masyarakat yang sejahtera pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupaya untuk melakukan peningkatan SDM bagi pembudidaya melalui pelatihan –pelatihan seperti ini, agar pembudidaya terampil dalam mengembangkan usaha budidayanya. Mustahil akan mendapat hasil yang baik tanpa peningkatan kompetensi, ini menandakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat” ungkap Kepala Balai. 

Kurikulum pelatihan disusun berdasarkan kompetensi kerja calon peserta pelatihan, dengan jumlah jam berlatih 52 jam @ 45 menit. Materi  yang disampaikan terdiri dari teori 28,8 % teori dan 71,2 % praktek. Kegiatan praktek yakni ; pembuatan dan pemasangan 1 unit wadah budidaya rumput laut metode long line ukuran 40 x 50 meter, dilaksanakan di perairan pantai desa Bawalipu. Materi yang diberikan antara lain SNI budidaya rumput laut, Morfologi dan Biologi Rumput Laut, Penentuan Lokasi berupa pengukuran parameter kualitas air (pH air, suhu, Oksigen terlarut, kecerahan, salinitas dan kecepatan arus). Dalam materi pembuatan sarana budidaya rumput laut dengan metode longline, para peserta melakukan penghitungan kebutuhan bahan yang akan digunakan hingga pemasangan di lokasi perairan yang ditentukan.    

Dalam materi pemeliharaan, peserta praktek memilih bibit yang baik. Mengangkut bibit, menanam. Rumput laut, merawat rumput dan konstruksi, menghitung pertumbuhan serta menangani hama dan penyakit rumput laut. Materi lainnya yang diberikan adalah panen dan pasca panen rumput laut serta Analisa Usaha Budidaya Rumput Laut.  Bibit rumput laut yang di tanam di lokasi praktek berasal dari hasil budidaya kelompok budidaya di desa Bawalipu.     Sebelum penutupan pelatihan camat Wotu menyempatkan diri untuk menyampaikan apresiasi kepada Balai Diklat Perikanan Aertembaga yang telah memberikan tularan ilmu budidaya rumput laut kepada masyarakatnya. Hadir juga penyuluh setempat Bapak Narling serta Kepala Desa Bawalipu yang menutup acara kegiatan pelatihan.  Peserta pelatihan sangat berharap kegiatan seperti ini akan berkelanjutan di daerah mereka, untuk peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya rumput laut.   

Sumber : Humas BPPP Aertembaga
                                                                                                                                                                                                       
 






















 

Kabupaten Pinrang  merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak 180 km dari Kota Makassar dan memiliki luas 1.961,77 km terdiri dari 3 dimensi kewilayahan, meliputi dataran rendah, laut dan dataran tinggi. Secara administratif pemerintahan terdiri dari 12 Kecamtan. sebagian besar wilayah Kecamatan merupakan daerah pesisir seluas 1.457,19 km atau 74,27% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pinrang dengan garis pantai 93 km. Di sepanjang pesisir pantai kearah daratan terdapat lahan tambak udang seluas 15.026,20 ha dengan jumlah pembudidaya sebanyak 11.598 orang. Produksi udang tahun 2011 telah mencapai 3.487,4 ton atau meningkat 0,95 % dari tahun sebelumnya sebesar 3.313,1 ton. Peningkatan produksi udang ini relatif kecil, sehingga harus segera dilakukan aksi nyata dari berbagai pihak. Aksi nyata seperti apa yang segera kita lakukan, tidak ada pilihan lain kecuali memulainya dengan pengembangan SDM KP pelaku utama.

Kabupaten Pinrang dengan potensi perikanan budidaya udang tersebut disambut dengan aksi nyata oleh Bupati Pinrang Aslam Patonangi dan Kepala Badan Pengembangan SDMKP Prof. Sjarief Widjaya, Ph.D.FRINA yang menyepakati kejasama peengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pinrang. Kesepakatan kerjasama ditandatangani pada tanggal 23 April 2012 seiring dengan digelarnya acara “Tudung Sipulung” yaitu sebuah acara “duduk bersama” atau temu wicara antara pemerintah dengan masyarakat pelaku utama perikanan budidaya bertempat di gedung Pemuda dan Olah raga Andi Makkolaoe Pinrang.
Kesepakatan kerjasama yang telah dilakukan dilatar belakangi juga dengan ditetapkannya Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan program industrialisasi berbasis perikanan budidaya dengan komoditi unggulan udang windu. Untuk mendukung program tersebut diperlukan SDM pelaku utama yang terampil dalam mengelola usahanya

Menyikapi hal tersebut BPPP Aertembaga sejak bulan Maret sampai dengan April 2012 telah melatih sebanyak 210 orang pelaku utama. Pelatihan bidang budidaya udang windu sebanyak 150 pembudidya yang terbagi dalam 5 angkatan pelatihan dan bidang pengolahan hasil perikanan sebanyak 60 orang pengolah yang terbagi dalam 2 angkatan pelatihan.

Pada acara tersebut, Bupati Pinrang berkenan menutup pelatihan pendederan dan pelatihan pembenihan udang windu yang berlangsung tanggal 17 sampai dengan 22 April 2012 dan kepada 60 orang peserta diberikan paket bantuan peralatan produksi sebagai stimulan mendukung kegiatan usahanya.
Selain Bupati Pinrang dan Kepala BPSDMKP hadir pula Kepala Pusat Pelatihan KP, Kepala Dinas KP Kabupaten Pinrang, Pejabat yang mewakili Dinas KP Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BPPP Aertembaga, Kepala Budidaya Air Payau Takalar, Pimpinan BRI Cabang Pinrang dan Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Kepala BPSDMKP Prof. Sjarief Widjaya,Ph.D dalam sambutannya menyebutkan bahwa peningkatan volume produk memang tujuan, akan tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu mendorong nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja sebagai tujuan utama kita. Mendorong produk mulai dari hulu hingga ke hilir secara harmonis. Pemenuhan kebutuhan benih, lanjut Prof. Sjarief, apakah secara massal menebar benih tentu tidak, disini diperlukan suatu inovasi agar suasana harmonisasi terbangun. Kapan tebar benih. tentu diperlukan keterampilan. Lebih jauh Prof. Sjarief mengajak semua pihak agar mendorong industrialisasi lanjutan yaitu pengolahan, sehingga dapat memberi nilai tambah. Titik mana yang menjadi celah usaha bisa digerakkan. Kepada Bupati Pinrang, Kepala BPSDMKP mengusulkan agar dibangun sentra perdagangan produk budidaya udang antar Kabupaten, antar Provinsi bahkan antar negara dan mengusulkan untuk mendirikan “rumah kemasan” dengan mengolah satu produk yang berkualitas dan manarik.

Sementara Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi dalam sambutannya mengingatkan para pembudidaya untuk segera berbenah diri, tingkatkan produksi tambak. Partisipasi mulai kelihatan tapi belum memuaskan. Perlu tambahan stakeholder untuk mengelola 15.000 ha yang dikelola oleh 11.000 kk atau tidak kurang dari 44.000 orang penduduk Pinrang menggantungkan hidupnya dari tambak. BSDMKP melalui BPPP Aertembaga telah berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dengan melatih sebanyak 210 orang pelaku utama.

Banyak produk bahan baku seperti udang untuk bisa dijadikan produk olahan agar memberi nilai tambah, tetapi yang perlu dicarikan adalah pasar. Suatu produk akan sulit bertahan lebih lanjut  tanpa menerobos pasar dan kerjasama lintas sektor. Bupati akan membangun fresh mart dan etalase produk olahan perikanan. Pembenahan infrasruktur seperti perbaikan jalan sentra perikanan dan tentu permodalan dari pihak perbankan yang dapat diakses dengan mudah.
Rangkaian acara penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan oleh Kepala BPSDMKP dan Bupati Pinrang untuk jangka waktu 5 tahun kedepan dengan melatih pelaku utama sebanyak-banyaknya. Naskah kesepakatan tersebut ditindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pelatihan antara Kepala BPPP Aertembaga Pola S.T. Panjaitan, A.Pi, MM dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang Ir.H.Andi Budaya Hamid. Pada kesempatan yang sama diserahkan juga sertifikat P2MKP kepada 2 kelompok, masing-masing bidang pengolah, yaitu kelompok “Anugerah” dan kelompok bidang budidaya”Samaturue”

Dipenghujung rangkaian acara, Bupati Pinrang dan Kepala BPSDMKP didamping Kepala Pusat Pelatihan KP, Kepala Dinas KP Kab. Pinrang dan Kepala BPPP Aertembaga beserta rombongan, menyaksikan gelar produk olahan hasil perikanan yang ditampilkan oleh 60 orang mantan peserta pelatihan pengolahan di Kabupaten Pinrang.  Nampak Bupati Pinrang dan Kepala BPSDMKP sangat tertarik dengan produk olahan yang digelar sambil mencoba dan memuji produk hasil karya mantan peserta pelatihan yang dikemas menarik, higienis dan diharapkan laris dipasaran.
Antusias dan harapan masyarakat pembudidaya udang di Kabupaten Pinrang, kedepan perlu dukungan berbagai pihak untuk meningkatkan produksinya.** *  

Indonesia kembali mengadakan pertemuan BIMP-EAGA ke-10 Pengembangan cluster Sumber Daya Alam bersama empat negara kawasan regional, yakni Brunei, Malaysia dan Filipina. Keempat negara tetap berkomitmen memperkuat kerjasama dalam memanfaatkan kawasan ini sebagai food basket atau lumbung pangan ASEAN. Sehingga dapat menjawab berbagai kepentingan serta kebutuhan semua masyarakat negara anggota melalui penguatan, perluasan dan menjamin keberlanjutan kerja sama lintas negara. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gellywnn Jusuf pada pertemuan tingkat pejabat senior sektor pertanian dan perikanan kawasan pertumbuhan ASEAN Bagian Timur (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area/BIMP-EAGA) yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (14/5).

Lebih lanjut Gellywnn menyebut bahwa, pertemuan BIMP EAGA dapat menjadi sebuah momentum dan langkah strategis menuju pelaksanaan yang efektif serta memperkuat kerja sama antar wilayah untuk menjadikan kawasan ASEAN Bagian Timur sebagai lumbung pangan dunia guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dunia. “pertemuan ini juga membahas perkembangan dalam membentuk dasar realisasi Komunitas ASEAN tahun 2015, terutama melalui integrasi ekonomi regional untuk agroindustri dan perikanan serta kemajuan dalam pelaksanaan ASEAN integrated on Food Security (AIFS),” sambung Gellywnn.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam sambutan selamat datangnya menyambut baik dilakukannya pertemuan ini guna membangun kemitraan keempat negara, mengingat Kalimantan Timur sebagai salah satu propinsi yang sangat konsen dalam mengembangkan agroindustri dan perikanan meskipun propinsi ini memiliki sumberdaya alam minyak melimpah. Menurutnya, gagasan BIMP-EAGA dalam membangun lumbung pangan untuk negara ASEAN sangat tepat karena kebutuhan pangan menjadi sangat penting sekarang ini dan masa depan. Sejalan dengan itu, pertemuan BIMP-EAGA juga bertujuan untuk memfasilitasi sektor swasta agar terlibat aktif dalam upaya mendorong pasar untuk mengembangkan laju perekonomian di daerah perbatasan dari empat negara. Terkait hal itu, BIMP-EAGA membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta melalui BEBC (BIMP EAGA Business Council) dalam mencapai tujuan pertumbuhan pembangunan daerah. Pengembangan ekonomi di daerah perbatasan berdasarkan asas saling melengkapi, berbagi sumber daya alam bersama, spesialisasi dan regionalisasi produksi,” jelas Gellywnn.

Gellywnn mengaku senang terkait disahkannya kerjasama di sektor pertanian dan perikanan oleh para pemimpin pada KTT BIMP-EAGA ke-8 di Kamboja. Menurut Gellywnn, disahkannya peningkatan kerja sama tidak terlepas dari berbagai  kemajuan yang telah dicapai dari usulan sebelumnya, seperti proyek peningkatan produksi beras, proyek peningkatan sektor   perkebunan dan proyek pengembangan rumput laut.

Rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan KKP, memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Budidaya rumput laut menggunakan modal kerja yang relative kecil dengan teknologi yang sudah dikuasai dan diikuti oleh masa tanam yang relatif pendek sekitar 45 hari, sehingga memungkinkan usaha budidaya rumput laut ini meningkatkan pendapat masyarakat setempat sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. Pada Tahun 2011, produksi rumput laut secara keseluruhan mencapai 4.305.027 ton. Sementara itu, tahun 2012, KKP telah menargetkan produksi rumput laut sebesar 5.100.000 ton dan menjadikan Indonesia sebagai produsen utama rumput laut dunia.

Dalam mendukung pengembangan food basket di kawasan ASEAN bagian timur, Indonesia telah menyiapkan sebuah terobosan kebijakan, yakni "industrialisasi kelautan dan perikanan".  Dikatakan Gellywnn, kebijakan industrialisasi perikanan yang di usung KKP merupakan integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan skala produksi kelautan dan perikanan. Keempat negara juga optimis, bahwa strategi lumbung pangan mampu menjamin ketahanan pangan jangka panjang dalam mengoptimalkan potensi produk untuk ekspor, serta mengupayakan penghidupan yang berkelanjutan bagi petani dan nelayan,” sambung Gellywnn.

Dalam mendukung industrialisasi, KKP telah menargetkan produksi perikanan tahun ini sebesar 14.851.990 ton, yakni dari perikanan budidaya sebanyak 9.415.700 ton dan perikanan tangkap sebanyak 5.436.290 ton. Sebanyak empat komoditas perikanan budidaya telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan, yaitu udang, rumput laut, patin dan bandeng. Sedangkan perikanan tangkap juga menetapkan tiga komoditas unggulan, yaitu Tuna, Cakalang dan Tongkol (TCT). Peningkatan produksi ini sejalan dengan salah satu sasaran BIMP-EAGA, yakni menjadikan kawasan ini sebagai lumbung pangan ASEAN bahkan dunia.

Kerja sama yang dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri  (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. Pertemuan yang berlangsung di Balikapan, Kalimantan Timur ini merupakan pertemuan kesepuluh dan akan berlangsung selama tiga hari, yakni 14-16 Mei 2012.

Wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Wilayah – wilayah tersebut merupakan daerah sasaran bagi pengembangan ekonomi kelautan yang terangkum dalam konteks industrialisasi kelautan dan perikanan.

 

Jakarta, 14 Mei  2012
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

 ttd

Indra Sakti, SE. MM


Narasumber:

1. Dr. Gellwynn Jusuf, M.Sc
   Sekretaris Jenderal KKP (HP.0816768499)
2. Indra Sakti, SE, MM
   Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP.0818159705)