Website Resmi KKP

KP. Hiu 010 Menangkap Empat Kapal Illegal Fishing

2013-05-26 07:49:06

KP. Hiu 010 Menangkap Empat Kapal Illegal Fishing

Kapal Pengawas Perikanan milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KP. Hiu 010 yang di nahkodai Rusmin, S.ST.Pi menangkap empat kapal illegal fishing Asal Thailand ditangkap diperairan Laut Natuna dalam operasi rutin pada tanggal 28 April 2013 2013. Kapal-Kapal tersebut adalah yaitu Jam 05.00 WIB KM. BKM VIII (GT.107) Nahkoda Mr. Sombat Nimnoi asal Thailand dengan ABK 18 orang berkewarganegaraan Thailand pada Posisi 01º49’805’’ N - 108º14’825’’ E. Alat tangkap Pukat Ikan. Pada Jam 05.10 WIB KM. BKM VII (GT.106) Nahkoda Mr. Wichian Nimoi asal Thailand dengan ABK 16 orang berkewarganegaraan Thailand pada Posisi 01º49’975’’ N - 108º14’515’’ E. Alat tangkap Pukat Ikan.

Pada Jam 06.25 WIB KM. SUMIMAS 7 (GT. 107) Nahkoda Mr. Paiwan Tepin asal Thailand dengan ABK 16 orang berkewarganegaraan Thailand pada Posisi 01º56’388’’ N - 108º07’630’’ E. Alat tangkap Pukat Ikan. Dan Pada Jam 07.10 WIB KM. SUMIMAS 3 (GT. 107) Nahkoda Mr. Thanakron Jampathong asal Thailand dengan ABK 16 orang berkewarganegaraan Thailand pada Posisi 02º07’375’’ N - 108º08’290’’ E. Alat tangkap Pukat Ikan.

Kronologis penangkapan ketika KP. Hiu 010 sedang melakukan patroli rutin di perairan Laut Teritorial Natuna melihat 4 kapal yang yang sedang melakukan penangkapan ikan. ketika didekati keempat kapal satu persatu bisa ditangkap. Lebih lanjut diperiksa ternyata kapal tersebut melakukan Penangkapan Ikan tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Saat ini keempat kapal tersebut sudah diserahkan ke Penyidik PNS Perikanan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak untuk diproses lebih lanjut karena diduga melanggar pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sumber : Laporan Henrikhan KP. HIU 010
Penulis : Mukhtar, A.Pi, M.Si Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Peringatan Dini (EARLY WARNING) Gelombang Tinggi Tanggal 25 Mei - 27 Mei 2013

2013-05-26 07:37:07

Peringatan Dini (EARLY WARNING) Gelombang Tinggi Tanggal 25 Mei - 27 Mei 2013

KKP AKAN BANGUN 1000 SPDN

2013-05-25 10:37:40

No.059 PDSI/HM.310/V/2013

Siaran Pers

KKP AKAN BANGUN 1000 SPDN

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, sangat penting. Mengingat 60% biaya produksi adalah untuk membeli BBM. Terkait dengan penyediaan BBM bagi nelayan, di daerah-daerah tertentu kecukupan suplai BBM bersubsidi bagi nelayan belum sepenuhnya terpenuhi. Terutama pada saat musim ikan kebutuhan BBM akan melonjak drastis. Terkait dengan hal tersebut, Presiden telah memberikan arahan agar KKP bekerjasama dengan Kementerian ESDM dan PT. Pertamina dapat memfasilitasi pembangunan 1.000 Solar Packed Dealer untuk nelayan (SPDN) di sentra-sentra perikanan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-40 HNSI, di PPP Lempasing Lampung. Sabtu (25/05)

Sharif menjelaskan, saat ini KKP telah memfasiliatsi pembangunan 291 unit SPDN di seluruh Indonesia. Untuk tahun anggaran 2012–2013 yang lalu telah merampungkan pembangunan 48 unit SPDN guna meningkatkan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan. Jumlah ini masih relatif kecil jika dibanding luas laut Indonesia. Minimal Indonesia memiliki 808 unit SPDN sesuai dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tersebar di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air. “Jumlah SPDN memang harus terus ditambah. Pasalnya, tanpa ketersediaan SPDN, nelayan kecil terpaksa membeli solar dengan harga 30% lebih mahal, bahkan hingga 300% lebih mahal dari harga BBM bersubsidi,” tandasnya.

Menurut Sharif, melihat berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, pemerintah melalui KKP telah dan terus melakukan beragam upaya, baik yang bersifat reguler maupun terobosan. Berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan nelayan terus dilakukan. Diantaranya, program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan) serta Pengembangan diversifikasi usaha dan kemitraan. “Program lain seperti Fasilitasi peningkatan akses permodalan nelayan; agar dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan, fasilitasi asuransi nelayan serta penguatan kelembagaan usaha nelayan seperti KUB dan Koperasi Perikanan, juga telah dilaksanakan,” jelasnya.

KKP, tandas Sharif, juga telah melaksanakan bantuan kapal perikanan, sarana penangkapan ikan, dan sarana penanganan ikan di atas kapal, termasuk di dalamnya pengadaan Kapal INKA MINA dengan ukuran 30 GT. Khusus mengenai pengadaan Kapal INKA MINA, program ini merupakan implementasi dari kepedulian Presiden agar nelayan kita dapat meningkatkan daya saing dan skala usahanya serta mampu memanfaatkan sumber daya ikan hingga ZEEI, bahkan Laut Lepas. Pada gilirannya dengan bantuan kapal ini nelayan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Dalam perencanaan dan pembangunannya harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam operasionalisasi dan pemeliharaannya, harus dipastikan bahwa kapal INKA MINA ini dapat beroperasi dengan baik dan berkelanjutan. “Tentunya hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab nelayan penerima yang tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama) tetapi juga membutuhkan peran dari pihak terkait, termasuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dan juga HNSI.” katanya.

Mitra Strategis

Sharif menandaskan, keberadaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sebagai wadah nelayan Indonesia dapat turut serta memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan. HNSI dapat mendorong terciptanya transformasi, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya agar nelayan lebih maju, mandiri dan mampu mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. HNSI dapat memfasilitasi penguatan peran nelayan untuk berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan. “Posisi ini menempatkan peran kelembagaan HNSI sebagai mitra strategis pemerintah,” tegasnya.

Menurut Sharif, peran HNSI ke depan akan semakin penting, terutama dalam memfasilitasi dan memperkuat pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kemandirian. Disamping itu, HNSI harus dapat memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan organisasi di bidang perikanan yang lain untuk memajukan sektor perikanan. Organisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi nelayan dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan oleh HNSI, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang berkontribusi. “Mempertahankan eksistensi organisasi hingga bisa memasuki usia yang ke-40, tentu saja bukanlah perkara mudah, terlebih bagi organisasi yang berbasis profesi. Sangat sedikit organisasi profesi yang mampu bertahan lama dan memberikan banyak kontribusi seperti HNSI. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat bagi saudara-saudara semua,” tegasnya.

HUT HNSI yang ke-40 ini mengusung tema “Nelayan Peduli Lingkungan”, menurut Sharif, sangat relevan dengan pandangan dan kebutuhan saat ini. Inisiatif HNSI untuk mengangkat isu lingkungan sangat sejalan dengan kebijakan yangdicanangkan KKP melalui industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru (blue economy) sebagai solusi strategis untuk penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. KKP memberikan apresiasi dan sangat mendukung berbagai upaya pengembangan inovasi teknologi di bidang kelautan dan perikanan, baik yang dikembangkan oleh organisasi, perguruan tinggi, dunia usaha maupun oleh masyarakat. Berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah dan produktivitas usaha perikanan. “Terlebih lagi saya mendapatkan informasi bahwa dalam acara ini, HNSI akan meluncurkan Pilot Project Blue Energy HNSI” berupa mesin elektrik untuk kapal nelayan. Mari kita berikan aplaus sebagai apresiasi atas inisiatif HNSI dalam merintis pilot project ini,” ujarnya.

Peran Penting Nelayan

Sharif menegaskan, sebagai pelaku utama di sub sektor perikanan tangkap, nelayan mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Diantaranya, menyediakan bahan pangan bergizi bagi masyarakat, menyediakan bahan baku untuk kegiatan usaha di sektor hilir serta turut serta dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan bangsa di laut. Sebagaimana halnya petani, keberadaan nelayan sering menjadi perhatian nasional, baik oleh pemerintah, kalangan legislatif, media massa, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Ini artinya nelayan mendapat posisi yang sangat penting dalam pembangunan di tanah air. “Oleh karena itu, keberadaan nelayan demikian penting dan akan selalu mewarnai dinamika pembangunan perikanan,” tandasnya.

Sharif mengakui, persoalan perikanan, khususnya yang terkait dengan nelayan begitu kompleks. Banyak sekali masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, seperti belum kuatnya akses nelayan terhadap sumber-sumber pembiayaan, teknologi dan pasar. Di sisi lain, terlihat masih terdapat sistem budaya yang menghambat nelayan untuk maju, misalnya adat istiadat yang kurang terbuka terhadap hal-hal baru, tata kelola keuangan yang belum kondusif dan lain-lain. “Ditambah lagi dengan risiko kerja yang tinggi di laut, ketergantungan dengan faktor alam, ketergantungan terhadap BBM sebagai komponen utama usaha, serta sering terjadinya konflik antar kelompok nelayan yang mengakibatkan rentannya profesi nelayan oleh tekanan eksternal,” jelasnya.

Sharif menambahkan, tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan semakin banyak. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi nelayan dan masyarakat agar pengembangan sektor kelautan dan perikanan dapat terus mengalami kemajuan dan lebih berdaya saing. “Khusus untuk para nelayan yang saya banggakan, saya harapkan konflik antar kelompok dapat dihindari, karena hal tersebut akan kontraproduktif dan akan merugikan pihak nelayan sendiri. Oleh karena itu kepada HNSI saya berharap agar dapat berperan aktif untuk memfasilitasi dan menjalankan fungsi intermediasi agar potensi-potensi konflik yang ada di masyarakat nelayan dapat diredam dan dicarikan solusinya,” tandasnya.

Jakarta, 25 Mei 2013

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Indra Sakti, SE, MM

Narasumber:

1. DR. Gellwynn Jusuf, M.Sc

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

2. Indra Sakti, SE, MM

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Pusat Data Statistik dan Informasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari I lantai 3A

JL. Medan Merdeka Timur No.16

Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3519070 ext. 7440

Fax. (021) 3519133

Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan Tanggal 24 - 26 Mei 2013

2013-05-24 10:21:17

Informasi Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan Tanggal 24 - 26 Mei 2013 dapat di Unduh Pada Lampiran Berikut ini:

1. Peta Prakiraan Nasional

2. Peta Prakiraan Daerah Bali, Jawa dan Nusa Tenggara

3. Peta Prakiraan Daerah Kalimantan

4. Peta Prakiraan Daerah Sumatera

5. Peta Prakiraan Daerah Sulawesi

Indonesia Harus Bisa Cetak Satu Juta Insinyur

2013-05-24 09:04:29

Indonesia Harus Bisa Cetak Satu Juta Insinyur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia harus bisa mencetak satu juta insinyur per tahun untuk bisa bersaing dengan Singapura, kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar.

"Kalau Indonesia mau sama dengan Singapura, per tahunnya kita harus bisa menciptakan satu juta insinyur," kata Bobby dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/5).

Menurut dia, saat ini Indonesia membutuhkan insinyur untuk mengelola sumber daya alam (SDA). Dia menambahkan insinyur di bidang pertanian dan perikanan adalah yang paling dibutuhkan. "Indonesia kaya sumber daya alam tapi orang-orang yang mengelolanya masih minim," katanya.

Pihaknya berencana akan menjalin kerja sama dengan beberapa universitas untuk membuat proyek-proyek yang bisa menyerap para lulusan insinyur sehingga mereka bisa bekerja sesuai latar belakang bidang pendidikannya.

Hal tersebut penting, menurut dia, karena banyaknya lulusan universitas yang memilih bidang pekerjaan lain. "Dari segi lapangan pekerjaan, mereka masih kurang tertarik menekuni jalur yang sesuai dengan background pendidikannya," katanya.

Sumber: REPUBLIKA ONLINE.COM Tanggal 23 Mei 2013 Hal.1

Indonesia Harus Jadi Pemain Utama Sektor Perikanan di ASEAN

2013-05-24 08:57:44

Indonesia Harus Jadi Pemain Utama Sektor Perikanan di ASEAN

Peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan secara maksimal.

JAKARTA, Jaringnnews.com - Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) yang segera diimplementasikan pada 2015 untuk sektor non bank harus dijadikan peluang untuk memanfaatkan peluang pasar Asean yang besar tersebut, khususnya di sektor perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo menjelaskan untuk menyongsong MEA pada 2015, Indonesia harus segera menyusun langkah strategi dan implementasi kegiatan hulu–hilir sektor kelautan dan perikanan.

“Potensi ini harus menjadi aset agar Indonesia menjadi pemain besar di Asean,” tegas Sharif di Jakarta.

Bagi Indonesia, jelas Sharif, peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan secara maksimal, mengingat jumlah populasi, luas dan letak geografi dan nilai PDB terbesar ASEAN.

Sumber: JARINGNEWS.COM Tanggal 23 Mei 2013 Hal.1

Kualitas Jadi Penentu Ekspor Ikan

2013-05-24 08:54:39

Kualitas Jadi Penentu Ekspor Ikan

Jakarta - Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan tidak semata terbatas pada volume produksi namun juga kualitas ekspor. Untuk itu sistem jaminan mutu dan keamanan (kualitas) hasil perikanan serta pengendalian penyakit ikan menjadi tahap yang sangat menentukan bagi realisasi nilai ekspor produk perikanan. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja, seperti dilansir dalam rilis resmi KKP yang dikutip Neraca, Rabu.

Menurut Sjarief, untuk pengendalian hama penyakit ikan dan karantina, KKP melalui Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) telah menyusun program dengan menerapkan in-line inspection dan standarisasi serta sertifikasi instalasi karantina di 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Penerapan Good Quarantine System ini mampu menjamin media pembawa bebas dari tingkat kemampuan mendiagnosa Hama dan Penyakit Ikan (HPI) serta Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau Pre Quarantine, In Quarantine dan Post Quarantine.

“Salah satunya adalah Tindakan Karantina Ikan secara teritegrasi berbasis In Line Inspection (ILI) yang dilakukan melalui penerapan standar kesehatan ikan mulai dari negara atau area asal, tindakan karantina ikan di tempat pemasukan/pengeluaran dan penerapan prinsip biosecurity dalam pengelolaan media pembawa, serta pemantauan HPIK/HPI tertentu secara periodik di tempat tujuan,” jelasnya.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia khususnya perdagangan bebas dan arus informasi global, BKIPM dituntut mampu melakukan tindakan karantina ikan khususnya dalam hal kecepatan, ketepatan, efisiensi dan ketelusuran. Tindakan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan menyangkut kegiatan lalu lintas produk-produk perikanan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

“Dalam hal ini, karantina ikan sebagai fasilitator dan regulator mengemban tugas memberikan arahan dan bimbingan dalam bentuk sosialisasi maupun bimbingan teknis untuk mendorong implementasi pelaksanaan In Line Inspection kepada mitra kerja di lingkup wilayah kerjanya masing-masing,” jelas Sjarief.

Sjarief menandaskan, KKP sangat mengapresiasi dan membuka diri terhadap pemerintah daerah yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keberlangsungan dan perlindungan lingkungan. Seperti kita ketahui bersama, dalam Plenary Session United National Conference on Sustainable Development pada bulan Juni 2012 di Rio de Janeiro, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan komitmen Indonesia melalui blue economy dengan memaksimalkan environmental services dan nilai ekonomi yang berkelanjutan. “Blue economy adalah tentang kepastian, bahwa ekosistem mampu menjaga proses evolusi pemanfaatan sumberdaya dari alam berupa kreativitas, adaptasi, dan kelimpahan,” jelasnya.

Sumber: NERACA.CO.ID Tanggal 23 Mei 2013 Hal.1

Rugikan Nelayan, Kenaikan Harga BBM Harus Dibatalkan

2013-05-24 08:52:33

Rugikan Nelayan, Kenaikan Harga BBM Harus Dibatalkan

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah didesak untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, sebelum membenahi fungsi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Selain itu, pemerintah juga didesak untuk menjamin akses dan ketersediaan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional.

"Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi per Juni 2013 harus dibatalkan. Sebab, kenaikan harga BBM bersubsidi tanpa disertai perbaikan kinerja pemerintah untuk menjamin kemudahan akses dan ketersediaan alokasi, dipastikan menyulitkan nelayan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim dalam siaran persnya, Kamis (23/5).

Dia menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi itu tentu akan membuat nelayan sebagai pihak yang sangat terbebani. Menurutnya, sepanjang tahun 2010-2013 anggaran subsidi BBM jenis tertentu terus meningkat sebesar 182 persen. Meskipun anggaran BBM bersubsidi meningkat, namun nelayan tradisional tidak mendapatkan haknya.

"Padahal untuk turun ke laut, nelayan harus menyiapkan sedikitnya 60-70 persen dari total ongkos produksinya. Hal ini berimbas pada sulitnya keluarga nelayan untuk hidup sejahtera. Karena di saat harga BBM naik dan harga sembako juga meningkat drastis," ujarnya.

Dia menambahkan, KIARA mendapati fakta bahwa kesulitan akses dan kesinambungan pasokan BBM bersubsidi di 237 unit SPBN di Indonesia pada 2011, menjadikan nelayan tradisional sebagai masyarakat yang paling dirugikan. Terlebih, kenaikan harga solar di tahun 2012 melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, terbukti kian membebani.

"Belum lagi, penyimpangan pemakaian BBM bersubsidi juga marak terjadi di SPBN. Misalnya di Kota Tarakan, Kalimantan Timur dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah juga harus menindak tegas pelaku penyimpangan BBM bersubsidi," tegasnya.

Sumber: SUARAMERDEKA.COM Tanggal 23 Mei 2013 Hal.1

Kesadaran Nelayan Bangka buat SIB Masih Rendah

2013-05-24 08:48:46

Kesadaran Nelayan Bangka buat SIB Masih Rendah

Pejabat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Asep Pardiansyah menilai kesadaran nelayan setempat masih rendah dalam pembuatan dokumen Surat Izin Berlayar (SIB). "Terhitung sejak awal Januari sampai akhir April 2013 baru sebanyak 105 nelayan yang membuat SIB, sedangkan jumlah nelayan dengan semua jenis alat tangkap mencapai 995 nelayan," katanya di Sungailiat, Kamis.

Padahal, menurut dia, kelengkapan dokumen SIB bagi nelayan sangat penting karena selain untuk melengkapi indentitas kegiatan penangkapan di laut juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. "Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 nelayan atau kapal perikanan tangkap yang tidak dilengkapi dokumen SIB dapat dikenai sanksi denda sebesar Rp200 juta," jelasnya.

Menurut dia, rendahnya kesadaran nelayan dalam pembuatan kelengkapan SIB karena lebih dipengaruhi kurangnya pengawasan dari lembaga pengawas seperti Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) maupun dari Polisi Air setempat. "Pihak kami hanya mempunyai hak mengeluarkan dokumen tersebut tapi tidak mempunyai kewenangan melakukan pengawasan ataupun pemberian sanksi," ujarnya.

Asep mengakui pihaknya sudah berusaha memberikan pembinaan atau pengarahan kepada nelayan untuk membuat SIB, namun hasilnya juga belum maksimal. "SIB dibuat oleh nelayan setiap kali mau berangkat ke laut disesuaikan dengan kapasitas kapal nelayan," katanya.

SIB dapat digunakan oleh nelayan sebagai syarat untuk mengajukan dana bantuan ke pemerintah jika nelayan yang bersangkutan mengalami musibah saat melakukan penangkapan di laut. "Saya berharap ke depannya pembuatan SIB oleh nelayan semakin meningkat demi kepentingan bersama dan pihak lembaga pengawas juga lebih ketat melakukan pengawasan," katanya.

Sumber: CIPUTRANEWS.COM Tanggal 23 Mei 2013 Hal.1

Rumput Laut Tumpuan Ekonomi Masyarakat Pesisir Nunukan

2013-05-24 08:44:47

Rumput Laut Tumpuan Ekonomi Masyarakat Pesisir Nunukan

Awal mula keberadaan rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menurut kisah, pertama kali dibawa oleh seseorang dari Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk mencoba mengembangkannya. "Sebenarnya, pertama kali ada rumput laut di Nunukan ini, bibitnya dibawa oleh seseorang dari Sulawesi (Selatan)," ujar seorang nelayan rumput laut di Sedadap, Kabupaten Nunukan.

Ternyata niat hanya mencoba, dapat berkembang pesat dan diminati banyak warga pesisir yang sebelumnya menggeluti nelayan tangkap ikan. Setelah dianggap hasilnya lebih menjanjikan peningkatan perekonomian keluarganya maka profesinya sebagai nelayan secara perlahan ditinggalkan. Memang diakui oleh sejumlah warga yang telah fokus melakoni budidaya rumput laut ini hasil cukup lumayan menambahkan pundi-pundi keuangan keluarganya dengan hanya tiga bulan sudah dapat di panen. Walaupun awalnya harus menguras koceknya memodali pengadaan tali, pembuatan pondasi di laut lepas dan ongkos kerja mengikatkan bibit.

Dari sekian banyak nelayan rumput laut yang berhasil ditemui, modal awal yang mesti dikeluarkan adalah berkisar minimal Rp10 juta rupiah dengan jumlah bentangan sebanyak 100 utas tali. dari jumlah bentangan itu, jika mekanisme pembudidayaan yang dilakukan tepat mereka memperkirakan mampu menghasilkan satu ton kering atau 10 kilogram per bentang tali.

Berkat ketekunannya itulah, maka produksi rumput laut semakin berkembang dan pembudidaya semakin meluas sehingga mulai banyak pengusaha lokal meliriknya untuk menjadi pengumpul. Secara perlahan pula, pengusaha lainnya yang menjadi eksportir atau pengolah mulai bermunculan ditambah lagi pihak perbankan pun mulai memberikan bantuan modalnya kepada sejumlah nelayan rumput laut.

Pada intinya, masyarakat pesisir di Kabupaten Nunukan telah mengfokuskan untuk menjadi pembudidaya sampai saat ini dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan seperti penjemuran karena terbukti hasilnya mampu mengangkat perekonomiannya. Seperti yang diungkapkan Supardi, salah seorang pembudidaya rumput laut di Kampung Nelayan Kelurahan Mansapa selama melakoni rumput laut tersebut kondisi perekonomiannya mengalami perubahan dibandingkan menjadi nelayan tangkap selama itu.

Walaupun diakuinya, harga penjualannya fluktuatif yang disebabkan permainan para tengkulak. Tetapi hal itu tidak disesalinya karena hanya melalui tengkulaklah produksi rumput lautnya dapat terjual. Ia mengatakan, pada saat kondisi harga jatuh hingga mencapai Rp6.000 per kilogram sangat mempengaruhi semangat nelayan rumput laut untuk terus berproduksi menjadi "jatuh" yang pada akhirnya banyak diantara mereka berhenti dan kembali menjadi nelayan tangkap.

Namun setelah harga mulai beranjak naik dan saat ini pada kisaran Rp10.000 per kilogram, banyak nelayan kembali menjadi pembudidaya rumput laut sambil tetap melakoni sebagai nelayan tangkap. Seperti yang diungkapkan Ambo Upe, nelayan rumput laut lainnya di Kampung Nelayan Kelurahan Mansapa, Senin (21/5) lalu. Ia membandingkan produksi rumput laut di kampung halamannya di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dalam satu bentangan tali hanya mendapatkan dua kilogram saja.

Sedangkan selama menjadi pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan diakuinya diperoleh produksi 10 kilogram per bentangan tali. "Kalau di kampung saya di Pangkep, hanya dua kilogram kering setiap bentangan tali. Sedangkan disini bisa mencapai 10 kilogram per bentang," ujarnya. Oleh karena itu, dia berpendapat menjadi pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan jauh lebih menjanjikan dibandingkan di kampung halamannya.

Keterlibatan Pemerintah

Tidak mengherankan apabila sebagian besar masyarakat pesisir di daerah itu sangat berminat menjadi pembudidaya rumput laut apalagi keterlibatan pemerintah daerah saat ini untuk mencari investor atau pembeli. Sesuai data di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, jumlah produksi rumput laut mencapai 800 ton setiap bulan.

Semakin berkembangnya hasil produksi itulah, maka pemerintah daerah terus mencari jalan untuk dapat mengakomodasi seluruh produksi rumput laut di daerahnya dan mengstabilkan harga dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pengusaha berskala besar. Seperti yang pernah disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, Suprianto bahwa telah melakukan kerjasama dengan dua perusahaan besar (eksportir) di Jakarta yang selama ini menjadi mitra nelayan rumput laut di daerahnya.

Selain itu, peran serta pengusaha lokal tetap berjalan yang sebagian besar dikirim ke Makassar Sulawesi Selatan dan Surabaya Jawa Timur. Perhatian lain pemerintah daerah untuk pengembangan produksi rumput laut di Kabupaten Nunukan adalah dengan mengalokasikan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sambil melakukan negosiasi dengan lembaga keuangan seperti perbankan untuk bantuan modal, katanya.

Melalui langkah tersebut ternyata sangat berdampak positif terhadap peningkatan produksi dan secara tidak langsung pula dapat mengangkat pendapatan nelayan pembudidaya itu sendiri. Kawasan budidaya rumput laut di wilayah itu terfokus pada lokasi tertentu yakni masyarakat nelayan Mamolo Kelurahan Tanjung Harapan, Kampung Nelayan Kelurahan Mansapa, Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan, kawasan Pelabuhan Tunon Taka Kelurahan Nunukan Timur dan Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat.

Dari sejumlah informasi tentang hasil penelitian, produksi rumput laut di daerah itu kualitasnya sangat baik bahkan terbaik di Pulau Kalimantan. Untuk lebih meningkatkan produksi, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengirim sejumlah nelayan rumput laut untuk "berguru" di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan mempelajari tata cara dan teknik budidaya yang benar karena didaerah itu telah memiliki fasilitas yang lengkap seperti laboratorium penelitian, kata Suaedi, salah satu staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.

Langkah ini, kata Suaedi tak lain untuk lebih meningkatkan produksi rumput laut di daerahnya agar investor semakin tertarik menanamkan modalnya. Kemudian Bupati Nunukan, Drs Basri pernah menyatakan bahwa sekaitan dengan semakin besarnya jumlah produksi dan kualitas rumput laut di daerahnya, terdapat pengusaha asing bersedia membangun pabrik pengolahan di Kelurahan Mansapa tak jauh dari Kampung Nelayan.

Pabrik pengolahan yang akan dibangun tersebut, mampu menampung hingga puluhan ton setiap hari. Menurut dia, apabila investor itu telah membangun pabrik pengolahan secara pasti harga akan semakin meningkat lagi karena tidak membutuhkan lagi biaya angkut. Mengenai ketertarikan investor itu, Basri mengatakan telah menyurvei beberapa lokasi budidaya rumput laut termasuk lokasi pembangunan pabrik nantinya.

"Mudah-mudahan rencana itu jadi, sehingga stabilitas harga rumput laut lebih menguntungkan pembudidaya. Tentunya tingkat perekonomian akan semakin membaik bagi masyarakat pesisir," ujarnya.

Sumber: ANTARANEWS.COM Tanggal 23 Mei 2013 Hal.1

9 Kapal Illegal Fishing di Tangkap Kapal Pengawas KKP

2013-05-24 08:09:10

9 Kapal Illegal Fishing di Tangkap Kapal Pengawas KKP

Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dua bulan terakhir ini yaitu bulan April – Mei 2013 berhasil menangkap 9 kapal illegal fishing asing. Kesembilan kapal ini secara illegal telah masuk wilayah perairan Indonesia dan melakukan pencurian ikan.

Kapal-kapal tersebut ditangkap oleh KP Hiu Macan 003 pada tanggal 24 April 2013 menangkap 1 kapal ikan asing asal Philipina dengan kode lambung FB TOT-3 diperairan Laut Maluku, kapal tersebut dibawa ke Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. KP. Hiu 010 pada tanggal 28 April 2013 menangkap 4 kapal ikan yaitu KM. BKM VIII (GT.107), KM. BKM VII (GT.106), KM. SUMIMAS 7 (GT. 107) dan KM. SUMIMAS 3 (GT.107) di Perairan Natuna, kapal tersebut dibawa ke Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak.

KP Hiu 009 pada tanggal 11 Mei 2013, menangkap 2 kapal ikan Vietnam dengan kode lambung KG 94023 TS (100 GT) dan KG 90616 TS (80 GT) dan diadhoc ke Satuan Kerja Pengawasan SDKP Batam. KP Hiu Macan 001 pada tanggal 12 Mei 2013 menangkap 1 kapal ikan Vietnam dengan kode lambung BTH 98655 TS (16 GT) dan diadhoc ke Satuan Kerja Pengawasan SDKP Natuna. KP Hiu 003 pada tanggal 16 Mei 2013 menangkap 1 kapal ikan berbendera Malaysia dengan kode lambung PKFA 7787 (50 GT) di perairan Selat Malaka. Kemudian kapal tersebut dibawa ke Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo menegaskan, praktek IUU Fishing sangat merugikan Indonesia. Masuknya kapal-kapal penangkap ikan asing secara illegal sangat merugikan nelayan, bahkan mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Illegal fishing dan destructive fishing harus dipandang sebagai extraordinary crime karena secara nyata telah menyebabkan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan. Praktek tersebut menyebabkan kerugian sangat besar dibidang sosial dan ekonomi masyarakat. “Saya memberi apresiasi atas kinerja aparat pengawas di lapangan yang kembali berhasil menangkap kapal illegal fishing tersebut.

Bapak Menteri menjelaskan dalam Siaran Pers, keberhasilan operasi yang dilakukan KKP ini merupakan bukti bahwa kegiatan pencurian ikan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia memang masih cukup sering terjadi. Bahkan selama tahun 2012 lalu, KKP melakukan pemeriksaan sebanyak 4.326 kapal perikanan. Dari jumlah tersebut, kapal yang ditangkap sejumlah 112 kapal perikanan diduga melakukan tindak pelanggaran, 70 merupakan kapal ikan asing dan 42 kapal ikan Indonesia. ”Bahkan selama 8 tahun terakhir, KKP telah berhasil memeriksa 20.064 kapal perikanan. Dari jumlah itu, yang telah ditindaklanjuti ke proses hukum mencapai 714 kapal. Sementara kapal perikanan asal Indonesia yang diduga melakukan IUU fishing sebesar 563 kapal,” jelasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengawasan SDKP Syahrin Abdurrahman, SE menjelaskan pada saat meninjau satu kapal ikan berbendera Malaysia dengan kode lambung PKFA 7787 yang ditangkap KP Hiu 003 di perairan Selat Malaka tanggal 18 Mei 2013 di Belawan Medan. Tertangkapnya 9 kapal ikan asing ini merupakan keberhasilan Ditjen PSDKP pada operasi rutin. untuk itu diharapakan diproses hukum lebih lanjut. Selain itu kepada seluruh Nahkoda kapal agar tetap semangat mengejar pelaku illegal fishing sehingga pencurian ikan yang dilakukan oleh mereka dapat ditekan.

Penulis : Mukhtar, A.Pi, M.Si Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Peringatan Dini (EARLY WARNING) Gelombang Tinggi Tanggal 23 Mei - 25 Mei 2013

2013-05-23 15:54:28

Peringatan Dini (EARLY WARNING) Gelombang Tinggi Tanggal 23 Mei - 25 Mei 2013

Kementerian Kelautan dan Perikanan Bidik Pasar Timur Tengah dan Afrika Sebagai Tujuan Ekspor Perikanan

2013-05-23 08:54:37

Kementerian Kelautan dan Perikanan Bidik Pasar Timur Tengah dan Afrika Sebagai Tujuan Ekspor Perikanan

Surabaya - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini menargetkan nilai ekspor perikanan sebesar 5 miliar dolar AS. Maka dari itu KKP tetap konsisten membangun jaringan dan dukungan dari pelaku usaha, pemerintah daerah, asosiasi, komisi hasil perikanan dan unit pengolahan ikan.

Menteri KKP Sharif C. Sutardjo mengatakan, strategi pemasaran dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan ekspor hasil perikanan ke pasar utama.

Dijelaskan, selama 2012 Indonesia sudah mengekspor hasil perikanan ke. Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa sebesar 63,19 persen. Negara prospektif lainnya yaitu Asia Tenggara dan Asia Timur yang nilainya ekspornya mencapai 25,93 persen, sedangkan negara di Timur Tengah dan Afrika nilainya ekspornya masih kecil yaitu 5,49 persen.

"Kita masih mengekspor sekitar 4 miliar dolar AS, sedangkan Thailand sebesar 10 miliar dolar AS. Tahun ini kita harus mengembangkan ekspor ke Timur Tengah dan Afrika. Kami yakin dengan saling bersinergi semua stakeholder, dapat mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan untuk pencapaian target ekspor sebesar 5 miliar dolar AS," katanya, saat membuka acara konsultasi nasional penguatan sinergitas hulu hilir untuk meningkatkan industrialisasi kelautan dan perikanan, konsumsi dan ekspor, di Meritus Hotel Surabaya, Jawa Timur (21/5).

Untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor, Cicip juga mengharapkan supaya KKP mampu meningkatkan produksi perikanan. Diakuinya, dalam peningkatan produksi ikan masih banyak tantangan dan kendala seperti permodalan, listrik, logistik. "Kendala memang tetap ada, namun kita harus tetap maju untuk mewujudkan visi misi KKP," ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan pengembangan industri pengolahan dalam negeri, KKP akan terus meningkatkan ekspor dengan tetap memberlakukan pengendalian impor.

"Kebijakan ini dilakukan untuk penguatan kapasitas industri dalam negeri dan bernilai tambah sekaligus upaya penanggulangan kemiskinan," jelasnya.

Sumber: SINDO RADIO.COM Tanggal 22 Mei 2013 Hal.1

Komisi Perikanan Dunia Bahas Nasib Nelayan

2013-05-23 08:47:02

Komisi Perikanan Dunia Bahas Nasib Nelayan

JAKARTA - Usulan Indonesia terkait perlindungan terhadap nelayan perikanan tangkap dan petambak skala kecil, meraih dukungan internasional dalam Pertemuan Konsultasi Teknis Internasional terkait Petunjuk Perlindungan Usaha Perikanan Skala Kecil, di Roma.

Hal itu dikemukakan perwakilan delegasi RI, Riza Damanik, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (21/5). Pertemuan konsultasi teknis yang berlangsung 20-24 Mei 2013, dihadiri sekitar 70 negara anggota organisasi pangan dunia (FAO) dan 35 organisasi nelayan dan lembaga swadaya masyarakat dari berbagai negara.

"Usulan Indonesia terkait perlindungan nelayan dan petambak kecil, mendapat dukungan dari hampir seluruh negara anggota FAO grup. Usulan ini akan dimasukkan dalam rekomendasi untuk dibahas dalam rapat COFI (Komisi Perikanan) pada sidang bulan Juni 2014," ujar Riza, yang juga Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ).

Selain usulan tersebut, ujar Riza, Indonesia juga berhasil memasukkan institusi adat dan institusi tradisional sebagai lembaga yang diakui internasional.

Ia menambahkan, ada enam isu utama yang digulirkan pemerintah Indonesia dalam pertemuan itu, yakni perlindungan nelayan dengan ekonomi subsisten. Kedua, menjamin terpenuhinya hak atas pangan perikanan. Dengan demikian, perikanan nasional diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Ketiga, perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Keempat, pemberdayaan perempuan nelayan. Kelima, peningkatan kapasitas terhadap nelayan dan pekerja perikanan.

Selain itu, kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam memaksimalkan perlindungan nelayan, termasuk mendorong pembentukan koperasi nelayan sebagai institusi ekonomi kerakyatan.

Menurut Riza, disetujuinya instrumen tersebut penting ditengah lambatnya kinerja pemerintah Indonesia dalam melindungi nelayan tradisional. kcm

Sumber: SURABAYAPOST.COM Tanggal 22 Mei 2013 Hal.1

Potensi Ikan Bisa Dideteksi Lewat Internet

2013-05-23 08:44:19

Potensi Ikan Bisa Dideteksi Lewat Internet

Jakarta – Indonesia yang kaya akan sumber baharinya masih belum tergarap maksimal oleh nelayan-nelayan Indonesia. Bahkan, jika melihat keadaan nelayan Indonesia, bisa dikatakan kurang sejahtera lantaran hasil tangkapan belum maksimal. Namun begitu, PT Sisfo Indonesia berencana mengeluarkan suatu sistem yang memudahkan para nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut.

Direktur Utama PT Sisfo Indonesia Nirwan Harahap menjelaskan bahwa pihaknya segera akan membuat suatu sistem yang memudahkan nelayan mendapatkan informasi mengenai ikan di dasar laut. “Nantinya kita akan siapkan sistem seperti Fish Forecasting System atau informasi yang berbasiskan ikan. Jadinya nelayan bisa mendapatkan ikan jauh lebih banyak,” ucapnya saat ditemui usai peluncuran situs RepublikInter.net di kantornya, Jakarta, Senin (20/5).

Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut akan bisa diakses lewat situs RepublikInter.net. Menurut dia, potensi ikan di laut Indonesia cukup banyak akan tetapi nelayan kurang bisa memaksimalkan karena teknologi yang cukup mahal. “Jika lewat RepublikInter.net hanya bermodal jaringan internet lalu bisa diakses walaupun di tengah laut,” ucapnya.

Guna mendukung aplikasi tersebut, Nirwan mengaku akan menambahkan beberapa tower. “Dalam satu tahun ke depan, kita berencana akan membangun 50 tower untuk mendukung aplikasi ini,” katanya. Ia mengaku untuk menambah 50 tower tidak diperlukan dana cukup banyak pasalnya tower yang digunakan tidak seperti tower aliran listrik tegangan tinggi.

Tidak hanya bisa mendeteksi keberadaan ikan dilaut, lanjut Nirwan, RepublikInter.net juga mampu mendeteksi keberadaan kapal dan pesawat yang sedang beroperasi baik di laut ataupun di udara. “Sekarang sudah hampir seluruh perusahaan minyak telah menggunakan jasa kami. Tidak lebih dari 1.000 kapal dengan 80 sumur minyak yang bisa terdeteksi di republikinter.net,” katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto menjelaskan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan sumber daya laut secara maksimal. Tantangan pembangunan di sektor kelautan tidak hanya datang di pemerintahan, tetapi juga dihadapi dunia usaha. Dia menjelaskan, nilai potensi yang hilang mencapai Rp20 triliun per tahun. “Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi yang ada. Jangan biarkan nilai potensi yang mencapai Rp10-20 triiun itu hilang begitu saja,” ujar Yugi.

Menurutnya, jika Indonesia serius menggarap sektor perikanan dan kelautan, diperkirakan negara kepulauan ini bisa menjadi produsen nomor satu di dunia. China yang memiliki luas perairan lebih kecil dari Indonesia sekarang sudah menjadi produsen terbesar di dunia. Sementara Indonesia hanya mampu berada di posisi ketujuh dunia.

Dilihat dari sisi business dan ekonomi, lanjut Yugi, kontribusi industri perikanan Indonesia juga masih kecil. Pada 2011, ekspor ikan Indonesia hanya mencapai US$3,34 miliar dengan luas perairan 5,88 juta kilo meter per segi. “Angka ekspor pada 2012 diperkirakan naik menjadi sekitar US$5 miliar dengan produksi 12 juta ton,” jelasnya.

Lembaga studi ternama McKinsey Global Institute, dalam laporannya The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia\'s Potential menyebutkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama yang akan menghantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya pada 2030. Di mana pada tahun itu, ekonomi Indonesia akan menempati posisi ke-7 Ekonomi Dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris.

Portal Terlengkap

Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT Sisfo Indonesia Zen Rosdy Nur menjelaskan bahwa ada beberapa konten yang ditawarkan oleh RepublikInter.net yaitu News on the map, Live Events, Weather Information, Assets Information and Monitoring, Multi Maps dan Leadership Simulation. “Kedepannya kami akan menciptakan lagi konten-konten yang menarik dan mendidik bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Zen pun berharap agar dengan dibentukanya RepublikInter.net agar masyarakat pengguna dapat menghayati betapa besar dan luasnya tanah air Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua serta dapat membandingkannya dengan negara lain. Hal ini, lanjut dia, karena republikinter.net menyajikan berita informasi dengan basis peta.

“Tujuan sederhananya adalah kami ingin memberikan kemudahan dalam pencarian informasi tentang situasi terkini dari lokasi yang diinginkan serta mengetahui posisi dan sumber berita atau objek yang dicari. Selain berisikan situs berita, kata dia, informasi dan modul yang ada di republikinter.net akan menjadi sarana pembelajaran bagi para pembacanya sesuai dengan kebutuhan,” tutupnya.

Sumber: NERACA.CO.ID Tanggal 22 Mei 2013 Hal.1

Polair Tangkap Tiga Kapal Pukat Harimau di Perairan Riau

2013-05-23 08:41:48

Polair Tangkap Tiga Kapal Pukat Harimau di Perairan Riau

Metrotvnews.com, Dumai: Kapal Patroli Antareja Polisi Air Mabes Polri menangkap tiga kapal pukat harimau milik nelayan asal Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, di wilayah perairan Pulau Jemur, Kabupaten Rohil, Riau, tanpa dilengkapi dokumen yang resmi.

Ketiga kapal beserta para tersangka dan lima ton ikan yang sudah berhasil ditangkap langsung dibawa ke Dumai, Riau, Rabu (22/5), untuk diperiksa intensif. Para nelayan telah melanggar Pasal 9 Ayat 1 UU Perikanan Nomor 45/2009 tentang Perubahan UU Nomor 31/2004 tentang Perikanan dengan ancaman tiga tahun penjara.

Untuk mengantisipasi aksi penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hariamu oleh para nelayan serta menghindari semakin maraknya aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan asing dari Malaysia, Thailand, dan Singapura, Polair berjanji akan terus melakukan pengawasan rutin yang lebih ketat. (Bambang Sampurno)

Sumber: METROTVNEWS.COM Tanggal 22 Mei 2013 Hal.1

Hiu Paus Ditemukan di Perairan Laut Kalimantan Barat

2013-05-23 08:37:38

Hiu Paus Ditemukan di Perairan Laut Kalimantan Barat

Pontianak, Seruu.com - Keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Barat bertambah seiring laporan penemuan hiu paus di perairan laut utara Kabupaten Pontianak yang terjaring pukat nelayan Sungai Pinyuh.

Menurut Dwi Suprapti, Koordinator Kelautan WWF Indonesia Program Kalbar, di Pontianak, Rabu, hal itu menunjukkan keragaman hayati baru di perairan laut Kalbar mengingat hiu paus (Rhincodon typus) sebelumnya tidak pernah teridentifikasi keberadaannya di wilayah tersebut.

"Berdasarkan Peta Habitat penyebaran hiu paus di Indonesia, dilaporkan keberadaannya di wilayah Perairan Sabang, Situbondo, Bali, Nusa tenggara, Alor, Flores, Sulawesi Utara dan Papua," kata dia.

Ia menambahkan, sejauh ini pemantauan dan penelitian terhadap hiu paus di Indonesia sudah mulai dilakukan oleh WWF bersama sejumlah pihak terkait sejak tahun 2010 hingga kini.

Diawali dengan survei berkala dengan melibatkan nelayan bagan di Wasior hingga pemasangan Pop-up Satellite Archival Tag (PSAT) untuk merekam dan memantau pergerakan hiu paus.

Kemudian, lanjut dia, pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) untuk mengidentifikasi hiu paus secara permanen, pengambilan foto identitas, melakukan studi keanekaragaman genetika hiu paus di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih, serta studi pengembangan kepariwisataan berbasis hiu paus.

Saat ini WWF sedang menyusun protokol monitoring hiu paus yang nantinya dapat digunakan dalam pengamatan di beberapa lokasi yang teridentifikasi adanya satwa karismatik ini.

"Meskipun hiu paus merupakan satwa laut purba yang jarang dijumpai, namun hiu paus belum dilindungi oleh hukum Indonesia," kata Dwi Suprapti.

Sejumlah negara seperti Australia, India, Honduras, Maladewa, Filipina, Taiwan dan kawasan Pantai Timur AS, sudah menjadikan hiu paus sebagai satwa yang perlu dilindungi.

Toni Ruchimat, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kampanye SOSharks, yang baru-baru ini diadakan oleh WWF Indonesia (10/5/2013) mengatakan bahwa regulasi perlindungan hiu paus sedang dalam proses penyusunan.

Hal itu dilakukan karena hiu paus merupakan hewan yang sudah masuk dalam kategori rentan di IUCN Redlist dan Appendix II CITES, dimana Indonesia meratifikasi ketentuan dari dua lembaga tersebut.

Sehingga mempunyai kewajiban untuk membuat regulasi nasionalnya, untuk tetap menjaga kelestariannya sebagai plasma nutfah Indonesia.

Sementara terkait dengan Hari Keanekaragaman Hayati (Hari Kehati) Sedunia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap 22 Mei, tujuannya untuk mendorong masyarakat dalam memahami dan menyadari hal-hal yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup baik daratan, lautan dan ekosistem akuatik lainnya serta interaksi diantara mereka dan antara mereka dengan lingkungannya. "Keanekaragaman hayati di perairan umumnya belum banyak terungkap, khususnya di Kalbar," kata Dwi Suprapti.[ant/ast]

Sumber: SERUU.COM Tanggal 22 Mei 2013 Hal.1

PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 97.10/KPA/PPK.5/PL.420/V/2013, SETJEN KKP

2013-05-23 08:27:55

PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor : 97.10/KPA/PPK.5/PL.420/V/2013

Pokja Pengadaan Bidang Konstruksi ULP, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	:	Renovasi Taman dan Halaman Gedung Mina Bahari I
Lingkup pekerjaan	:	Melaksanakan Renovasi Taman dan Halaman Gedung Mina Bahari I Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Lokasi pekerjaan	:	Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Nilai total HPS	:	Rp1.519.910.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Sumber pendanaan	:	APBN Tahun Anggaran 2013

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) dan memenuhi persyaratan:

a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk kualifikasi Non Kecil gred 2-4 dengan klasifikasi:

1). Bidang Arsitektur

2). Bidang Sipil

b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk pekerjaan konstruksi kualifikasi Kecil gred 2-4 dengan klasifikasi:

1). Bidang Arsitektur

2). Bidang Sipil

c. Memiliki pengalaman dan kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan yang dilelangkan;

d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

e. Terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui situs http://www.lpse.kkp.go.id.

3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada website http://www.lpse.kkp.go.id.

4. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 22 Mei 2013

Kelompok Kerja Pengadaan Bidang Konstruksi

Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 01/PPJP-04/PPNBr.PPK-13/V/2013, PPN Brondong

2013-05-22 14:01:03

PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor : 01/PPJP-04/PPNBr.PPK-13/V/2013

Panitia Pengadaan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong akan melaksanakan Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konstruksi secara elektronik sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	:	Pembangunan Lanjutan Jalan Komplek pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. TA. 2013
Lingkup pekerjaan	:	Pekerjaan Persiapan, Perkerasan Jalan, Drainase, serta Penunjang
Nilai total HPS	:	Rp. 3.476.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)
Sumber pendanaan	:	APBN Tahun Anggaran 2013

2. Persyaratan Peserta

- Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan memiliki IUJK Klasifikasi Non Kecil, bidang Sipil, sub bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan

- Persyaratan lainnya tercantun dalam Dokumen Pengadaan,

- Terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE : www.lpse.kkp.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada website www.lpse.kkp.go.id

5. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Lamongan, Mei 2013

Panitia Pengadaan

Ketua

PENGUMUMAN GAGAL LELANG ULANG PEMILIHAN LANGSUNG NOMOR : 04/PL2.PPSB/KPSB/V/2013, PPS Belawan

2013-05-22 11:31:36

PENGUMUMAN GAGAL LELANG ULANG PEMILIHAN LANGSUNG

DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN PEMBANGUNAN KANTOR PELAYANAN SYAHBANDAR PERIKANAN DI BATAM

NOMOR : 04/PL2.PPSB/KPSB/V/2013

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Proses Evaluasi Administrasi Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Pekerjaan Pembangunan Kantor Pelayanan Syahbandar Perikanan di Batam Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terhadap 7 (Tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran dan dinyatakan tidak ada yang Lulus Administrasi sesuai Dokumen Pengadaan.

Untuk Selanjutnya Dapat Dilihat dan Diunduh Pada Tautan Dibawah ini:

Pengumuman Lelang Gagal