Bakohumas

"Sosialisasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013"
09/12/2012 - Kategori : Bakohumas

”Sosialisasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013”
 
Forum Bakohumas yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan di Hotel Alila Jakarta, Jl. Pecenongan Kav. 7, Jumat (30/11).
 
Forum tersebut membahas mengenai Sosialisasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013.  Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terdapat 37 pasal dan Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 yang disahkan pada tanggal 16 November 2012.
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2013 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 
 
“ Pengertian APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan UU. Fungsi Anggaran; Pertama, Fungsi Otorisasi sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan, Kedua, Fungsi Perencanaan sebagai Pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, Ketiga, Fungsi Pengawasan sebagai Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Keempat, Fungsi Alokasi, Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, Kelima, Fungsi Distribusi sebagai Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Keenam, Fungsi Stabilisasi sebagai Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian,” Kata Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E. sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara ketika menjadi salah satu pembicara pada Sosialisasi APBN 2013 tersebut. (Dian NK)

--
Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3519133


    

 

Untuk memberi komentar Anda harus login terlebih dahulu. Jika belum punya, silakan mendaftar di sini.

PUBLIKASI MAJALAH KKP
Jajak Pendapat

Menurut Pendapat Anda, apakah dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, seharusnya pembangunan berbasis kemaritiman?

Jumlah Pengunjung
1.087.076