Berita
SNI Gelar Diskusi Pesisir dan Rempug Nasional 03/08/2012 - Kategori : Berita
SNI Gelar Diskusi Pesisir dan Rempug Nasional
Sabtu, 28 Juli 2012
GEBANG, (CNC).- Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menggelar acara diskusi pesisir dan rempug nasional di aula Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, Jumat (27/7).
Dalam diskusi dan rempug nasional tersebut menghadirkan narasumber dari perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, Syahrowi R. Nusir, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Sriyanto, anggota dewan dari komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Yuningsih, Sekjen SNI Pusat, Budi Laksana, Ketua SNI Kabupaten Cirebon, Ribut Bachtiar dan Sekjen LSM Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), M Riza Damanik dan.
Ketua Umum SNI melalui Sekretaris Jendralnya Budi Laksana (Butet) mengatakan, acar ini digelar secara nasional dengan pembagian wilayah di berbagi daerah basis nelayan. “Untuk Propinsi Jawa Barat ini dipusatkan di Kabupaten Cirebon, dan daerah Gebang merupakan tempat pilihan yang merupakan basis dari nelayan yang ada di kabupaten Cirebon,” jelas Budi.
SNI menilai, pemerintah sekarang ini terlihat ada kesungguhan dengan terhadap pemberdaan pertanian melalui program Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir (PUMP) yang dianggarkan secara nasional sebesar Rp 308 milyar. Namun ada prakteknya belum mengarah kepada nelayan yang sesungguhnya. “Untuk itu SNI melakukan advokasi anggaran terkait program-program baik dari Kementrian dan juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sehingga ada keterhubungan antara SNI pusat hingga kampung-kampung yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Budi menegaskan, tentang program PKN yang merupakan langkah komperhensif dan strategis dari pemerintah pusat dalam melindungi nelayan tradisional. Tantangan kesejahteraan nelayan semakin tahun kian berat. Buktinya, kita sering menemukan para nelayan tidak melaut karena cuaca. Ini problem yang harus ditemukan solusinya. Untuk itu, diharapkan lewat rembuk ini selain penerapan program PKN, juga ada out put yang melibatkan nelayan dengan cara mengefektifkan SDM mereka secara berkesinambungan. "Mustahil jika tanpa peran serta dari pemerintah nelayan kita bisa sejahtera,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Ir. Syahrowi R. Nusir, mengungkapkan jumlah penduduk miskin yang bekerja sebagai nelayan sebesar 7,78 juta jiwa atau 25,14 persen dari total 31,02 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia. Dari 7,78 juta penduduk miskin dapat diklasifikasikann menjadi penduduk sangat miskin 2,4 juta jiwa, kategori miskin 3,3 juta jiwa, serta hampir miskin 2,2 juta jiwa.
"Karena itulah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membidik 7,78 juta warga miskin pesisir seluruh Indonesia melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Dalam program ini di dalamnya ada pengentasan kemiskinan,” paparnya.
KKP membaginya dalam beberapa kluster yang pro rakyat. Pada kluster tersebut dibagi lagi menjadi empat kelompok. Klasifikasinya kelompok pertama berupa bantuan dan perlindungan sosial, kelompok kedua pemberdayaan masyarakat, kelompok tiga pemberdayaan usaha mikro dan kecil, kemudian kelompok empat berupa program untuk rumah rakyat,.
Tujuannya jelasnya, untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan dengan sasaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) nelayan di wilayah PP/PPI. “Nelayan yang masuk dalam program PKN ini adalah yang mendapat intervensi terintegrasi melalui pembiayaan APBN dan BUMN" dan untuk fokus PKN adalah para rumah tangga miskin nelayan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kelompok program PKN ini terdiri dari 11 kantor dan lembaga kementerian yang berpartisipasi. Sesuai dengan Kepres Nomor 10 tahun 2011 tanggal 19 April 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat Kelompok Kerja Program PKN, ke-11 kantor kementerian yang terlibat yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (sebagai ketua), Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pertanahan Nasional, serta Wakil Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Lebih jauh Syahrowi menyebutkan, penetapan lokasi berdasarkan over lay data nelayan pesisir dan lokasi 816 pelabuhan perikanan (PP) serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), ada empat tahap pelaksanaan program PKN. Yang pertama adalah tahun 2011 sebanyak 100 PPI, yang kedua 400 PPI di tahun 2012, tahun 2013 atau tahap ketiga sebanyak 200 PPI, serta tahap keempat atau tahun 2014 sebanyak 116 PPI.”pungkasnya.
Sedangkan HJ. Yuningsih lebih mengarahkan kepada SNI agar adamya tindak lanjut setelah selesainya acara tersebut dan juga berharap agar SNI jangan pernah putus asa dalam memperjuangkan kesejahteraan para nelayan tradisional, kepada para nelayan juga berharap agar jangan merasa minder namun harus tetap berambisi bahwa para nelayanpun bisa menjadi yang terbaik, dan bisa maju seperti komunitas yang lain.(Nawawi/Job)
Sumber : http://cirebonnews.com/Berita/SNI-Gelar-Diskusi-Pesisir-dan-Rempug-Nasional.html
GEBANG, (CNC).- Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menggelar acara diskusi pesisir dan rempug nasional di aula Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, Jumat (27/7).
Dalam diskusi dan rempug nasional tersebut menghadirkan narasumber dari perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, Syahrowi R. Nusir, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Sriyanto, anggota dewan dari komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Yuningsih, Sekjen SNI Pusat, Budi Laksana, Ketua SNI Kabupaten Cirebon, Ribut Bachtiar dan Sekjen LSM Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), M Riza Damanik dan.
Ketua Umum SNI melalui Sekretaris Jendralnya Budi Laksana (Butet) mengatakan, acar ini digelar secara nasional dengan pembagian wilayah di berbagi daerah basis nelayan. “Untuk Propinsi Jawa Barat ini dipusatkan di Kabupaten Cirebon, dan daerah Gebang merupakan tempat pilihan yang merupakan basis dari nelayan yang ada di kabupaten Cirebon,” jelas Budi.
SNI menilai, pemerintah sekarang ini terlihat ada kesungguhan dengan terhadap pemberdaan pertanian melalui program Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir (PUMP) yang dianggarkan secara nasional sebesar Rp 308 milyar. Namun ada prakteknya belum mengarah kepada nelayan yang sesungguhnya. “Untuk itu SNI melakukan advokasi anggaran terkait program-program baik dari Kementrian dan juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sehingga ada keterhubungan antara SNI pusat hingga kampung-kampung yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Budi menegaskan, tentang program PKN yang merupakan langkah komperhensif dan strategis dari pemerintah pusat dalam melindungi nelayan tradisional. Tantangan kesejahteraan nelayan semakin tahun kian berat. Buktinya, kita sering menemukan para nelayan tidak melaut karena cuaca. Ini problem yang harus ditemukan solusinya. Untuk itu, diharapkan lewat rembuk ini selain penerapan program PKN, juga ada out put yang melibatkan nelayan dengan cara mengefektifkan SDM mereka secara berkesinambungan. "Mustahil jika tanpa peran serta dari pemerintah nelayan kita bisa sejahtera,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Ir. Syahrowi R. Nusir, mengungkapkan jumlah penduduk miskin yang bekerja sebagai nelayan sebesar 7,78 juta jiwa atau 25,14 persen dari total 31,02 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia. Dari 7,78 juta penduduk miskin dapat diklasifikasikann menjadi penduduk sangat miskin 2,4 juta jiwa, kategori miskin 3,3 juta jiwa, serta hampir miskin 2,2 juta jiwa.
"Karena itulah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membidik 7,78 juta warga miskin pesisir seluruh Indonesia melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Dalam program ini di dalamnya ada pengentasan kemiskinan,” paparnya.
KKP membaginya dalam beberapa kluster yang pro rakyat. Pada kluster tersebut dibagi lagi menjadi empat kelompok. Klasifikasinya kelompok pertama berupa bantuan dan perlindungan sosial, kelompok kedua pemberdayaan masyarakat, kelompok tiga pemberdayaan usaha mikro dan kecil, kemudian kelompok empat berupa program untuk rumah rakyat,.
Tujuannya jelasnya, untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan dengan sasaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) nelayan di wilayah PP/PPI. “Nelayan yang masuk dalam program PKN ini adalah yang mendapat intervensi terintegrasi melalui pembiayaan APBN dan BUMN" dan untuk fokus PKN adalah para rumah tangga miskin nelayan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kelompok program PKN ini terdiri dari 11 kantor dan lembaga kementerian yang berpartisipasi. Sesuai dengan Kepres Nomor 10 tahun 2011 tanggal 19 April 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat Kelompok Kerja Program PKN, ke-11 kantor kementerian yang terlibat yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (sebagai ketua), Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pertanahan Nasional, serta Wakil Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Lebih jauh Syahrowi menyebutkan, penetapan lokasi berdasarkan over lay data nelayan pesisir dan lokasi 816 pelabuhan perikanan (PP) serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), ada empat tahap pelaksanaan program PKN. Yang pertama adalah tahun 2011 sebanyak 100 PPI, yang kedua 400 PPI di tahun 2012, tahun 2013 atau tahap ketiga sebanyak 200 PPI, serta tahap keempat atau tahun 2014 sebanyak 116 PPI.”pungkasnya.
Sedangkan HJ. Yuningsih lebih mengarahkan kepada SNI agar adamya tindak lanjut setelah selesainya acara tersebut dan juga berharap agar SNI jangan pernah putus asa dalam memperjuangkan kesejahteraan para nelayan tradisional, kepada para nelayan juga berharap agar jangan merasa minder namun harus tetap berambisi bahwa para nelayanpun bisa menjadi yang terbaik, dan bisa maju seperti komunitas yang lain.(Nawawi/Job)
Sumber : http://cirebonnews.com/Berita/SNI-Gelar-Diskusi-Pesisir-dan-Rempug-Nasional.html