Berita
SETJEN KKP LAKSANAKAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI 28/07/2012 - Kategori : Berita
SETJEN KKP LAKSANAKAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini ditandai dengan dilakukannya sosialisasi reforrmasi birokrasi di unit kerjaSekretatriat Jenderal (Setjen) di lingkup KKP. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KKP, Gellywnn Jusuf dalam acara sosialisasi reformasi birokrasi unit kerja Setjen di kantor KKP, Jakarta, Jumat(27/7).
Gellywnn menegaskan, agar reformasi birokrasi dilaksanakan mulai dari pucuk pimpinan sampai ke level paling bawah. Pasalnya, dengan terwujudnya reformasi birokrasi khususnya di unit Setjen KKP maka diharapkan akan terciptanya birokrasi yang memiliki budaya kerja dengan integritas dan kinerja yang tinggi, proses dan prosedur kerja yang jelas, tersusunnya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Diakuinya, masih terdapat banyak kelemahan dan permasalahan menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sebagai institusi pelayan masyarakat, seperti belum tertatanya organisasi secara baik, masih adanya tumpang tindih tugas (overlapping) fungsi unit-unit organisasi, belum optimalnya kinerja dan pengembangan sumber daya aparatur, serta belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan publik.
Sebab itu, Gellywnn mengingatkan, agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal KKP harus beriringan dan mengacu pada paradigma baru.Sedangkan, reformasi birokrasi di KKP dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam sembilan program yakni, manajemen perubahan,penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan intern, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Gellywnn menyampaikan harapannya agar segenap jajaran di unit Setjen KKP dapat mensukseskan reformasi birokrasi di KKP sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi keberhasilan pembangunan nasional dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Sebelumnya sejak 2008, KKP telah bekerja dengan menyerahkan Usulan Reformasi Birokrasi KKP yang merujuk pada RPJPN 2005-2025, RPJMN 2005-2009, RPJMN 2009-2014, KEP.28/MEN/2010 dan kebijakan anggaran berbasis kinerja, serta dilengkapi dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi KKP Hanung Cahyono menambahkan, reformasi birokrasi selama ini telah disosialisasikan di setiap unit kerja KKP. “Kali ini sosialisasi akan dilakukan di lingkup Sekjen,” sambungnya.Hanung mengungkapkan, setidaknya ada tiga sasaran reformasi birokrasi yang akan dicapai. Pertama, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas. Kedua, terwujudnya produktivitas pelayanan publik. Terakhir, terwujudnya pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).