Berita

KEMBALI, KKP PERTAHANKAN PREDIKAT WTP

 

KKP NEWS || Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) sukses dalam mempertahankan opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK).  Opini WTP atas laporan keuangan sebanyak dua kali berturut-turut tersebut merupakan prestasi KKP sejak 2010 hingga 2011. "Harapan kami, di kementerian yang saya pimpin ini di tahun depan tetap memperoleh WTP ", ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo hari ini (13/7) usai menerima laporan keuangan dengan predikat WTP dari Wakil Ketua BPK, Ali Mansyur Musa, dalam rangkaian acara pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), bertempat di Gedung Mina Bahari III KKP,Jakarta.

 
Sharif menjelaskan, saat ini kementerian yang dipimpinnya telah mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk akuntabilitas keuangan, sedangkan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) mendapatkan nilai B serta hasil survey integritas dari KPK sebesar 7,46. “Ini merupakan bukti nyata bahwa kita siap untuk program tersebut,” sambungnya.
 
Target predikat WTP dapat dipertahankan karena beberapa faktor, terutama komitmen di level pimpinan untuk memperbaiki sistem administrasi dan laporan keuangan serta kualitas sumber daya manusia. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (LK KKP) pada 2011 diantaranya , ringkasan eksekutif hasil pemeriksaan atas KKP, LHP atas LK KKP, LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta LHP atas kepatuhan terhadap perundang-undangan. "WTP  KKP pada 2011 telah mengalami peningkatan dari opini Tidak Menyatakan Pendapatan (Disclaimer) atas LK KKP 2006 hingga 2008 dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LK 2009 ," kata Anggota BPK RI Ali Masykur Musa.
 
BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP) atas LK KKP. Sebelumnya sejak 2006 sampai 2008, Opini LK KKP Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di 2009. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan LK KKP terdiri dari neraca KKP per 31 Desember 2011, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan catatan atas laporan keuangan.
 
Ia menjelaskan , ada beberapa kriteria dalam memberikan opini WTP atas laporan keuangan seperti, kecukupan data keuangan yang bisa ditelusuri, kepatuhan terhadap peraturan sudah mengikuti sistem akuntasi keuangan dan akurasi akuntibilitas keuangan. Maka dari itu Ali menilai, LK KKP 2011 telah sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan dan wajar dalam semua hal yang material. Namun, Ali juga menyebutkan bahwa dalam setiap audit tentu saja terdapat temuan untuk perbaikan laporan keuangan. Ada tiga hal yang masih perlu dijelaskan  oleh KKP. Pertama, masih ditemui adanya aset tetap yang belum dinilai kembali, aset tetap yang tidak diketemukan keberadaannya serta aset tetap yang belum selesai proses inventarisasinya.

Opini laporan keuangan yang dikeluarkan BPK merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Sementara itu, Menteri PAN dan RB Azwar Abu Bakar, menyatakan apresiasinya atas kode etik yang telah dilakukan KKP. Bahkan menurutnya KKP telah memiliki kesadaran penuh dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI). Ia mengungkapkan bahwa KKP merupakan salah satu dari lima kementerian di Indonesia yang telah mencanangkan Zona Integritas.

Adapun beberapa langkah nyata yang dilakukan KKP dalam menerapkan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diantaranya, penandatangan integritas, pelaporan kekayaan harta pejabat negara, akses laporan keuangan yang telah dilakukan BPK serta sistem perlindungan pelaporan. “Tujuan reformasi birokrasi menciptakan birokrat bersih dari KKN, politik, kompeten dan melayani,” pungkasnya.
 
--
Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3519133