Info Media

 

BOGOR (Suara Karya): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberlakukan pembatasan ukuran/besaran ikan hias yang bisa diekspor. Kebijakan ini diterapkan khusus untuk ekspor ikan hias asli Indonesia dan akan diberlakukan pada tahun depan.

"Selama ini ekspor ikan asli Indonesia banyak dilakukan pembudidaya. Jadi, di luar kontrol pemerintah. Ini dikarenakan belum ada peraturan yang mengikat, khususnya mengenai ukuran dan bobot ikan yang bisa diekspor. Regulasi ini yang akan kita terapkan," kata Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung di Bogor, kemarin.

Dia mencontohkan ikan bajubang atau botia dengan warna merah dan hijau yang kini diklaim Singapura sebagai fauna kekayaan alamnya. Padahal, ikan hias ini merupakan asli dari daerah Jambi yang selama ini memang diekspor ke Singapura. Tidak tanggung-tanggung, kedua jenis ikan ini diekspor pada saat baru menetas dari telur.

"Selain untuk menjaga kekayaan atau potensi alam Indonesia, kebijakan pembatasan ekspor ikan hias ini juga kita lakukan untuk menjaga kelestarian, khususnya di daerah asal atau daerah lain di Indonesia. Makanya pengembangan atau pembudidayaannya juga harus bisa dijaga dengan baik. Selain itu, pembudidaya di Indonesia juga harus bisa memperoleh nilai tambah dengan mengekspor ikan hias dalam ukuran dan bobot tertentu," tuturnya.

Untuk itu, Saut lantas menyarankan agar sebelum melakukan ekspor ikan hias, pembudidaya di daerah terlebih dahulu bisa mendistribusikannya ke pedagang atau eksportir, bahkan pembudidaya di kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Jakarta, atau Surabaya. Dalam hal ini misalnya, ikan hias diharapkan tidak langsung diekspor ke Singapura dari Jambi dalam kondisi baru menetas. Dengan peredaran yang lebih merata ini, maka bisa menimbulkan dampak berantai dan menciptakan nilai tambah, khususnya dengan melibatkan masyarakat pencinta atau pedagang ikan hias.

Berdasarkan data KKP, potensi ikan hias asli Indonesia, baik di air tawar maupun air laut, diperkirakan mencapai 1.000 spesies. Dengan demikian, sudah selayaknya para pembudidaya dan pemangku kepentingan lainnya yang selama ini memperjuangkan pengembangan ikan hias nasional bekerja sama untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

 

Di lain pihak, KKP akan terus melakukan upaya intensif untuk mengembangkan produk hasil perikanan, khususnya non-konsumsi, salah satunya dengan mengadakan kontes ikan hias mas koki dan ikan cupang berskala nasional yang diberi nama "Indonesian Goldfish dan Betta Splendens Contes (Inagobec) 2012". Diharapkan, melalui kontes yang diikuti sekitar 192 ekor ikan ini bisa menambah gairah dalam pengembangan komoditas ikan hias di Indonesia. Selain itu juga pembudidaya bisa mendapatkan hasil yang menggembirakan. 

"Karena itu, diperlukan jaringan yang luas untuk bisa menyebarkan komoditas ikan hias di pasaran. Kami juga melihat promosi hasil budi daya peternak ikan hias dalam negeri makin meningkat. Jadi, dengan kontes ini, diharapkan kita bisa membuka jaringan untuk melakukan penyebaran ikan hias, bahkan hingga ke pasar internasional," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, volume ekspor ikan hias Indonesia pada periode 2007-2011 meningkat 11,56 persen. Angka ini dinilai menunjukkan bahwa perdagangan ikan hias masih kecil jika dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya yang dimiliki Indonesia. Padahal, budidaya ikan hias berpeluang untuk terus dikembangkan seiring peningkatan permintaan di pasar internasional.

Nilai ekspor ikan hias Indonesia berdasarkan data United Nasional Commodity Trade Statistics pada 2009 sebesar 11,7 juta dolar AS atau 3,12 persen dari total nilai ekspor ikan hias di dunia yang mencapai 373,8 juta dolar AS.

Kondisi ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke-9 di dunia untuk negara pengekspor ikan hias, sedangkan pada 2010 nilai ekspor ikan hias Indonesia meningkat menjadi 19,8 juta dolar AS atau 5,95 persen dari total ekspor ikan hias di dunia yang mencapai 332,4 juta dolar AS. 

"Saat ini, Indonesia menjadi pengekspor ikan hias peringkat kelima di dunia di bawah Singapura, Spanyol, Jepang, dan Malaysia," katanya. (Bayu) 

 

 

Sumber: Suara Karya, 3 Julli 2012