Siaran Pers
INDONESIA USUNG "BLUE ECONOMY"DALAM PERTEMUAN FORUM RIO+20 22/06/2012 - Kategori : Siaran Pers
No. B.79/PDSI/HM.310/VI/2012
Siaran Pers
INDONESIA USUNG “BLUE ECONOMY” DALAM PERTEMUAN FORUM RIO+20
Pemerintah Indonesia di Forum Rio+20 menyampaikan usulan tentang prinsip “Ekonomi Biru”(Blue Economy) guna mendorong kesadaran global terhadap pengelolaan laut dan sumber daya pesisir.Prinsip ekonomi biru dinilai tepat dalam membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim,ekosistem laut yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pengasaman laut. Hal ini penting dilakukan guna mengendalikan ancaman pemanasan global seperti energi gas buang dan karbon sehingga dapat terwujudnya pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan upaya pengentasan kemiskinan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo dalam Forum Rio+20 di Rio de Janeiro, Brazil, Kamis (21/6).
Dikatakan Sharif, kini perubahan iklim kian semakin nyata mengancam kehidupan dunia, seperti kenaikan permukaan laut, peningkatan suhu permukaan laut , aktivitas badai meningkat, dengan diiuti efek berbahaya dari pengasaman laut yang dapat menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan laut. Atas dasar itu, Sharif memandang bahwa dalam menangani ekosistem terumbu karang dibutuhkan sebuah tindakan adaptasi dan mitigasi secara cepat dan tepat. “ Mungkin ekosistem laut adalah yang pertama kali runtuh tanpa adanya adaptasi dan tindakan mitigasi,” jelasnya. Oleh karena itu, Ekonomi Biru dinilai memiliki potensi dalam paradigma pembangunan baru dengan menerapkan model pengembangan bisnis baru yang mensinergikan antara pertumbuhan, pembangunan dan lingkungan . Atas dasar itu, Pemerintah Indonesia bertekad secepatnya bisa mengadopsi konsep blue economy, mengingat tren ke depan pasca-keberhasilan implementasi konsep green economy menuju blue economy. “ Negara seperti Indonesia, ekonomi hijau mutlak diperlukan, namun sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menerapkan ekonomi hijau saja tidak cukup perlu dibarengi dengan konsep ekonomi biru,” sambung Sharif.
Sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, Pemerintah telah menetapkan kawasan konvervasi laut Sawu seluas 3,5 juta hektar sebagai kawasan konservasi laut. Kawasan konservasi laut ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar dari jenisnya di dunia. KKP tidak hanya memperluas kawasan konservasi, namun akan menekankan efektivitas manajemen konservasi. Sampai dengan pertengahan 2012, Indonesia telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,35 juta ha atau 76,75 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 20 juta ha pada 2020.
Ia mengatakan, sebelumnya Presiden Indonesia SBY sudah menyatakan komitmennya bahwa prinsip-prinsip Ekonomi Biru perlu diterapkan untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan berdasarkan ekuitas. Bahkan Presiden SBY mencantumkan prinsip ekonomi biru dalam dokumennnya dengan mengangkat judul, Masa Depan Indonesia pada 2014 untuk mengidentifikasi dan strategi utama laut pada tahun 2014 untuk melestarikan dan mengelola secara berkelanjutan kelautan dan sumber daya perikanan. Salah satu cara untuk mencapai transformasi potensi untuk Ekonomi Biru melalui konservasi keanekaragaman hayati yang berpusat pada rakyat. Pendekatan ini fokus pada "win-win" yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi melalui konsultasi termasuk semua pemangku kepentingan. Namun, perlu dibarengi dengan pelestarian ekosistem yang menyediakan makanan, mata pencaharian dan pendapatan kepada masyarakat. Secara umum, pendekatan ini dapat berkembang dengan cara a.l pemahaman yang lebih baik dalam menghargai ekosistem laut, mensinergikan pengelolaan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, strategi pembangunan ekonomi dan sosial, serta transisi ekonomi, pasar, industri dan masyarakat menuju pola yang lebih berkelanjutan terhadap penggunaan sumber daya kelautan dan pesisir dari waktu ke waktu.
Prinsip “Ekonomi Biru” dinilai dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, yang terdiri dari lebih 70 persen laut dan pesisir. Prinsip ini dapat mendukung pembangunan kelautan dan sumber daya perikanan berkelanjutan. “ Laut dan sumber daya perikanan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini menghadapi ketidakpastian atas tren regional dan masa depan dunia,” ungkapnya. Sebagai gambaran Pada 2010, penduduk Indonesia sebesar 237 juta dan diperkirakan pada 2020 mencapai 255 juta. Disamping itu Sharif memperkirakan bahwa potensi ekonomi laut Indonesia sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali APBN negara pada 2012. Terkait hal itu menurut Sharif, ekonomi biru harus dapat mendorong keberlanjutan stok ikan, terjaminnya ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya secara efektif laut dan perikanan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui penguatan kerangka kelembagaan pemerintahan dan koordinasi kebijakan di tingkat nasional, regional dan internasional.
Pada 2013 Indonesia akan menjadi tuan rumah terkait Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC yang menitikberatkan pada ekonomi biru. Seiring dengan itu, maka prinsip ekonomi biru akan dibawa sebagai salah satu agenda utama yang akan dibahas oleh forum APEC. Titik penting yang diangkat adalah bahwa Indonesia serius akan membawa diskusi Ekonomi Biru pada tingkat bilateral dan multilateral . Di sisi lain, Ekonomi Biru dapat mendorong keberlanjutan stok ikan, menjamin ekosistem dan kesehatan lingkungan, mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya secara efektif laut dan perikanan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui penguatan kerangka kelembagaan untuk pemerintahan laut dan koordinasi kebijakan di tingkat nasional,regional dan internasional.
Di samping itu, selain membahas Ekonomi Biru Pemerintah juga memaparkan CTI dalam upaya melindungi enam juta kilometer persegi lautan dan pesisir melalui Coral Triangle Initiatives (CTI), sebuah kawasan yang dikenal sebagai “Amazon Lautan” karena keanekaragaman hayatinya. Segitiga Karang menjadi pertemuan antara Samudra Hindia dan Pasifik dan menjadi tempat bagi 30 persen terumbu karang dunia dan 75 persen jenis terumbu karang yang dikenal luas. Selain itu, terdapat lebih dari 3 ribu spesies ikan di wilayah ini. “Kerjasama melalui CTI-CFF merupakan satu-satunya cara kita secara konsisten untuk bertindak lebih besar di luar perbatasan nasional kita, dalam menjaga warisan dunia,” jelasnya. Kawasan "Coral Triangle" merupakan kawasan bawah laut yang dinilai masih perawan yang membentang dari pulau Bali, di Indonesia, hingga ujung utara Filipina, dan titik berikutnya berada di Kepulauan Solomon. Untuk itu, pemerintah telah mengusulkan pertemuan CTI-CFF pada pertemuan APEC mendatang yang rencananya diselenggarakan pada 25 November 2013 di Bali, Indonesia.
Jakarta, 18 Juni 2012
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
Indra Sakti, SE. MM
Narasumber :
- Dr. Rizal Max Rompas
Kepala Balitbang KP (HP.0811940893) - Indra Sakti, SE, MM
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP.0818159705)