Siaran Pers

CORAL TRIANGLE DAY: WUJUD NYATA PERLINDUNGAN LAUT DUNIA
11/06/2012 - Kategori : Siaran Pers

SIARAN PERS
No.77/PDSI/HM.310/VI/2012

CORAL TRIANGLE DAY: WUJUD NYATA PERLINDUNGAN LAUT DUNIA

Indonesia bersama lima negara anggota Coral Triangle Initiative for Coral Reef, Fisheries and Food Security (CTI - CFF) melalui beberapa pertemuan telah menginisiasi dan mencanangkan Coral Triangle Day (CT Day) sebagai wujud keseriusan dalam upaya perlindungan laut dunia, terutama dalam pengelolaan pesisir dan ekosistem terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang (Coral Triangle). Sehari setelah momentum peringatan Hari Kelautan Se-Dunia (8 Juni), disepakati sebagai hari penyelamatan terumbu karang.  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama World Wildlife Fund For Nature (WWF) dan sejumlah organisasi mitra, untuk pertama kalinya merayakan CT Day bertajuk The Coral Triangle Day Festival yang dipusatkan di Pantai Kedonganan dan Pantai Samuh, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, hari ini, Sabtu (9/6).

Selain Indonesia, kelima negara anggota CTI lainnya, yaitu Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon secara serentak  juga turut serta merayakan CT Day tersebut. Sedianya perayaan CT Day ini akan dirangkai dengan sejumlah kegiatan, diantaranya festival pantai, gerakan bersih pantai dan laut (beach and under water clean up), kompetisi memasak hidangan dari bahan seafood yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, seminar kelautan, pemutaran film  dan sebagainya. Sebanyak ribuan orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, Kelompok Pemuda Eka Canthi, komunitas Turttle Guard serta komunitas penyelam dipastikan akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Pada kesempatan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo juga  meresmikan kantor UPT KP3K (BPSPL) dan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN). Selain itu, turut diserahkan secara simbolis beberapa bantuan kelautan dan perikanan terutama untuk kegiatan pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan dan bertanggung jawab kepada masyarakat di Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2012 dengan total bantuan senilai Rp 39,8 Milyar, dimana senilai Rp 6,7 Milyar diperuntukan kepada Kabupaten Badung. Bantuan yang diberikan meliputi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Rp 6,3 Milyar), pembangunan perikanan tangkap (Rp 2 Milyar) Kapal Inka Mina berukuran diatas 30 GT (4 unit), Kartu Nelayan (12.000 kartu), SPDN (Rp 810 juta), PUGAR untuk Kabupaten Karangasem dan Buleleng (Rp 2,1 Milyar), PUMP-P2HP untuk Kabupaten Karang Asem (Rp 750 juta), PUMP-Perikanan Tangkap untuk Kabupaten Jembrana, Tabanan, Karangasem, Buleleng dan Klungkung (Rp 15,6 Milyar) serta PUMP-Perikanan Budidaya untuk Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Karangasem, Buleleng, Bangli, Denpasar, Gianyar dan Klungkung (Rp 8,77 Milyar).

Lebih jauh Sharif menuturkan bahwa kegiatan ini sejatinya dapat menjadi momentum  penting untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap penyelamatan ekosistem terumbu karang bagi ketahanan pangan dan keberlanjutan perikanan. “Pelestarian terumbu karang akan mendukung konsep blue economy sebagai paradigma baru pembangunan kelautan dan perikanan”, sambung Sharif.

Perubahan paradigma baru pembangunan berkelanjutan secara khusus tidak ditujukan untuk pembangunan kelautan dan perikanan saja, namun esensi dari konsep blue economy adalah guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. Konsep blue economy mempunyai prinsip Blue Ocean – Blue Sky,  yaitu tatanan ekonomi dengan sistem produksi efisien tanpa limbah dan diimbangi dengan pengendalian pola konsumsi untuk menekan keserakahan umat manusia, sehingga mendorong ekonomi terus maju tetapi langit dan laut tetap biru. “Selain itu, dengan inovasi dan teknologi kreatif, konsep
blue economy  diharapkan dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja karena akan lebih banyak aktivitas ekonomi yang berkembang”, jelas Sharif.

Penerapan konsep blue economy  di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi lebih seimbang antara pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan upaya melindungi lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan konsep ini pula diharapkan terjadi perubahan orientasi kebijakan dan keseimbangan antara pembangunan berbasis daratan dan kelautan. Hal ini menjadi tantangan untuk terus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara efisien, namun tidak merusak lingkungan. “Tidak hanya memperkaya konsepsi blue economy itu sendiri, akan tetapi perlu melakukan action sebagai wujud implementasi nyata konsep tersebut, misalnya melalui event seperti ini”, tambah Sharif.

Bali merupakan salah satu wilayah yang telah menerapkan beberapa prinsip blue economy dimaksud melalui pengembangan konservasi sumberdaya alam laut dan wisata bahari. Beberapa prinsip blue economy seperti pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, rendah emisi karbon dan pengelolaan limbah (zero waste) dan inklusivitas sosial tampaknya mulai diterapkan di Kedonganan. Sebagai contoh pemanfaatan alam sekitar dengan baik tanpa merusak dapat menjadi pemandangan yang indah bagi para penikmat makanan laut dan pariwisata berbasis sumberdaya kelautan. Disini pula terdapat inklusivitas sosial dimana pengelolaan kawasan ini telah melibatkan seluruh masyarakat yang berada di Kedonganan. Pada area ini juga, terlihat kondisi laut yang bersih, sebagai hasil dari upaya pengelolaan limbah.

Sementara itu Dirjen KP3K, Sudirman Saad menambahkan bahwa KKP melalui program COREMAP-nya terus concern mengupayakan penyelamatan terumbu karang melalui kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang di Indonesia terutama di wilayah dengan keanekaragaman terumbu karang yang tinggi termasuk Bali. COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program), atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang, adalah program jangka panjang yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia, yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.Saat ini program COREMAP tersebut telah memasuki Fase III yaitu Tahap Pelembagaan, artinya untuk menetapkan sistem pengelolaan terumbu karang yang andal dan operasional, dengan pelaksanaan terdesentralisasi, dan telah melembaga.

Sebelum adanya program ini survei pendahuluan telah dilakukan oleh para peneliti Indonesia tahun 1984. Dari data yang ada tercatat mencuatkan fakta yang sangat mengkhawatirkan, yang menunjukkan kondisi terumbu karang di Indonesia yang dalam keadaan baik tinggal sekitar 5 %, lumayan 29 %, buruk 25 %, dan sangat buruk 40 %.Sebagai informasi, kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) menjadi tempat perkembangbiakan berbagai spesies perairan di wilayah ini, di Indonesia saja ada 1650 spesies yang bergantung pada terumbu karang. Lokasi ini juga memiliki 75% dari seluruh spesies mangrove atau bakau di seluruh dunia, dan 45% spesies rumput laut. Tak hanya bagi mahluk air, terumbu karang pun menjadi sumber protein bagi manusia lewat ikan-ikan yang tumbuh besar di wilayah ini. Di Indonesia, sekitar 60% protein nabati diperoleh dari ikan. Artinya, sekitar 120 juta orang bergantung pada pasokan ikan di perairan sebagai sumber pangan mereka. Hal ini belum termasuk menjadi sumber pendapatan sebesar 2.4 juta dollar AS dari bisnis perikanan dan 12 juta dollar AS dari bisnis pariwisata di Asia Tenggara, termasuk Pulau Komodo dan Kepulauan Raja Ampat. Jadi, kehilangan terumbu karang, tak hanya kehilangan ikan sebagai sumber pangan, namun juga kehilangan sebuah rantai kehidupan bagi manusia.

Jakarta, 9 Juni  2012
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

 

Indra Sakti, S.E, M.M

Narasumber :
  1. Dr. Sudirman Saad, S.H, M.Hum
    Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (HP.0811154389)
  2. Indra Sakti, SE, MM
    Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP.0818159705)






 
Jajak Pendapat

Menurut Pendapat Anda, apakah dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, seharusnya pembangunan berbasis kemaritiman?