Siaran Pers

Perlu Kebijakan Politis Untuk Mewujudkan Bidang Kelautan Sebagai Mainstream Pembangunan Nasional
08/06/2012 - Kategori : Siaran Pers

No. 8.1 /DEKIN.1/HM.420/VI/2012

SIARAN PERS

Perlu Kebijakan Politis Untuk Mewujudkan Bidang Kelautan
Sebagai Mainstream Pembangunan Nasional

Dalam membangun masa depan bangsa lndonesia, sudah seharusnya mulai beranjak untuk mengubah orientasi yang selama ini berorientasi kepada daratan
berangsur-angsur mulai beralih untuk berorientasi ke laut. Matra laut harus mendapat perhatian lebih besar dalam program-progam pembangunan nasional di
masa mendatang. Hal ini ditekankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo pada saat membuka seminar “Pandangan Politisi terhadap Bidang Kelautan sebagai Mainstream Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan DEKIN di Hotel Bidakara Jakarta (8/12).

Menurut MenKP yang juga Ketua Harian DEKIN, para pelaku kegiatan ekonomi di laut seperti, perikanan dan bioteknologi laut, industri pertambangan, jasa maritim, perkapalan, pelayaran dan pelabuhan, pariwisata bahari, harus semakin diakselerasi di masa-masa mendatang. Para pengusaha perikanan dan nelayan-nelayan kecil harus semakin diberdayakan guna mendapat peluang dan dorongan untuk penggerak perekonomian nasional dan menjadi pengusaha dan pelaku-pelaku ekonomi kelautan yang handal.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis. Potensi kelautan yang dimiliki belum dikelola secara maksimal dan kekayaan sumberdaya kelautan yang sangat berlimpah ini belum mendapatkan perhatian yang sangat serius sebab pembangunan kelautan Indonesia belum menjadi pengarusutama (mainstream) dalam pembangunan nasional.

Ini terjadi, menurut MenKP karena sejak zaman kolonial pola pikir bangsa Indonesia hanya dialihkan pada wilayah daratan (kontinental). Paradigma masih terus
berlangsung hingga saat ini. Paradigma pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) masih sangat berorientasi daratan (land based oriented) dibandingkan kelautan (marine based oriented).

Pada seminar dalam rangka “World Oceans Day” 8 Juni 2012 ini juga dilakukan launching rangkaian kegiatan Hari Nusantara 2012 yang diharapkan menjadi momentum yang dapat untuk menyadarkan para pengambil kebijakan khususnya legislatif (politisi) terhadap pentingnya pembangunan kelautan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Politisi berperan penting dalam pergerakan pembangunan dan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah” jelas MenKP.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh selaku Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari Nusantara Tingkat Nasional tahun 2012 yang hadir pada launching tersebut menjelaskan bahwa rangkaian Hari Nusantara dilaksanakan mulai tanggal 8 Juni hingga ditutup pada upacara puncak Hari Nusantara 13 Desember 2012 di Lombok Timur, NTB.

Tema Hari Nusantara tahun ini adalah “Membangkitkan Wawasan dan Budaya Bahari Melalui Peningkatan Peran SDM dan IPTEK”. Pemilihan tema ini yang sangat beralasan, mengingat SDM dan IPTEK merupakan hal yang sangat mendasar dan penting dalam pembangunan khususnya pembangunan di bidang kelautan. “Di masa kini dan masa mendatang penguasaan IPTEK oleh SDM kelautan sangat penting guna memanfaatkan peluang yang datang di era global sebagai akibat dari komunikasi dan dialog dengan bangsa-bangsa lain, terutama dalam bidang penemuan-penemuan baru di berbagai aspek kehidupan khususnya di bidang kelautan” jelas Mendikbud.

Menurut Mendikbud Hari Nusantara memiliki beberapa esensi, Pertama; Hari Nusantara yang kita peringati setiap tahun merupakan buah dari perjuangan bangsa.
Kedua; Pengakuan terhadap lndonesia sebagai negara kepulauan membawa perluasan wilayah Indonesia sampai 60 kali dari luas semula. Oleh sebab itu, laut bukanlah sebuah pemisah melainkan pemersatu bangsa. Ketiga; Wilayah perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki kekayaan dan sumberdaya yang sangat melimpah. “Untuk memanfaatkan dan mengelola kekayaan itu perlu didukung oleh Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesia Ocean Policy) yang mampu mengintegrasikan semua pembangunan di bidang kelautan menjadi kesatuan yang utuh dan sinergis” harap Mendikbud.

    Jakarta, 7 Juni 2012

Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS

   No. HP. 08158384334

Untuk memberi komentar Anda harus login terlebih dahulu. Jika belum punya, silakan mendaftar di sini.

PUBLIKASI MAJALAH KKP
Jajak Pendapat

Menurut Pendapat Anda, apakah dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, seharusnya pembangunan berbasis kemaritiman?

Jumlah Pengunjung
1.089.105