.: MKP dalam acara Chief Editors Meeting akan menyiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membangun mata rantai distribusi ikan dari daerah, sebagai langkah membenahi distribusi ikan di tanah air. :. .: Untuk melindungi pasar produksi perikanan dalam negeri sekaligus memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri, KKP akan memperketat pengawasan importasi bahan baku industri pengolahan ikan hingga ke tingkat distribusi :. .: Pemerintah menyiapkan dua strategi swasembada garam yaitu meningkatkan produksi dan kualitas garam untuk bahan baku konsumsi dan mendongkrak produksi garam industri untuk substitusi impor. :. .: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan penerapan sistem pengendalian intern (SPI) dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuannya antara lain dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih untuk tahun anggaran 2010. :.

KEMBALI

Info Media

KKP Jadikan Pelaku Usaha Sebagai Subjek
06/02/2012 - Kategori : Info Media

KKP Jadikan Pelaku Usaha Sebagai Subjek

Jakarta - Untuk mendorong pelaksanaan misi besar industrialisasi perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin meletakkan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sebagai subjek yang fnem-berdayakan komoditas kelautan dan perikanan. Dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat melimpah, industrialisasi perikanan dapat digunakan sebagai motor penggerak roda perekonomian daerah maupun nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengungkapkan, konsep industrialisasi perikanan yang dia lontarkan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah sehingga bisa mengakselerasi peningkaian kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya. "Dengan industrialisasi, kita akan meletakkan pelaku kelautan dan perikanan sebagai subjek, bukan objek," kata Cicip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Untuk itu, lanjut Cicip, kementerian yang ia pimpin memandang perlu adanya upaya terpadu berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat. "Dengan kata lain, daya saing harus dibangun berdasarkan atas keterpaduan dan keterlibatan semua stakeholder (pemangku kepentingan)," ungkapnya.

Bantuan Rp21,5 M

Terkait dengan berbagai kebijakan KKP mendorong industrialisasi sektor perikanan dan kelautan, Cicip mengumumkan pihaknya telah memb.inin kelautan dan perikanan (KP) Sulawesi Barat untuk membangun sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan senilai Rp21,5 mili, ir "Bantuan senilai Kp 21,5 miliar itu untuk nelayan dan petambak Snl.i wesi Barat, hagi.ui dari L6 program bantuan yang diberikan," terang Cicip.

Menurut menteri pengganti Fadel Muhammad ini, bantuan tersebut diantaranya adalah pengembangan usaha mina pengolahan yang nilainya mencapai sekitar Rp2,3 miliar. Selain PUMP, bantuan yang diberikan juga berupa enam unit bantuan kapal Inka Mina, 30 paket sarana perikanan tangkap, dua unit rumah ikan, bantuan budidaya rumput laut berupa depo, 50 unit cool box, speed boat serta satu unit excavator.

Karena itulah, Cicip berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat memberi kemudahan kepada nelayan, sehingga nelayan dapat melaksanakan usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya dengan baik. "Karena bantuan tersebut besar manfaatnya dalam upaya peningkatan produksi perikanan serta kesejahteraan nelayan yang selama ini masih dirasakan kurang," jelasnya.

Selain beragam ban-tuan itu, untuk mendukung kesejahteraan para nelayan, Cicip juga menyerahkan bantuan berupa s.trana air bersih, paket I belajar anak pelaku utama, sertifikat hak jtas tanah nelayan (sehat) dan 10.000 kartu nelayan. Sementara untuk merealisasikan program pengembangan sarana infrastruktur Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) di Kabupaten Majene Sulbar, Sharif menyerahkan bantuan tahap awal berupa Masterplan dan detail desain PP Palipi senilai Rp21 juta kepada cicip di Sulawesi Barat. PPN yang dibangun itu nantinya akan menjadi pusat pelabuhan ikan nelayan dan tempat transaksi perdagangan ikan terbesar di provinsi.

Dijelaskan Cicip, proyek PPN Palipi Majene diperkirakan memakan biaya sebesar Rp600 miliar. Anggaran tersebut 10 persennya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selebihnya dari Islamic Development Bank (IDB). Lembaga ini juga akan menyumbang anggaran pembangunan PPN di Majene." Bahkan, jumlahnya lebih banyak dibanding alokasi dari APBN," ujar Cicip.

Selain itu Cicip juga menuturkan, pelabuhan ik.m di Sulawesi Barat itu akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti ruang pendingin agar ikan nelayan yang dil.mipung awet dan menjadi salah satu tempat transaksi ikan terbesar di daerah ini.*munib

Sumber : Harian Ekonomi Neraca 06 Februari 2012,hal. 10