.: MKP dalam acara Chief Editors Meeting akan menyiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membangun mata rantai distribusi ikan dari daerah, sebagai langkah membenahi distribusi ikan di tanah air. :. .: Untuk melindungi pasar produksi perikanan dalam negeri sekaligus memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri, KKP akan memperketat pengawasan importasi bahan baku industri pengolahan ikan hingga ke tingkat distribusi :. .: Pemerintah menyiapkan dua strategi swasembada garam yaitu meningkatkan produksi dan kualitas garam untuk bahan baku konsumsi dan mendongkrak produksi garam industri untuk substitusi impor. :. .: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan penerapan sistem pengendalian intern (SPI) dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuannya antara lain dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih untuk tahun anggaran 2010. :.

KEMBALI

Info Media

Berdayakan Nelayan Maluku, KKP Bantu Rp 32 Miliar
06/02/2012 - Kategori : Info Media

Berdayakan Nelayan Maluku, KKP Bantu Rp 32 Miliar

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan 15 paket bantuan senilai Rp 32,2 miliar kepada para nelayan di Provinsi Maluku. Penyerahan bantuan itu dilakukan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Minggu (5/2) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Maluku.

"Bantuan ini sebagai bentuk wujuit nyata KKP dalam mendukung Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan upaya untuk mengoptimalkan industri perikanan di Maluku," tutur Sharif dalam siaran pers yang diterima Investor Daily, Minggu.

Bantuan tersebut berupa sembilan unit kapal INKA MINA, 20 paket sarana perikanan tangkap, rumah ikan, 10.000 kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah (Sehat) nelayan, empat unit depo rumput laut, 50 unit cool box VIO kg, bantuan belajar anak pelaku utama, 1 unit kapal penangkap ikan berbobot 30 GT dan keramba jaring apung.

Selain itu, KKP juga memberikan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap kepada 39 Kelompok Usaha Bersama (KUB) masing-masing senilai Rp 100 juta per kelompok atau total Rp 3,9 miliar dan bantuan langsung masyarakat PUMP pengolahan senilai Rp 1,9 miliar.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan, menurut Sharif, KKP juga menyerahkan dana bantuan Rp 3 miliar untuk pengembangan pelabuhan perikanan (PP) Banda Naira dan Rp 3 miliar untuk Pelabuhan Perikanan Eri.

Menurut Sharif, pihaknya menargetkan Maluku pada 2012 mampu memproduksi ikan 849,43 ribu ton. Sebab itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon akan didorong untuk ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS),sehingga ddpat mengekspor ikan secara langsung ke mancanegara.

Sebagai salah satu propinsi kepulauan, Maluku memiliki 976 pulau, dengan 171 pulau di antaranya meru-pakan pulau berpenghuni. Maluku secara keseluruhan memiliki perairan seluas 658.294.69 kilo meter persegi atau mencapai 92,4% dari total luas wilayah.banyak 20% potensi perikanan umnkap Indonesia berada di wilayah Maluku. Potensi perikanan di provinsi ini mencapai 1,627 juta ton per tahun yang tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), meliputi Laut Banda, Laut Maluku, Teluk Tomini. Laut Seram, Laut Aru, dan Laut Arafura.

"Besarnya potensi tersebut belum diimbangi dengan pemanfaatannya, potensi perikanan tangkap mencapai 1,6 juta ton/tahun, namun sampai sekarang baru digarap sebanyak 300 ribuan ton atau baru sebesar 20%," tutur Sharif.

Sinergi Empat Pihak

Dia meminta kontribusi semua pihak untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku. Dalam mengembangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, KKP akan menyinergikan empat pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat

"Pemerintah pusat yang dimotori KKP akan menempatkan diri sebagai pihak pengambil kebijakan dan regulasi, fasilitasi dan dukungan anggaran, zonasi tata ruang, infrastruktur dan program pemberdayaan," paparnya.

Sementara itu, pemerintah daerah Maluku akan menyambil peran dalam hal penyediaan lahan, penyusunan masterplan, penyediaan tenaga kerja, kemudahaan perizinan dan penciptaan iklim kondusif. Untuk swasta dan masyarakat masing-masing akan menempatkan diri dalam hal industri hulu dan hilir, perbankan, kegiatan usaha perikanan, enterpreneurship. serta keamanan dan ketertiban, (jjr)

Sumber : Investor Daily 06 Februari 2012,hal. 7