.: MKP dalam acara Chief Editors Meeting akan menyiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membangun mata rantai distribusi ikan dari daerah, sebagai langkah membenahi distribusi ikan di tanah air. :. .: Untuk melindungi pasar produksi perikanan dalam negeri sekaligus memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri, KKP akan memperketat pengawasan importasi bahan baku industri pengolahan ikan hingga ke tingkat distribusi :. .: Pemerintah menyiapkan dua strategi swasembada garam yaitu meningkatkan produksi dan kualitas garam untuk bahan baku konsumsi dan mendongkrak produksi garam industri untuk substitusi impor. :. .: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan penerapan sistem pengendalian intern (SPI) dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuannya antara lain dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih untuk tahun anggaran 2010. :.

KEMBALI

Agenda

PENERIMAAN PENYULUH PERIKANAN TENAGA KONTRAK (PPTK) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
30/12/2011 - Kategori : Agenda

PENGUMUMAN

Nomor :B. 557/BPSDMKP.04/TU.210/XII/2011

TENTANG

PENERIMAAN PENYULUH PERIKANAN TENAGA KONTRAK (PPTK)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN

PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Menjadikan Indonesia Sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun 2015, serta menyejahterakan Kehidupan Nelayan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efisien dan berkesinambungan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya manusia yang handal dan profesional merupakan modal dasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Selain mewujudkan visi dan misi KKP, Pusat Penyuluhan KP, BPSDM KP juga memiliki rencana strategis (Renstra), yaitu: Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan MINAPOLITAN dengan usaha yang bankable menuju industrialisasi perikanan nasional. Dalam kerangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan dua indikator kinerja Pusat Penyuluhan KP, yaitu:

(1) peningkatan persentase kelompok dengan usaha mandiri setelah mendapatkan pendampingan PPTK;

(2) peningkatan persentase materi penyuluhan menjangkau kawasan minapolitan oleh PPTK

Perwujudan kedua indikator ini di lapangan, memang bukan hal yang mudah; karena itulah Pusat Penyuluhan KP akan menyinergikan seluruh daya dan dana yang tersedia; guna percepatan perwujudannya. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut di atas; maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak tahun 2012 dengan penajaman persyaratan, sehingga memberi keyakinan bahwa PPTK tahun 2012 yang memenuhi persyaratan akan menjadi dinamisator dan penggerak utama yang mampu membantu Eselon I lingkup KKP dalam mencapai target kinerja.

Pada tataran penjabaran target keberhasilan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mencantumkan angka peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 353%; perikanan tangkap sebesar 6 % dan peningkatan sektor lainnya, maka tidak ada jalan lain, kecuali menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara massif dengan kebersamaan dan penyatuan persepsi. Upaya penyatuan langkah di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dimaksud merupakan implementasi dari sistem penyuluhan perikanan.

Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 harus memenuhi persyaratan dan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan petunjuk teknis tentang Penerimaan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 (terlampir) dan paling lambat sudah diterima oleh panitia di Pusat Penyuluhan KP tanggal 6 Januari 2012 baik melalui pos (Kepala Pusat Penyuluhan KP BPSDMKP, Gedung Mina Bahari III Lt. 6 , Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Gambir Jakarta Pusat 10110) ataupun email (rekrutpptkpusluhkp@gmail.com).

Jakarta, Desember 2011

Pusat Penyuluhan KP

PETUNJUK TEKNIS

DAFTAR KABUPATEN / KOTA