Info Media

Impor Produk Kelautan Masuk Kategori Kejahatan
22/09/2011 - Kategori : Info Media

Impor Produk Kelautan Masuk Kategori Kejahatan


JAKARTA - Impor produk kelautan yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri harus dimasukkan kategori kejahatan karena dampaknya membuat rakyat sengsara. Pasalnya, kejahatan impor yang sebenarnya hanya menghambur-hamburkan devisa negara itu telah melumpuhkan mata pencaharian nelayan dan ptr mangku kepentingan (stokehold-rr) di bidang kelautan nasional dalam mengembangkan usaha.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Kelautan bertajuk "Peranan Sektor I Um.ni dan Perikanan dalam Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional" di kantor Sinar Harapan, Jakarta. Senin (19/9) siang.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKPI Fadel Muhammad tampil sebagai keynote speech dalam diskusi im.

Kema Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Muhammad Taufiq mengatakan, amat disayangkan adanya impor produk kelautan. Sementara im. pemerintah setiap tahun terus meningkatkan anggaran untuk membangun sektor kelautan. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan sektor maritim. "Saya setuju kepada Pak Fadel stop impor garam, patin, kembung. Harus berani karena im menjahati rakyat sendiri," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan itu. lanjut dia. berbagai amranyang ada khususnya terkait impor produk kelautan harus dipertegas serta diperlukan kerja keras demi terciptanya percepatan ekonomi di sektor kelautan. Namun, pemerintah juga harus mampu menjawab target-target yang telah dicanangkan.

Taufiq menekankan demi terciptanya percepatan ekonomi di bidang kelautan, pemerintah harus menggandeng masyarakat sipil untuk menentukan target-target kelautan scc.ini saksama. Demi tercapainya kepentingan bersama, harus diberikan kepercayaan penuh pada rakyat. "Kita harus sam visi, mjuan. tindakan, ini hanya mungkin jika kita membual suatu kesetaraan dan kejujuran. Tanpa im sulit." ujarnya.

Guru Besar Perikanan dan Kelautan IPB. Rochmin Dahuri mengatakan, pemerintah seharusnya bertanggung jawab terhadap matinya puluhan industri pengolahan ikan di Indonesia.

Sejak 10 tahun terakhir lebih dari 50 industri besar pengolahan hasil perikanan (seperti FT Bonecom. PT Mang-galindo. red) gulung tikar, karena kekurangan pasokan bahan baku. BBM. iklim investasi dan bisnis yang kurang kondusif. Sementara im. industri pengolahan yang masih eksis saat ini beroperasi dengan tingkat utilisasi tinggal 50 persen lantaran kekurangan bahan baku ikan impor sejak keran impor ikanditutup Maret 2011.

Potensi Kelautan

Anggota Dewan Kelautan Indonesia yang juga Kema Forum Maritime Studies. Kapten HMJ Lumentah, menekankan dalam mengembangkan potensi kelautan beragam cara bisa ditempuh demi kemajuan sektor industri kelautan dalam negeri yang mempunyai kekayaan berlimpah.

Selama ini potensi laut nasional belum digali secara optimal oleh pemerintah. Padahal, negara berbasis maritim terbesar ini disuguhi keberagaman potensi lautnya

Menurut dia. Indonesia sebagai negara maritim mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga segala masalah yang bersangkut-paut dengan soal-soal maritim perlu mendapat perhatian khusus dan sungguh-sungguh. Untuk im. diperlukan kekuatan un mk membangun sektor percepatan ekonomi di bidang maritim dengan menggali dua aspek krusial, yakni membangun kekuatan armada niaga dan kekuatan angkatan laut. "Kita juga perlu Menteri Koordinator Maritim." katanya

Lumentah menambahkan, saat ini. untuk membangun kekuatan armada niaga Indonesia masih belum menerapkan kebijakan fasilitasi kredit lunak, insentif perpajakan untuk pengadaan kapal niaga, dan masih banyak lagi yang belum diterapkan. (CR-27/CR-28)

Sumber: SinarHarapan,22September2011, Hal.11

Untuk memberi komentar Anda harus login terlebih dahulu. Jika belum punya, silakan mendaftar di sini.

PUBLIKASI MAJALAH KKP
Jajak Pendapat

Menurut Pendapat Anda, apakah dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, seharusnya pembangunan berbasis kemaritiman?

Jumlah Pengunjung
1.150.734