Info Media

Hentikan Impor Garam
09/08/2011 - Kategori : Info Media

Hentikan Impor Garam

Perusahaan Nasional (PN) Garam akan didorong menjadi bufferstock.

Mochammad Wahyudimvvahyudlajurrws.cc7.

Jakarta | Jurnal Nasional

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta agar impor garam dihentikan. Soalnya, di luar dugaan, impor garam masih berjalan di saat musim panen garam sedang berlangsung.

"Saya sudah menyampaikan baik surat, dan lisan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) untuk menata kembali impor garam. Karena, semakin hari semakin banyak impor garam, dan tidak prosedural," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad saat jumpa pers di Jakarta, Senin (8/8).

Sebenarnya sudah ada kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang melarang impor garam sebulan sebelum, dan sesudah panen raya, yang disepakati pada Agustus-Oktober. Namun, di saat panen garam sudah mulai, secara bersamaan masuk garam impor dari India sebanyak 11.800 ton. "Ini membuat kami berani menahan, setelah dicek ternyata tidak sesuai dengan ketentuan impor garam dari Kemendag, dan dengan kualitas garam yang tidak lebih bagus dari petani punya," kata Fadel.

Atas dasar itu. Fadel akan mendesak Mendag, Mari Elka Pangestu untuk menghentikan impor garam, dan mengetatkan pengawasannya. Jika impor garam sudah telanjur berlangsung, sebagai jalan tengah. Kemuntan juga meminta pihak yang mengimpor untuk menyerap juga garam dari petani lokal. "Saya akan arahkan ke sana kebijakan yang akan diambil,impor boleh asal juga menyerap garam dari petani agar harga garamnya tidak jatuh," katanya.

Sebagai Informasi, pekan lalu, petugas KKP bersama Polsek Ciwandan, Banten, menita 11.800 ton garam India yang dibawa oleh kapal Vinashin Star Hai Phong Imo, berbendera Vietnam. lni membuat harga garam rakyat jatuh di bawah harga dasar yang ditetapkan Mendag sebesar Rp75O per kilogram.

Sebelumnya, pada Sabtu (6/8), gudang berisi 11 ribu ton garam impor milik PT Sumatra-co Langgeng Makmur, di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon disegel Kepala Satuan Kerja PSDKP Karanganru dan Kepala Pang-kalanSDKP Armada Wilayah Barat dan Loka PSPL Serang.

Menurut Dirjen KP3K KKI1. Sudirman Saad dasar penyegelan terkait kebijakan Kemendag melarang garam impor satu bulan sebelum dan dua bulan sete-lah panen raya garam. Pemerintah sepakat panen raya garam 2011 adalah selama Agustus hingga Oktober.

Fadel Muhammad sebelumnya telah berkirim surat kepada Mari Elka Pangestu pada A \nustus 2011, dan meminta kebijakan larangan garam impor periode Juli-Desember Juni diefektifkan.

Hadirnya garam impor dalam masa panen raya ini menyebabkan harga garam lokal harus mengikuti garam impor yang lebih murah. Di tingkat petani, harga garam lokal adalah Rp75O per kilogram. Namun, harga garam impor adalah sebesar Rpri-J() per kg. Ketergantungan Indonesia terhadap garam imor masih tinggi, yaitu sekitar 1,2 juta ton untuk 2011 ini. Sebanyak 60 persen dipasok oleh Australia dan sisanya didatangkan dari India.

Terlepas dari masalah tersebut, Fadel mendorong Perusahaan Nasional. Garam untuk menjadi buffer stock, dan berperan menstabilkan harga garam, untuk Itu, BUMN itu diharuskan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), "Paling tidak, buruh Rp300 miliar," kata Fadel.

Selama ini, PN Garam belum ditugaskan secara resmi menjadi buffer stock. Namun, BUMN itu telah melakukan pembelian garam di Madura dengan munggunakan dana Corporte Sen lol Responsibility (CSRI PT Pertamina sebesar Rp64 miliar. "Tetapi mereka tidak berani melakukan pembelian, karena di luar ketentuan harga yang ada," kata Sudirman Saad.

Atas dasar itu, menurut Sudirman, berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan tertanggal 4 Agustus. PN Garam bakal ditugaskan untuk menjadi buffer stock. Dan pengefektifan  larangan impor garam pada Juli-Desember. jurnal nasional  09 August 2011 hal. 13 

Untuk memberi komentar Anda harus login terlebih dahulu. Jika belum punya, silakan mendaftar di sini.

PUBLIKASI MAJALAH KKP
Jajak Pendapat

Menurut Pendapat Anda, apakah dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, seharusnya pembangunan berbasis kemaritiman?

Jumlah Pengunjung
1.148.689